Pemerintah Lakukan Pemulihan Dampak Kerusuhan di Papua

Pemerintah Lakukan Pemulihan Dampak Kerusuhan di Papua
Olah TKP dan rekonstruksi di beberapa titik aksi anarkis pengunjuk rasa di Jayapura, Papua, Sabtu (31/8/2019) dan Minggu (1/9/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Robert Isidorus )
Dina Manafe / YUD Jumat, 13 September 2019 | 19:31 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah akan melanjutkan langkah-langkah penanganan dampak kerusuhan sosial yang terjadi di Papua. Selain menjamin keamanan, pemerintah juga terus melakukan upaya pemulihan kehidupan masyarakat di tanah Papua.

Hal ini diungkapkan Menko PMK Puan Maharani usai memimpin rapat tingkat menteri di Kantor Kemko PMK, Jakarta, Jumat (13/9/2019). Menteri yang hadir dalam rapat ini, antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani, Mendikbud Muhadjir Effendi, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembisey, Kepala BNPB Doni Monardo, Mendagri Tjahjo Kumolo serta perwakilan TNI/Polri, kementerian dan lembaga.

Puan mengatakan, kondisi keamanan di kabupaten/kota yang dilanda kerusuhan di Papua sudah kondusif. Kegiatan keseharian dan ekonomi juga telah berjalan normal. Awalnya jumlah pengungsi sebanyak 2.300 orang yang tersebar di Lantamal X Jayapura, Pulau Kosong Jayapura dan Pelabuhan Jayapura. Namun saat ini seluruh pengungsi sudah kembali ke rumahnya masing-masing.

“Pemerintah telah melakukan upaya-upaya pemulihan kehidupan masyarakat di Papua dan Papua Barat untuk hidup normal kembali seperti semula,” kata Puan.

Selain itu, lanjut Puan, kementerian dan lembaga terkait tengah melakukan proses verifikasi dan validasi dampak pasca kerusuhan sosial itu.

Misalnya Kementerian Sosial sudah memberikan bantuan dan pelayanan kepada masyarakat terdampak termasuk memberikan bantuan stimulan bagi unit usaha mikro, kecil, dan menengah. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan pendataan kerusakan fasos dan fasum. Kementerian Kesehatan memberikan pelayanan kesehatan bagi masayarakat terdampak. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan Kemristekdikti juga melaksanakan program pemulihan bagi masyarakat terdampak.

Selain melakukan langkah-langkah pemulihan, pemerintah akan melakukan perencanaan jangka panjang untuk membangun masyarakat Papua dan Papua Barat dengan menekankan pendekatan budaya.

Diketahui, akibat unjuk rasa di Papua dan Papua Barat yang didorong tindakan rasisme berujung pada aksi anarkis dengan aksi pembakaran maupun pengrusakan perkantoran serta fasilitas umum. Aksi anarkis tersebut mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat di beberapa kota terdampak, termasuk terhambatnya pelayanan umum dan kegiatan belajar mengajar. Juga jatuhnya korban jiwa di pihak aparat keamanan maupun di pihak masyarakat.

Puan mengatakan, rapat tingkat menteri untuk membahas penanganan pasca kerusuhan Papua diperlukan agar pemulihan segera dilakukan secara optimal dan terkoordinasi. Dengan begitu, pemulihan yang dilakukan dapat tercapai secara optimal. 



Sumber: Suara Pembaruan