RUU KPK Terus Bergulir, Agus Rahardjo Ungkapkan Keprihatinan
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 525.662 (-0.19)   |   COMPOSITE 6338.51 (20.69)   |   DBX 1329.17 (13.03)   |   I-GRADE 184.48 (-0.19)   |   IDX30 515.715 (0.41)   |   IDX80 138.838 (-0.03)   |   IDXBUMN20 409.612 (-1.08)   |   IDXESGL 142.422 (-0.38)   |   IDXG30 145.816 (-0.74)   |   IDXHIDIV20 454.583 (0.64)   |   IDXQ30 147.765 (0.09)   |   IDXSMC-COM 298.595 (-0.51)   |   IDXSMC-LIQ 365.651 (-2.93)   |   IDXV30 136.758 (-0.11)   |   INFOBANK15 1078.32 (-6.36)   |   Investor33 444.53 (0.07)   |   ISSI 183.756 (1.09)   |   JII 631.17 (2.63)   |   JII70 223.177 (0.26)   |   KOMPAS100 1240.03 (1.04)   |   LQ45 967.718 (-0.06)   |   MBX 1724.61 (3.72)   |   MNC36 328.799 (0.24)   |   PEFINDO25 328.487 (-1.79)   |   SMInfra18 313.342 (1.77)   |   SRI-KEHATI 378.358 (-0.22)   |  

RUU KPK Terus Bergulir, Agus Rahardjo Ungkapkan Keprihatinan

Jumat, 13 September 2019 | 21:10 WIB
Oleh : Willy Masaharu / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengungkapkan keprihatinannya atas terus bergulirnya wacana revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Agus merasa proses pembahasan RUU KPK ini sembunyi-sembunyi dan bahkan dikebut untuk segera disahkan.

"Yang sangat kami prihatin dan sangat mencemaskan adalah RUU KPK. Karena sampai hari ini, kami draf yang sebetulnya saja tidak mengetahui. Jadi rasanya pembahasannya seperti sembunyi-sembunyi. Saya juga mendengar rumor dalam waktu yang cepat akan diketok," kata Agus dalam konferensi pers, di pelataran Gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Diketahui, Presiden Jokowi telah menerbitkan Surat Presiden (Surpres) yang menugaskan Menteri Hukum dan HAM (Memkumham) Yasonna H Laoly dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan RB) Syafruddin untuk bersama DPR membahas revisi UU KPK pada Rabu (11/9/2019). Keesokan harinya, Kamis (12/9/2019), Yasonna dan Mendagri Tjahjo Kumolo mulai menggelar rapat dengan Badan Legislatif (Baleg) DPR.

Agus mempertanyakan kegentingan dan kepentingan apa yang membuat proses pembahasan RUU KPK dikebut.

"Kita betul-betul bertanya-tanya, sebetulnya, seperti yang disampaikan pak Syarif, ada kegentingan apa sih, ada kepentingan apa sehingga harus buru-buru disahkan," katanya.
Agus mengaku hingga saat ini, pimpinan KPK tidak pernah dilibatkan dalam proses RUU KPK. Untuk itu, Agus menyatakan, KPK hingga saat ini tidak pernah mengetahui isi draf RUU yang sedang dibahas pemerintah dan DPR.

Bahkan, Agus mengungkapkan, pimpinan KPK tidak pernah dapat menjawab pertanyaan jajarannya mengenai isi draf RUU.

Dikatakan, pimpinan KPK sempat menghadap Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly untuk meminta draf resmi revisi UU KPK beberapa waktu lalu. Yasonna berjanji akan mengundang pimpinan KPK terkait proses pembahasan RUU. Namun, Agus pesimistis hal tersebut akan terealisasi lantaran dari pernyataan terakhir menyebut sudah tidak memerlukan konsultasi dengan pihak lain termasuk KPK.

Atas kondisi ini, Agus mengatakan, tak keliru jika pihaknya menilai revisi UU 30/2002 bertujuan melemahkan KPK dan pemberantasan korupsi.

"Oleh karena itu terhadap UU kami sangat prihatin dan menilai mungkin ini apa betul mau melemahkan KPK. Terus terang inu penilaian yang masih sementara, tapi kami mengkhawatirkan itu," katanya.

