KPK Minta Dilibatkan dalam Proses Revisi UU 30/2002

KPK Minta Dilibatkan dalam Proses Revisi UU 30/2002
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri) bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly (kanan) menyerahkan daftar inventaris masalah saat rapat kerja bersama Badan Legislasi DPR di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2019). Rapat membahas revisi UU MD3 dan perubahan kedua atas UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. ( Foto: ANTARA FOTO / Tyaga Anandra )
Fana Suparman / WM Jumat, 13 September 2019 | 21:48 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) untuk dilibatkan dalam proses revisi UU nomor 30/2002 tentang KPK. Setidaknya, KPK sebagai pelaksana UU minta agar pendapatnya didengar terkait RUU tersebut.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menjelaskan, pelibatan KPK dalam pembahasan RUU dinilai penting untuk membuka secara luas kepada publik dan pegawai KPK yang hingga kini khawatir revisi tersebut akan melemahkan bahkan melumpuhkan KPK. Hal ini lantaran hingga kini pimpinan KPK tidak mengetahui sama sekali isi draf RUU tersebut.

"Kami berharap pimpinan tertinggi di Indonesia (Presiden) kami diminta pendapat untuk agar kami bisa jelaskan kepada publik dan kepada pegawai-pegawai di KPK," kata Syarif dalam konferensi pers Gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/9).

Pernyataan ini disampaikan Syarif setelah Ketua KPK, Agus Rahardjo menyampaikan keputusan pimpinan KPK untuk mengembalikan mandat kepada Presiden Jokowi. Sebagai penanggung jawab tertinggi Lembaga Antikorupsi, pimpinan menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Jokowi.

Syarif menekankan, pimpinan KPK jilid IV menyerahkan sepenuhnya kerja-kerja KPK kepada Presiden Jokowi.

Dikatakan, pimpinan KPK menunggu sikap dari Jokowi untuk menyelamatkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Kami serahkan tanggung jawabnya. Kami tetap melaksanakan tugas. Tapi kami menunggu perintah dari Presiden," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan