Pemerintah Dorong Revisi UU Otsus Papua

Pemerintah Dorong Revisi UU Otsus Papua
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. ( Foto: ANTARA FOTO / Nova Wahyudi )
Carlos KY Paath / WM Kamis, 12 September 2019 | 14:09 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah akan mendorong revisi Undang-Undang (UU) 21/2001 tentang Otonomi Khusus (otsus) Bagi Provinsi Papua. Pemberian dana otsus bakal dilanjutkan sebagaimana rekomendasi sejumlah pihak.

Berikut wawancara SP dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Kamis (12/9/2019):

Bagaimana rencna pemerintah untuk Papua setelah 2021? Sebagaimana kita tahu, dana otsus akan berakhir pada 2021.

Berdasarkan hasil kajian dan forum-forum diskusi tingkat pusat seperti Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Ketahanan Nasional, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Presiden, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, NGO, dan lain-lain, merekomendasikan untuk melanjutkan pemberian dana otsus Papua. Tentunya dengan perbaikan mekanisme penyaluran dan tata kelola serta penguatan pengawasan.

Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah akan mendorong revisi UU 21/2001 masuk program legislasi nasional tahun 2020. Saat ini, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri akan laksanakan rapat-rapat panitia antar kementerian (PAK) perubahan UU 21/2001 dan menyampaikan hasil PAK dan harmonisasi kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenerian Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat pada bulan Oktober 2019.

Hal penting mana saja yang harus direvisi?

Ada beberapa alternatif. Revisi terbatas hanya Pasal 34 Ayat (3) huruf c angka 6 atau holistik menekankan 5 aspek yaitu kebijakan pembangunan, kewenangan, kelembagaan, keuangan, dan politik hukum dan HAM.

Setelah 2021, apakah kebijakan otsus di Papua akan dihapus?

UU 21/2001 tidak membatasi tahun berlakunya kebijakan otsus. Yang dibatasi hanya dana otsus yang besarnya setara 2 persen DAU Nasional, berlaku selama 20 tahun atau berakhir 2021. Sepanjang UU 21 tidak dicabut, maka kebijakan otsus akan tetap berjalan.

Mengapa otonomi khsusus seperti gagal mengangkat kesejahteraan warga Papua? Apa saja faktor penyebabnya?

Ada beberapa faktor penyebab. Misal, tidak adanya perencanaan sebagai indikator/ target/ capaian otsus dalam penggunaan dana otsus, sehingga sulit mengukur kinerja otsus. Tata kelola pemerintahan juga belum berbasis good governance, disebabkan rendahnya sumber daya manusia aparatur dan pengawasan belum optimal. Faktor berikutnya yaitu kurangnya sence of belonging masyarakat Papua terhadap kebijakan otsus.

Tak hanya itu, dana otsus bersifat asimetris, sementara regulasi yang ada belum mampu mengakomodir kearifan lokal seperti proses bakar batu sebagai upacara perdamaian yang dibiayai pemerintah daerah, tidak bisa diakomodir dalam rezim pedoman pengelolaan keuangan daerah. Beberapa ketentuan pada UU 21/2001 juga berpotensi multitafsir. Contohnya, pemerintah provinsi memberikan beasiswa perguruan tinggi yang bukan kewenangannya, melainkan kewenangan pusat. Hal ini selalu menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan.

Perencanaan pemanfaatan dana otsus belum berbasis pada participatory planning/bottom up approach. Musrenbang otsus baru dilaksanakan mulai tahun 2017. Faktor berikutnya yaitu geografis dan demografis yang turut menyebabkan high cost pada pembangunan yang bersumber dari dana otsus. Contohnya, membangun jalan baru di wilayah pegunungan tengah menjadi mahal karena akses yang sulit, ganti rugi tanah ulayat yang tinggi dan kadang berulang kali, palang memalang oleh masy yang menghambat pembangunan.

Sebagai komparasi, cost pembangunan jalan baru di pegunungan tengah Papua 1 KM bernilai sekitar Rp 4 Miliar, sementara cost pembangunan jalan baru sepanjang 1 KM di wilayah pesisir Papua/di luar Papua hanya bernilai sekitar Rp 1 miliar.

Ada dugaan penyelewengan dana otsus oleh oknum pejabat Papua, tetapi tidak ada tindakan tegas terhadap mereka, benar kah?

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI pada beberapa periode ditemui adanya penyalahgunaan terhadap dana otsus. Dalam beberapa kasus telah ditangani secara internal oleh APIP dan ada yang telah proses oleh APH dan telah ditahan. Antara lain mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu, Kepala Dinas PU Papua (Michael Kambuaya), anggota DPRPB, dan lain-lain.

Kurangnya tenaga APH pada sebagian wilayah-wilayah di Papua dan Papua Barat terutama kabupaten-kabupaten pemekaran menyebabkan lambannya proses penegakan hukum. Sebagai contoh Kabupaten Teluk Wondama yang belum memiliki Polres dan Kajari, tapi yang ada hanya dua orang penyidik di kabupaten tersebut.

Apakah ada evaluasi terhadap penggunaan dana otsus setiap tahun? Bagaimana hasilnya?

Kementerian Dalam Negeri rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap tahun. Evaluasi secara komprehensif telah dilaksanakan sebanyak 4 kali yakni 2008, 2011, 2013 dan 2018. Rekomendasi hasil evaluasi tersebut antara lain yaitu perlu adanya pendampingan penuh bagi pemda dalam perbaikan tata kelola pemerintahan. Mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaporan.

Kementerian Dalam Negeri juga lakukan evaluasi dan penyempurnaan pada proses perencanaan lebih partisipatif, termasuk periode penyaluran dana otsus, konsistensi perencanaan dan implementasi dalam memanfaatkan dana otsus, dan mekanisme pertanggungjawaban. Sehubungan dengan hal tersebut perlu dibangun mekanisme pendampingan di setiap tingkatan pemerintahan di Papua dan Papua Barat.



Sumber: Suara Pembaruan