Revisi UU KPK, Saut Tantang Pemerintah dan DPR Perang Data

Revisi UU KPK, Saut Tantang Pemerintah dan DPR Perang Data
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang. ( Foto: ANTARA FOTO/Reno Esnir )
Fana Suparman / WBP Kamis, 12 September 2019 | 22:02 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menantang pemerintah dan DPR untuk perang pikiran dan data terkait wacana revisi UU nomor 30/2002 tentang KPK. Saut menegaskan, KPK tak ragu untuk beradu pemikiran dan data mengenai UU KPK yang dinilai berisiko melemahkan bahkan membunuh lembaga antikorupsi. Sementara DPR dan pemerintah bersikukuh revisi ini dapat memperkuat KPK.

"Buat saya tidak usah berdebat lagi lanjutkan perang pikiran ini. Rasio siapa yang benar di negara ini? Siapa yang berpikir logis di negara ini? Itu perlu kita evaluasi," tegas Saut Situmorang di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/9/2019) malam.

Saut menyatakan, dalam perang pikiran ini, KPK bakal berupaya meyakinkan pemerintah dan DPR bahwa revisi UU bakal melumpuhkan upaya pemberantasan korupsi. Ditegaskan, KPK siap beradu pustaka, dan beradu naskah akademik terkait urgensi perubahan regulasi mengenai lembaga antikorupsi ini, termasuk kondisi korupsi di Indonesia yang masih menjadi kejahatan luar biasa.

"Oleh karena itu berhenti dulu. Lantik dulu anggota DPR-nya mari kita buka dari awal, dari naskah akademik. Kita awali dulu dari naskah akademiknya, apa betul extraordinary crime masih berjalan atau tidak," tegas Saut Situmorang.

Tak hanya perang pikiran, Saut menyatakan, KPK juga sedang terlibat perang data. Pernyataan ini menyangkut rekam jejak capim yang sedang menjalani fit and proper test. Saut menegaskan, KPK siap menyerahkan data mengenai rekam jejak capim bermasalah.

Namun Pansel dan Presiden seakan mengabaikan data KPK tersebut dengan tetap mengirimkan nama capim bermasalah untuk mengikuti fit and proper test. KPK, kata Saut saat ini menunggu Komisi III DPR yang akan memilih lima dari 10 capim sebagai pimpinan KPK Jilid V setelah pihaknya melayangkan surat mengenai rekam jejak capim bermasalah.

"Sebagaimana kita tidak boleh berhenti perang data. Ini perang data juga kita sekarang. Dua perang yang kita jalani. Sama ada yang bilang tidak begini-tidak begini, mereka tidak percaya. Kita kirim datanya, kita lihat nanti seperti apa kebijakannya," kata Saut Situmorang.

Saut membenarkan KPK perlu dikritik bahkan diuji. Menurutnya, proses penegakan hukum yang dilakukan KPK telah diuji melalui proses persidangan di praperadilan maupun pengadilan tingkat pertama hingga kasasi.

Sementara terkait regulasi, Saut mengakui terdapat banyak hal yang perlu diperbaiki. Salah satunya menambah Kedeputian menjadi tujuh untuk memperkuat KPK. "Diubah banyak. Di antaranya deputi KPK harus tujuh, setuju nggak tujuh? Setuju dong. Paling ngga harus tujuh," kata Saut Situmorang.



Sumber: Suara Pembaruan