KPK Perlu Kewenangan SP3 untuk Kepastian Hukum

KPK Perlu Kewenangan SP3 untuk Kepastian Hukum
Dari kiri: Mantan Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Chairul Imam, Koordinator TPDI Petrus Selestinus, Pengamat Kepolisian Alfons Loemau dan Anggota Forum Lintas Hukum Indonesia (FLHI) Serfasius Serbaya Manek. ( Foto: Beritasatu / Yustinus Paat )
Yustinus Paat / HA Jumat, 13 September 2019 | 00:30 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Forum Lintas Hukum Indonesia (FLHI) Serfasius Serbaya Manek menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semestinya mempunyai kewenangan pemberian surat perintah penghentian penyidikan (SP3) demi kepastian hukum. Karena itu, Serfasius sepakat dengan revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang mengatur ketentuan SP3 oleh KPK.

"SP3 ini penting demi kepastian hukum bagi orang-orang yang sudah ditetapkan tersangka oleh KPK tetapi dalam perjalanan waktu tidak ditemukan bukti yang kuat," ujar Serfasius dalam acara diskusi bertajuk "Membedah Rancangan Revisi UU No. 30 Tahun 2002, Tentang KPK" di Blok M, Jakarta Selatan, Kamis (12/9/2019).

Selain Serfasius, hadir juga Mantan Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Chairul Imam, Pengamat Kepolisian Alfons Loemau, dan pengamat hukum Petrus Selestinus.

Serfasius menilai selama ini praktik di KPK, setiap orang yang menjadi tersangka sudah pasti akan menjadi terpidana. KPK, kata dia, tidak mengenal asas hukum pidana praduga tak bersalah sehingga tidak memiliki kewenangan SP3.

"KPK dalam proses penegakan hukum pemberantasan korupsi seharusnya menerapkan prinsip praduga tak bersalah, sesuai dengan asas hukum pidana," tandas dia.

Karena KPK tidak memiliki kewenangan SP3, kata dia, terdapat sejumlah pihak menyandang status tersangka sampai bertahun-tahun. Dia menduga hal tersebut terjadi lantaran bukti-bukti tidak kuat.

"Namun, karena KPK tidak memiiki kewenangan SP3, orang tersebut juga tidak dipulihkan lagi namanya, sehingga statusnya menjadi tidak jelas, misalnya Direktur Utama Pelindo II RJ Lino," ungkap dia.

Lebih lanjut, Serfasius menuturkan dukungannya pada revisi UU KPK yang mengusulkan SP3 menjadi kewenangan KPK, sehingga dalam penanangan perkara kasus korupsi yang tidak memenuhi syarat menjadi tersangka, dapat segera dihentikan perkaranya. Menurut dia, jika KPK tidak mempunyai kewenangan SP3 maka dapat berpotensi melanggar hukum.

"Tanpa adanya SP3, maka KPK akan melanggar hukum. Jika sesorang tidak bisa jadi tersangka, tapi tidak bisa dipulihkan nama baiknya, itu pelangaran hukum. Karena itu, KPK perlu memiliki kewenangan SP3," pungkas dia.

Sementara itu, Chairul Imam menilai tidak adanya ketentuan SP3 dalam UU KPK jelas bertentangan atau tidak sejalan dengan KUHAP. Menurut Chairul, dalam hukum acara pidana di seluruh negara umumnya diatur penyidikannya dihentikan kalau ada situasi yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan.

“Tetapi justru di KPK ini enggak boleh. Ternyata, setelah KPK jalan, ada beberapa kasus yang mentok,” kata Chairul.



Sumber: BeritaSatu.com