Pemuda Muhammadiyah: Sikap Presiden soal Revisi UU KPK Jalan Tengah

Pemuda Muhammadiyah: Sikap Presiden soal Revisi UU KPK Jalan Tengah
Ilustrasi KPK. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / WBP Jumat, 13 September 2019 | 21:18 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Hukum & HAM Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Razikin menilai catatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap draf revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK merupakan jalan tengah atas polemik antara pihak yang pro maupun kontra. Menurut Razikin, poin yang menarik poin dari Jokowi adalah pengawas KPK yang akan dipilih oleh Presiden.

"Yang saya tangkap dari poin itu adalah Presiden akan memimpin langsung pemberantasan korupsi dan hal itu sejalan dengan usulan kami karenanya kami sangat mendukung langkah Presiden," ujar Razikin di Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Razikin berharap DPR menerima apa yang diusulkan Presien Jokowi. Pasalnya, apa yang diusulkan presiden tergantung sikap DPR RI yang menjadi inisiatif revisi UU KPK. "Yang terpenting bagi kami di Pemuda Muhammadiyah, bahwa baik eksekutif maupun legislatif dapat mendudukkan persoalan revisi UU 30/2002 itu dalam kerangka efektivitas dan soliditas semua lembaga negara melawan kejahatan korupsi," tandas Razikin.

Razikin hanya menyayangkan sikap DPR yang buru-buru membahas revisi UU KPK pada periode sekarang di mana masa jabatan DPR akan berakhir. Seharusnya, revisi UU KPK menunggu DPR periode mendatang 2019-2024. "Presiden seharunya bisa menunda pembahasan dengan menunggu pelantikan DPR yang baru nanti Oktober, sehingga ada jeda waktu yang cukup karena ini merupakan hal yang fundamental bagi masa depan Bangsa kita," pungkas Razikin.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan respons atas rencana revisi UU KPK dan menolak empat poin usulan DPR. Pertama, Jokowi menyatakan tak setuju jika KPK harus mendapatkan izin pihak luar ketika ingin melakukan penyadapan. Menurutnya, KPK cukup memperoleh izin internal dari Dewan Pengawas demi menjaga kerahasiaan.

Kedua, Jokowi tidak setuju penyelidik dan penyidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan. Ia menyatakan bahwa penyelidik dan penyidik KPK bisa juga berasal dari unsur aparatur sipil negara (ASN).

Ketiga, Jokowi mengatakan tak setuju KPK wajib berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam melakukan penuntutan. Menurutnya, sistem penuntutan yang berjalan saat ini sudah baik sehingga tidak perlu diubah lagi.

Keempat, Jokowi menyatakan tidak setuju pengalihan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari lembaga antirasuah kepada kementerian atau lembaga lainnya.

Jokowi mengaku sudah mendengarkan masukan dari sejumlah pihak, baik dari masyarakat, pegiat antikorupsi, akademisi, serta tokoh-tokoh bangsa terkait dengan revisi UU KPK. Mantan wali kota Solo itu menyatakan terus mengikuti perkembangan rencana revisi UU KPK ini.

Jokowi pun telah menugaskan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin untuk mewakili pemerintah membahas rancangan undang-undang atas perubahan UU KPK bersama DPR.



Sumber: BeritaSatu.com