Ini Pandangan Pemerintah soal Revisi UU KPK
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.321 (-6)   |   COMPOSITE 6289.65 (-101.9)   |   DBX 1346.19 (-23.99)   |   I-GRADE 181.205 (-2.47)   |   IDX30 507.3 (-8.33)   |   IDX80 137.13 (-2.75)   |   IDXBUMN20 404.453 (-9.69)   |   IDXESGL 139.923 (-2.31)   |   IDXG30 143.928 (-2.34)   |   IDXHIDIV20 446.912 (-6.89)   |   IDXQ30 145.336 (-1.96)   |   IDXSMC-COM 297.691 (-5.68)   |   IDXSMC-LIQ 363.216 (-9.49)   |   IDXV30 137.088 (-4.35)   |   INFOBANK15 1041.31 (-5.02)   |   Investor33 435.377 (-5.2)   |   ISSI 184.679 (-3.76)   |   JII 634.506 (-14.59)   |   JII70 224.071 (-5.04)   |   KOMPAS100 1224.8 (-20.93)   |   LQ45 952.541 (-16.27)   |   MBX 1705.32 (-27.15)   |   MNC36 322.487 (-4.05)   |   PEFINDO25 325.966 (-4.48)   |   SMInfra18 310.375 (-7.63)   |   SRI-KEHATI 370.053 (-4.83)   |  

Ini Pandangan Pemerintah soal Revisi UU KPK

Jumat, 13 September 2019 | 07:22 WIB
Oleh : JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM memberikan pandangannya terkait revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dibacakan dalam Rapat Kerja (Raker) Badan Legislasi DPR pada Kamis (12/9/2019) malam.

"Dalam kesempatan ini izinkan kami mewakili Presiden menyampaikan pandangan dan pendapat Presiden atas RUU tentang Perubahan Kedua atas UU KPK yang merupakan usul inisiatif dari DPR," kata Menkumham Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis malam.

Pandangan pertama terkait pengangkatan Dewan Pengawas KPK, pemerintah berpandangan bahwa pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas merupakan kewenangan Presiden untuk meminimalisasi waktu dalam proses penentuan dalam pengangkatannya.

Menurut Yasonna, mekanisme pengangkatan tetap melalui panitia seleksi serta membuka ruang bagi masyarakat untuk dapat memberikan masukan terhadap calon anggota pengawas mengenai rekam jejaknya.

"Hal itu untuk menghindari kerancuan normatif dalam pengaturannya, serta terciptanya proses check and balance, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pengangkatan Dewan Pengawas," ujarnya.

Poin kedua, menurut Yasonna, keberadaan penyelidik dan penyidik independen KPK, untuk menjaga kegiatan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berkesinambungan, tentunya perlu membuka ruang dan mengakomodasi yang berstatus sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dia menjelaskan, dalam RUU itu pemerintah mengusulkan adanya rentang waktu yang cukup yaitu selama dua tahun untuk mengalihkan penyelidik dan penyidik tersebut dalam wadah ASN dengan tetap memperhatikan standar kompetensi.

"Mereka harus telah mengikuti dan lulus pendidikan bagi penyelidik dan penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Poin ketiga, menurut dia, penyebutan KPK sebagai lembaga negara, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 36/PUU-XV/2017 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang menyebutkan KPK merupakan lembaga penunjang yang terpisah atau bahkan independen yang merupakan lembaga di ranah eksekutif.

Hal itu, kata dia, karena melaksanakan fungsi-fungsi dalam domain eksekutif yäkni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

"KPK merupakan lembaga negara sebagai state auxiliary agency atau lembaga negara di dalam ranah eksekutif yang dalam pelaksanaan tugas dan bebas dari pengaruh dan wewenangnya bersifat independen kekuasaan mana pun," ujarnya.

Selain itu, Yasonna mengatakan pemerintah menilai perlu menyampaikan beberapa usulan perubahan substansi seperti berkaitan dengan koordinasi penuntutan, penyebutan istilah atau terminolog lembaga penegak hukum, pengambilan sumpah dan janji ketua dan anggota Dewan Pengawas, dan laporan harta kekayaan penyelenggara negara.

Namun, menurut dia, pemerintah bersedia dan terbuka membahas secara lebih mendalam terhadap seluruh materi revisi UU KPK sesuai dengan mekanisme pembahasan RUU yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



Sumber: ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Komisi III: Kami Tidak Bisa Buat Senang Semua Orang

"Inilah komposisi terbaik yang kita pandang dari 10 nama yang masuk penilaian Komisi III."

NASIONAL | 13 September 2019

Firli Dapat 100% Suara karena "Terkesan Dizalimi"

Hasil pemilihan pimpinan KPK akan dibawa ke paripurna DPR Senin atau Selasa pekan depan.

NASIONAL | 13 September 2019

Prof Romli: Revisi UU KPK Tidak Lemahkan KPK

Dewan pengawas penting untuk memastikan pimpinan dan penyidik bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak berlaku sewenang-wenang.

NASIONAL | 13 September 2019

Irjen Firli Terpilih Jadi Ketua KPK

Nawawi Pamolango terpilih menjadi wakil ketua KPK.

NASIONAL | 13 September 2019

Ini Lima Pimpinan KPK yang Baru, Firli Terpilih Ketua

Firli Bahuri mendapat 56 suara, disusul Alexander 53 suara.

NASIONAL | 13 September 2019

Ini 5 Capim KPK Terpilih, Firli Suara Terbanyak

Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Firli Bahuri meraih 56 suara.

NASIONAL | 13 September 2019

Dipertanyakan, DPD Tidak Dilibatkan dalam Seleksi Anggota BPK

Dalam UU jelas disebutkan bahwa anggota BPK dipilih oleh DPR dengan pertimbangan DPD.

NASIONAL | 13 September 2019

KPK Perlu Kewenangan SP3 untuk Kepastian Hukum

KPK dalam proses penegakan hukum seharusnya menerapkan prinsip praduga tak bersalah.

NASIONAL | 13 September 2019

Uji Calon Berakhir, Voting Pemilihan Pimpinan KPK Digelar

Setelah memilih lima nama, tahap berikutnya adalah memilih Ketua KPK.

NASIONAL | 13 September 2019

Pemilihan Lima Pimpinan KPK Dimulai

Rapat dihadiri 56 anggota DPR untuk memilih lima dari 10 calon pimpinan yang lolos sampai tahap akhir.

NASIONAL | 13 September 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS