KNPI Minta Isu Radikalisme di Tubuh KPK Diluruskan
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 502.788 (4.65)   |   COMPOSITE 6122.88 (45.91)   |   DBX 1370.08 (6.4)   |   I-GRADE 175.932 (2.01)   |   IDX30 492.65 (5.36)   |   IDX80 132.743 (1.46)   |   IDXBUMN20 383.43 (5.77)   |   IDXESGL 136.189 (1.17)   |   IDXG30 136.661 (1.31)   |   IDXHIDIV20 439.142 (4.16)   |   IDXQ30 142.658 (1.28)   |   IDXSMC-COM 284.07 (1.29)   |   IDXSMC-LIQ 340.315 (4.03)   |   IDXV30 130.843 (1.67)   |   INFOBANK15 1002.8 (10.83)   |   Investor33 425.077 (4.4)   |   ISSI 180.015 (1.37)   |   JII 610.57 (6.12)   |   JII70 214.597 (2.04)   |   KOMPAS100 1179.92 (12.31)   |   LQ45 924.668 (10.2)   |   MBX 1646.91 (13.21)   |   MNC36 314.484 (3.35)   |   PEFINDO25 314.75 (0.73)   |   SMInfra18 301.265 (1.98)   |   SRI-KEHATI 359.316 (3.43)   |  

KNPI Minta Isu Radikalisme di Tubuh KPK Diluruskan

Jumat, 13 September 2019 | 19:28 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mendukung upaya-upaya penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), baik itu penguatan melalui revisi UU KPK maupun tidak. Kendati demikian, KNPI berharap agar KPK dapat lebih transparan dan mampu menjawab berbagai isu atau persoalan yang hingga kini beredar di masyarakat.

Salah satu isu yang beredar di masyarakat yakni terkait adanya informasi di masyarakat yang menyebutkan bahwa beberapa pegawai KPK telah terpapar radikalisme.

"Ada rumor yang berkembang di masyarakat yang perlu diklarifikasi mengenai paham radikalisme dan pro khilafah di internal KPK," kata Koordinator Tim Hukum Pengacara Muda DPP KNPI, Tegar Putuhena, di Kantor DPP KNPI, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2019).

Menurutnya, klarifikasi harus diberikan KPK mengingat penegak hukum yang ada di Indonesia tentunya juga harus bertumpu pada ideologi bangsa, yakni Pancasila.

"Ini juga harus diberikan karena penegakkan hukum harus bertumpu pada ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Ketika ada paham radikalisme yang berkembang, ini berbahaya bukan hanya bagi penegakkan hukum, namun juga bagi ideologi bangsa," ucapnya.

Selain permasalahan ideologi, masalah lainnya yakni adanya dugaan mark up anggaran pembangunan gedung KPK juga harus dituntaskan. Isu tersebut selama ini masih menjadi pertanyaan besar bagi sebagian besar masyarakat.

"Mark up anggaran juga sempat disampaikan salah satu anggota Pansus. Bahwa ada mark up Rp 600 jutaan. Walaupun sudah dikembalikan, tapi faktanya ada kelebihan itu berarti ada masalah. Pihak berwajib harus menindaklanjuti ini," katanya.

Selain itu, terkait adanya diskursus yang berkembang terkait apakah KPK membutuhkan dewan pengawas. Selama ini KPK klaim mekanisme pengawasan internal sudah berjalan efektif dan tidak dimungkinkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran etik.

"Kendati demikian, kami meminta daftar siapa saja yang pernah melanggar etik dan seperti apa sanksinya. Itu semua harus dibuka kepada publik," ucap Tegas.

Permasalah lain yakni terkait adanya pemanfaatan momentum KPK ketika ada suatu kasus. KPK diharapkan tidak memanfaatkan momentum apapun ketika menegakkan hukum, termasuk dalam mendalami kemungkinan adanya pelanggaran etik di internal.

"Jangan memanfaatkan momentum, ketika ada seleksi, dibuka masalah etik berat salah satu calon pimpinannya. Kita berharap penegakkan hukum begitu ada bukti, tindak. Jangan ada momentum, baru ditindak," ucapnya.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Penolakan Wadah Pegawai terhadap RUU KPK Dipertanyakan

"Kita merevisi tujuannya untuk kebaikan, tidak mungkin tujuannya itu untuk menjelekkan."

NASIONAL | 13 September 2019

KNPI Dukung Penguatan KPK

KNPI menilai perbedaan pandangan terkait revisi UU KPK sebagai sesuatu hal yang wajar.

NASIONAL | 13 September 2019

Monumen BJ Habibie Ramai Dikunjungi Warga Gorontalo

Warga mengunjungi monumen tersebut untuk berfoto bersama keluarga, teman atau pasangan sore menjelang malam hari.

NASIONAL | 13 September 2019

Menhub: Transportasi Ibu Kota Baru Berbasis Listrik

Menhub menyatakan bahwa pemerintah akan menerapkan sistem transportasi massal berbasis listrik di Ibu Kota baru.

NASIONAL | 13 September 2019

Kualitas Udara Tidak Sehat, Warga Padang Gunakan Masker

Kabut asap tebal merupakan kiriman dari arah timur dan selatan Pulau Sumatera dan mengarah ke Sumatera Barat.

NASIONAL | 13 September 2019

Bertambah, Ada 324 Titik Api di Kalsel

BPBD Provinsi Kalsel menyebutkan saat ini bertambah hingga 324 titik api.

NASIONAL | 13 September 2019

Garut Butuhkan Ribuan Guru untuk SD dan SMP

Kabupaten Garut membutuhkan ribuan guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk sekolah tingkat SD dan SMP.

NASIONAL | 13 September 2019

Debat Aparat Kepolisian dan Pegawai soal Kain Hitam di Gedung KPK

Logo di Gedung KPK ditutup dengan kain hitam oleh pegawai dan pimpinan KPK pada Minggu (8/9/2019) lalu.

NASIONAL | 13 September 2019

JK Berharap Pimpinan Baru KPK Bekerja Lebih Baik

JK meminta masyarakat menerima hasil pemilihan pimpinan KPK yang baru.

NASIONAL | 13 September 2019

Lunasi Pajak Rp 2,95 M, Sandera DJP Jatim I Dibebaskan

Seorang wanita berinisial FK dibebaskan dari LP Perempuan Klas IIA Malang, Jawa Timur setelah melunasi tanggungan pajak sebesar Rp 2,95 miliar.

NASIONAL | 13 September 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS