Pimpinan Kembalikan Mandat Pengelolaan KPK kepada Presiden

Pimpinan Kembalikan Mandat Pengelolaan KPK kepada Presiden
Agus Rahardjo. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / YUD Jumat, 13 September 2019 | 20:48 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan mengembalikan mandat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pimpinan sebagai penanggung jawab tertinggi Lembaga Antikorupsi menyerahkan tanggung jawab pengelolaan Lembaga Antikorupsi kepada Jokowi. Pimpinan KPK menunggu perintah Presiden selanjutnya.

"Setelah kami pertimbangkan maka kami pimpinan yang merupakan penanggung jawab KPK dengan berat hati pada Jumat, 13 September 2019, kami menyerahkan pengelolaan KPK kepada Presiden. Kami tunggu perintah," kata Ketua KPK, Agus Rahardjo dalam konferensi pers di pelataran Gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Agus mengatakan, keputusan ini ditempuh terkait kegelisahan dan kekhawatiran para pegawai dan pimpinan KPK atas terus bergulirnya revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang dinilai akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Hingga saat ini, Agus mengatakan, pimpinan KPK tidak pernah tahu dan tidak pernah dilibatkan terkait isi draf RUU KPK.

"Mudah-mudah kami diajak bicara bapak Presiden untuk menjelaskan kegelisahan seluruh pegawai kami. Dan juga isu-isu yang sampai hari ini kami tidak bisa menjawab," katanya.

Dalam konferensi pers itu, Agus didampingi oleh dua Komisioner KPK lainnya, Saut Situmorang dan Laode M Syarif. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah serta tiga Penasihat KPK juga terlihat mendampingi Agus. Mantan Kepala LKPP ini mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah berdiskusi dengan seluruh pimpinan. Dengan penyerahan mandat ini, Agus mengatakan, pihaknya menunggu Presiden Jokowi. Termasuk mengenai sisa masa tugas Pimpinan KPK jilid IV yang baru berakhir Desember mendatangkan.

"Kami menunggu perintah apakah kemudian kami masih akan dipercaya sampai Desember. Kami menunggu perintah itu. Apakah tetap operasional seperti biasa terus terang kami menunggu perintah itu," katanya.

Jubir KPK, Febri Diansyah menjelaskan, dengan keputusan ini, Pimpinan KPK menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden. Termasuk mengenai upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

"Dengan berbagai pertimbangan yang ada, maka pimpinan sebagai penanggung jawab tertinggi memutuskan menyerahkan tanggung jawab pengelolaan dan tentu saja segala upaya pemberantasan korupai kepada Presiden Republik Indonesia," kata Febri.

Diketahui, Presiden Jokowi telah menerbitkan Surat Presiden (Surpres) yang menugaskan Menteri Hukum dan HAM (Memkumham) Yasonna H Laoly dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan RB) Syafruddin untuk bersama DPR membahas revisi UU KPK pada Rabu (11/9). Keesokan harinya, Kamis (12/9), Yasonna dan Mendagri Tjahjo Kumolo mulai menggelar rapat dengan Badan Legislatif (Baleg) DPR.



Sumber: Suara Pembaruan