Kembalikan Mandat

Atas kegelisahan terancamnya pemberantasan korupsi, Agus menyatakan, pimpinan KPK memutuskan mengembalikan mandat kepada Presiden Jokowi. Sebagai penanggung jawab tertinggi Lembaga Antikorupsi, pimpinan menyerahkan tanggung jawab pengelolaan Lembaga Antikorupsi kepada Jokowi.

"Setelah kami pertimbangkan maka kami pimpinan yang merupakan penanggung jawab KPK dengan berat hati pada Jumat, 13 September 2019, kami menyerahkan pengelolaan KPK kepada Presiden. Kami tunggu perintah," kata Agus.

Dalam konferensi pers itu, Agus didampingi oleh dua Komisioner KPK lainnya, Saut Situmorang dan Laode M Syarif. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah serta tiga Penasihat KPK juga terlihat mendampingi mantan Kepala LKPP tersebut.

Agus mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah berdiskusi dengan seluruh pimpinan. Dengan penyerahan mandat ini, Agus melanjutkan, pihaknya menunggu Presiden Jokowi. Termasuk mengenai sisa masa tugas Pimpinan KPK jilid IV yang baru berakhir Desember mendatang.

"Kami menunggu perintah apakah kemudian kami masih akan dipercaya sampai Desember. Kami menunggu perintah itu. Apakah tetap operasional seperti biasa terus terang kami menunggu perintah itu," katanya.

Jubir KPK, Febri Diansyah menjelaskan, dengan keputusan ini, Pimpinan KPK menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden. Termasuk mengenai upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

"Dengan berbagai pertimbangan yang ada, maka pimpinan sebagai penanggung jawab tertinggi memutuskan menyerahkan tanggung jawab pengelolaan dan tentu saja segala upaya pemberantasan korupai kepada Presiden Republik Indonesia," kata Febri.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Menhan Hadiri Puncak Parade Cinta Tanah Air 2019 di Bali

Kegiatan PCTA ini diselenggarakan rutin setiap tahunnya oleh kemhan dalam upaya menanamkan nilai – nilai kesadaran Bela Negara kepada generasi muda.

NASIONAL | 12 September 2019

Veronica Koman Sering Tarik Dana di Papua

Saat ini ada delapan rekening Veronica yang tengah diselidiki Polda Jatim.

NASIONAL | 13 September 2019

Pimpinan Kembalikan Mandat Pengelolaan KPK kepada Presiden

Pimpinan sebagai penanggung jawab tertinggi Lembaga Antikorupsi menyerahkan tanggung jawab pengelolaan Lembaga Antikorupsi kepada Jokowi.

NASIONAL | 13 September 2019

Para Sesepuh Berjuang Pertahankan Tanah Milik Mereka

Hakim diminta putuskan perkara pakai hati nurani.

NASIONAL | 13 September 2019

Dewan Syuro PKB: Habibie Idola Santri

BJ habibie adalah salah satu referensi teladan. Sosoknya yang cerdas dan optimistis selalu menebar energi positif.

NASIONAL | 12 September 2019

Kabut Asap, Warga Pekanbaru Serbu Pengobatan Gratis

Kabut asap membuat masyarakat mulai memeriksakan kesehatan ke pemeriksaan kesehatan gratis.

NASIONAL | 13 September 2019

Tersangkut Penipuan, Mantan Anggota DPRD Garut Ditangkap Polisi

Polres Garut menangkap menangkap anggota DPRD Kabupaten Garut periode 2014-2019 terkait kasus penipuan.

NASIONAL | 13 September 2019

Ketum Ikafahusa se-Jabodetabek Ucapkan Selamat pada Pimpinan KPK

Nawawi mencetak rekor sebagai hakim karier pertama yang menjadi pimpinan KPK.

NASIONAL | 13 September 2019

TNI dan Warga Bersihkan Sampah di Sungai Kalibaru

Pembersihan sampah di Sungai Kalibaru, Bogor, Jabar, mengantisipasi banjir dan menjaga lingkungan agar sehat.

NASIONAL | 13 September 2019

Sungai Bengawan Solo Tercemar Limbah

Pencemaran di Sungai Bengawan Solo di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah sudah terjadi sejak satu bulan lalu.

NASIONAL | 13 September 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS