Kriminalisasi Chuck Berlawanan dengan Perintah MA

Kriminalisasi Chuck Berlawanan dengan Perintah MA
Chuck Suryosoempeno ( Foto: Istimewa )
Asni Ovier / AO Jumat, 13 September 2019 | 21:20 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah pakar, guru besar, dan begawan hukum dari berbagai universitas sepakat jika jaksa Chuck Suryosumpeno adalah korban kriminalisasi. Tindakan kriminalisasi seperti itu bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait kasus yang menimpa Chuck.

Kesimpulan itu disampaikan dalam diskusi berjudul "Eksaminasi Akademik Kasus Chuck Suryosumpeno: Inikah yang Disebut Negara Lawan Negara?" di Hotel Grandhika Iskandarsyah, Jakarta, kemarin. Dalam siaran pers terkait acara itu, yang diterima di Jakarta, Jumat (13/9/2019), pakar hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Djoko Sukisno mengatakan, Kejaksaan Agung sudah menyakiti rasa keadilan masyarakat, khususnya Jaksa Chuck.

"Sebab, Kejaksaan Agung telah membangkang perintah Mahkamah Agung, karena tidak melaksanakan putusan Peninjauan Kembali (PK) gugatan Tata Usaha Negara jaksa berprestasi tersebut. Ini sesuai dengan regulasi Surat Edaran Mahkamah Agung 167. Ini mengganggu dan menyakiti rasa keadilan masyarakat dan Chuck sendiri,” kata Djoko.

Selain itu, kata Djoko, penyelesaian kasus ini tak sesuai dengan politik hukum terbentuknya pengadilan tata usaha negara. Sebab, pelaksanaan putusan kasus itu telah dicederai oleh penegak hukum itu sendiri, alias Kejaksaan Agung. Padahal, kata dia, sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan seharusnya memberikan contoh kepada masyarakat soal penyelesaian masalah secara adil dan benar.

Sementara, pakar hukum pidana dari Universitas Airlangga, Lucianus Budi Kagramanto mengatakan, Jaksa Agung M Prasetyo telah bertindak sewenang-wenang kepada Chuck. Jaksa Agung diduga telah melakukan kriminalisasi, sehingga Jaksa Chuck tidak bisa bekerja

Menurut Budi, seharusnya Kejaksaan Agung melaksanakan putusan MA Nomor 63 PK/TUN/2018 yang digugat oleh Jaksa Chuck. Dalam putusan itu, Kejaksaan Agung diminta membatalkan surat Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-186/A/JA/11/2015.

Putusan itu juga menghukum Kejaksaan Agung untuk merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Jaksa Chuck selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, berikut segala hak dan kewajiban sehubungan dengan kedudukan tersebut.

"Saya melihat, sampai sekarang Jaksa Agung belum melaksanakan apa yang dituangkan dalam putusan MA itu. Malah kemudian Jaksa Agung memidanakan Jaksa Chuck dan kemudian menjadikannya jaksa terpidana," ujarnya.

Atas tindakan kesewenang-wenangan yang mempermainkan hukum tersebut, Budi menyatakan bahwa Chuck berhak mendapatkan perlindungan hukum secara preventif dari negara. Dia pun meminta Jaksa Agung untuk menunjukkan teladan yang baik kepada publik.

Budi mengatakan, Chuck tak hanya sebagai korban kriminalisasi dari Kejaksaan Agung. “Jaksa Chuck menjadi korban permainan politik tingkat tinggi yang dimulai dari jeleknya penegakan hukum dari kasus tersebut. Kalau hal ini terjadi terus-menerus maka akan merepotkan dan menghambat proses penegakan hukum di Indonesia. Ini yang sungguh mengkhawatirkan kami sebagai akademisi," kata dia.



Sumber: BeritaSatu.com