Aliansi Masyarakat Peduli Hukum Indonesia Dukung Revisi UU KPK

Aliansi Masyarakat Peduli Hukum Indonesia Dukung Revisi UU KPK
Aliansi Masyarakat Peduli Hukum Indonesia menggelar aksi damai mendukung revisi UU KPK di Taman Pandang, depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat, 13 September 2019. ( Foto: Istimewa )
Yustinus Paat / AO Jumat, 13 September 2019 | 21:14 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Hukum Indonesia mendukung revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang salah satu klausulnya tentang pembentukan dewan pengawas KPK.

Salah satu koordinator aksi, Rovly Rengirit menyampaikan bahwa KPK menjadi satu-satunya lembaga yang tidak mempunyai badan pengawas sehingga sangat rawan terjadi penyalahgunaan wewenang.

"Pemerintah kita diawasi oleh DPR, semua lembaga dan kementerian mempunyai badan pengawas. Kita tidak boleh membiarkan sebuah lembaga mempunyai otoritas yang mutlak seperti KPK," ujar Rovly saat menggelar aksi di Taman Pandang depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2019).

Rovly menambahkan kewenangan KPK bahkan bisa dibilang melebihi kewenangan siapa pun. Padahal, dengan adanya amendemen UUD 1945, tidak ada lagi sebuah lembaga negara yang lebih tinggi dibandingkan lembaga lainnya.

"Otoritas KPK saat ini melebihi kewenangan Presiden. Bayangkan saja, sebuah penangkapan tanpa konfirmasi lembaga mana pun dilakukan KPK. Ini bisa mencemari instansi yang bersangkutan," tegasnya.

Revisi UU KPK memunculkan kembali gejolak penolakan dari publik karena terdapat sejumlah pasal yang dianggap melemahkan kewenangan KPK. Sejumlah pasal yang menjadi kontroversi adalah mengenai kewenangan penyadapan yang harus mendapatkan izin dari dewan pengawas, penindakan KPK harus bersinergi dengan Polri dan Kejaksaan, serta pembentukan dewan pengawas internal.



Sumber: BeritaSatu.com