RUU KPK Terus Bergulir, Agus Rahardjo Ungkapkan Keprihatinan

RUU KPK Terus Bergulir, Agus Rahardjo Ungkapkan Keprihatinan
Aksi massa di gedung KPK, Jakarta, Jumat 13 September 2019. ( Foto: Antara / Benardy Ferdiansyah )
Willy Masaharu / WM Jumat, 13 September 2019 | 21:10 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengungkapkan keprihatinannya atas terus bergulirnya wacana revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Agus merasa proses pembahasan RUU KPK ini sembunyi-sembunyi dan bahkan dikebut untuk segera disahkan.

"Yang sangat kami prihatin dan sangat mencemaskan adalah RUU KPK. Karena sampai hari ini, kami draf yang sebetulnya saja tidak mengetahui. Jadi rasanya pembahasannya seperti sembunyi-sembunyi. Saya juga mendengar rumor dalam waktu yang cepat akan diketok," kata Agus dalam konferensi pers, di pelataran Gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Diketahui, Presiden Jokowi telah menerbitkan Surat Presiden (Surpres) yang menugaskan Menteri Hukum dan HAM (Memkumham) Yasonna H Laoly dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan RB) Syafruddin untuk bersama DPR membahas revisi UU KPK pada Rabu (11/9/2019). Keesokan harinya, Kamis (12/9/2019), Yasonna dan Mendagri Tjahjo Kumolo mulai menggelar rapat dengan Badan Legislatif (Baleg) DPR.

Agus mempertanyakan kegentingan dan kepentingan apa yang membuat proses pembahasan RUU KPK dikebut.

"Kita betul-betul bertanya-tanya, sebetulnya, seperti yang disampaikan pak Syarif, ada kegentingan apa sih, ada kepentingan apa sehingga harus buru-buru disahkan," katanya.
Agus mengaku hingga saat ini, pimpinan KPK tidak pernah dilibatkan dalam proses RUU KPK. Untuk itu, Agus menyatakan, KPK hingga saat ini tidak pernah mengetahui isi draf RUU yang sedang dibahas pemerintah dan DPR.

Bahkan, Agus mengungkapkan, pimpinan KPK tidak pernah dapat menjawab pertanyaan jajarannya mengenai isi draf RUU.

Dikatakan, pimpinan KPK sempat menghadap Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly untuk meminta draf resmi revisi UU KPK beberapa waktu lalu. Yasonna berjanji akan mengundang pimpinan KPK terkait proses pembahasan RUU. Namun, Agus pesimistis hal tersebut akan terealisasi lantaran dari pernyataan terakhir menyebut sudah tidak memerlukan konsultasi dengan pihak lain termasuk KPK.

Atas kondisi ini, Agus mengatakan, tak keliru jika pihaknya menilai revisi UU 30/2002 bertujuan melemahkan KPK dan pemberantasan korupsi.

"Oleh karena itu terhadap UU kami sangat prihatin dan menilai mungkin ini apa betul mau melemahkan KPK. Terus terang inu penilaian yang masih sementara, tapi kami mengkhawatirkan itu," katanya.

Kembalikan Mandat

Atas kegelisahan terancamnya pemberantasan korupsi, Agus menyatakan, pimpinan KPK memutuskan mengembalikan mandat kepada Presiden Jokowi. Sebagai penanggung jawab tertinggi Lembaga Antikorupsi, pimpinan menyerahkan tanggung jawab pengelolaan Lembaga Antikorupsi kepada Jokowi.

"Setelah kami pertimbangkan maka kami pimpinan yang merupakan penanggung jawab KPK dengan berat hati pada Jumat, 13 September 2019, kami menyerahkan pengelolaan KPK kepada Presiden. Kami tunggu perintah," kata Agus.

Dalam konferensi pers itu, Agus didampingi oleh dua Komisioner KPK lainnya, Saut Situmorang dan Laode M Syarif. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah serta tiga Penasihat KPK juga terlihat mendampingi mantan Kepala LKPP tersebut.

Agus mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah berdiskusi dengan seluruh pimpinan. Dengan penyerahan mandat ini, Agus melanjutkan, pihaknya menunggu Presiden Jokowi. Termasuk mengenai sisa masa tugas Pimpinan KPK jilid IV yang baru berakhir Desember mendatang.

"Kami menunggu perintah apakah kemudian kami masih akan dipercaya sampai Desember. Kami menunggu perintah itu. Apakah tetap operasional seperti biasa terus terang kami menunggu perintah itu," katanya.

Jubir KPK, Febri Diansyah menjelaskan, dengan keputusan ini, Pimpinan KPK menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden. Termasuk mengenai upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

"Dengan berbagai pertimbangan yang ada, maka pimpinan sebagai penanggung jawab tertinggi memutuskan menyerahkan tanggung jawab pengelolaan dan tentu saja segala upaya pemberantasan korupai kepada Presiden Republik Indonesia," kata Febri.



Sumber: Suara Pembaruan