Para Sesepuh Berjuang Pertahankan Tanah Milik Mereka

Para Sesepuh Berjuang Pertahankan Tanah Milik Mereka
Abdul Latif Fakih (85 tahun), salah satu pemilik tanah. ( Foto: beritasatu.com / Siprianus Edi Hardum )
Siprianus Edi Hardum / EHD Jumat, 13 September 2019 | 20:49 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - “Tanah ini jiwa suami saya. Kami memiliki tanah ini sebagai bukti kami telah berbakti kepada bangsa dan negara Indonesia”.  Kata-kata ini keluar dari mulut Nyonya FX.Mulwanto (78 tahun) di sela-sela mengikuti sidang lokasi kasus sengketa tanah yang terletak di Desa Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat (13/9/2019). Sidang Depok dalam kasus itu yang dipimpin hakim Ramon Wahyudi, S.H.MH.

Para penggugat dalam perkara ini adalah 46 ahli waris Pegawai Negeri Sipil Kementerian Luar Negeri, diantaranya, Betsy Sujanto dan Tony Hartono, dkk.

FX.Mulwanto, suami dari Nyonya FX.Mulwanto (78 tahun) meninggal dunia dalam umur 85 tahun pada 2018. Nyonya FX.Mulwanto merupakan satu dari 18 orang penggugat dalam kasus itu. Ia memiliki dua kavling tanah masing-masing seluas 900 m2 dan 800 m2.

Para penggugat menggugat Muchdan Bakrie yang merupakan ahli waris almarhum HMT Bakrie (Tergugat I), Koperasi Pegawai dan Pensiunan Bulog Seluruh Indonesia (Kopelindo-tergugat II), Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Cq. Kantor Pertanahan Kota Depok (turut tergugat I), Gubernur Jawa Barat (turut tergugat II), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Cq. Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) Pengadaan Tanah Jalan Tol Depok – Antasari (turut Tergugat III).

FX.Mulwanto sepanjang usia kerjanya bekerja sebagai diplomat Republik Indonesia yang bertugas di banyak negara (sering pindah). “Kami memiliki tanah tersebut atas pemberian negara, dan kami telah mempunyai alas hak atas tanah dengan sertifikat hak milik”, kata nenek tiga cucu ini.

Nyonya FX.Mulwanto berharap majelis hakim menerima gugatan mereka. “Kami berharap hakim memutus memakai hati nurani. Hakim harus adil”, kata ibu dua anak ini.

Senada dikatakan Abdul Latif Fakih (85 tahun). Kakek tiga cucu ini mantan diplomat RI. Ia mengaku heran tanahnya seluas 400 m2 itu tiba-tiba diklaim oran lain. “Saya mohon hati nurani hakim”, kata Abdul.

Sidang lapangan (lokasi) pagi hingga siang itu selain dihadiri para kuasa hukum masing-masing pihak juga dihadiri puluhan pemilik tanah itu serta ahli waris mereka.

Sebagian dari para penggugat yang hadir berusia sudah sepuh sekali seperti Nyonya FX.Mulwanto dan Abdul Latif Fakih. Mereka jalan pakai tongkat dan tertatih-tatih. Mereka melakukan itu berjuang untuk mempertahankan hak milik mereka.

Tergugat mengklaim tanah tersebut dengan dasar dasar Girik C 1730, Persil 17 D.I seluas ± 12,9500 ha, yang terletak di Desa Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.

Pada tahun 1971, ayah tergugat I (almarhum HMT. Bakrie) telah menerima tanahnya atas dasar Girik C 1730, Persil 17 D.I seluas ± 12,9500 ha, yang terletak di Desa Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, namun kemudian tanah tersebut terkena ketentuan tanah guntai/absentee, yakni tanah guntai adalah tanah yang pemiliknya bukan dari daerah bersangkutan. Tanah ini dikenakan sebagai tanah guntai/absentee berdasarkan ketentuan pemerintah.

Para penggugat memiliki tanah tersebut dengan alas hak sertifikat hak milik. Namun, ke-111 sertifikat hak milik yang dimiliki penggugat dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pada sidang sebelumnya, pakar Hukum Pertanahan dari Universitas Pancasila Jakarta, B.F. Sihombing, mengatakan, sertifikat hak milik tidak bisa dibatalkan PTUN.

Sebab keputusan PTUN bersifat administratif, yang tidak bisa membatalkan hak perdataan memiliki tanah.“Yang bisa membatalkan sertifikat hak atas tanah sebagai hak keperdataan adalah pengadilan negeri. Keputusan hakim-hakim yang disidangkan di Pengadilan Negeri,” tegas Sihombing.

Sihombing mengatakan, tanah yang sudah terkena sebagai guntai/absentee otomatis giriknya dicoret dan tidak berlaku laku lagi sejak dicoret oleh pejabat terkait.

Sampai saat ini masing-masing kavling milik para penggugat tersebut telah ada Site Plannya dan sejak saat diperoleh hingga saat gugatan ini diajukan, fisik tanahnya masih dikuasai oleh para pengggugat.

Menurut Sihombing, tanah yang secara fisik dikuasai seseorang atau oleh satu pihak, maka siapa pun atau pihak lain tidak bisa menggugat ke PTUN. 

“Menguasai secara fisik artinya menempati tanah itu dengan batas-batal masih jelas. Kalau pun tidak ditempati tapi di atas tanah yang dimaksud ada bukti kepemilikan seperti pohon yang ditanam, kuburan, bangunan serta batas-batal masih jelas,” kata dia.



Sumber: BeritaSatu.com