Tokoh Pers Kaji Kesiapan Kaltim Sebagai Ibu Kota Baru

Tokoh Pers Kaji Kesiapan Kaltim Sebagai Ibu Kota Baru
Kegiatan FGD Tentang Kesiapan Kaltim Jadi Ibu Kota Baru NKRI yang digelar Jurnalisme Profesional untuk Bangsa di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2019) ( Foto: Beritasatu Photo / Lenny Tristia )
Lenny Tristia Tambun / WBP Jumat, 13 September 2019 | 22:46 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Untuk memberikan masukan kepada pemerintah terkait rencana kepindahan Ibu Kota Negara ke Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jurnalisme Profesional untuk Bangsa mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bertema "Rancang Bangun dan Kesiapan Kalimantan Timur Sebagai Ibu Kota Baru NKRI" di Hotel Aryaduta, Jakarta, Jumat (13/9/2019). Acara ini dihadiri para tokoh pers dan pemimpin redaksi sejumlah media massa nasional.

Ketua Pelaksana, Margiono mengatakan diskusi ibu kota merupakan rangkaian kegiatan Piala Presiden untuk Kompetisi Nasional Media 2019 yang akan digelar pada 10 Oktober mendatang.

“Tentu akan banyak perubahan akibat perpindahan ibu kota. Sekaligus perlu antisipasi dalam berbagai aspek, baik dari sisi sosial, ekonomi lingkungan dan keamanan ketertiban,” kata Margiono.

Terkait hal itu, maka Jurnalisme Profesional untuk Bangsa merancang kegiatan sosialisasi, curah pikiran dan curah pendapat. Untuk menyerap aspirasi dari berbagai kalangan, tokoh-tokoh pers nasional dan tokoh-tokoh masyarakat di Kalimantan Timur.

Sementara itu, Pengawas Jurnalisme Profesional untuk Bangsa, Suryopratomo mengatakan kajian soal pindahnya ibu kota negara sebetulnya sudah dilakukan sejak lama khususnya oleh Bappenas. Apalagi, rencana kepindahannya sudah digaungkan sejak lama sejak era Presiden Soekarno, Soeharto, hingga Susilo Bambang Yudhoyono.

Namun setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan ibu kota pindah banyak kontroversi di tengah masyarakat muncul. “Sangat mungkin, hal itu terjadi karena banyak informasi yang belum tersampaikan ke publik secara komprehensif,” kata Suryopratomo.

Dalam paparannya, Ketua Tim Pelaksana Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara dan Staf Khusus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Imron Bulkin menjelaskan sejumlah alasan mengapa ibu kota harus pindah seperti tingginya tingkat kepadatan penduduk di Jakarta, kemacetan yang luar biasa, dan penurunan permukaan tanah.

Untuk diketahui, kepadatan Jakarta menduduki peringkat 9 di dunia. Hanya satu tingkat di bawah Mumbai, India. Yang mengerikan, penurunan permukaan tanah secara konsisten turun 10 cm per tahun.

Diperkirakan, saat peringatan 100 tahun Indonesia merdeka pada 2050, penurunan muka tanah bisa turun 2,5 meter. Sementara kerugian ekonomi akibat kemacetan di Jakarta, bisa mencapai Rp 65 triliun per tahun.

"Kerugian akibat kemacetan sebesar itu bisa kita pakai untuk membangun kota baru," kata Imron.

Diperkirakan, ada 200.000 ASN yang akan dipindahkan ke ibu kota baru. Jika masing-masing ASN membawa empat anggota keluarga, berarti ada 1,5 juta orang dari Jakarta akan dipindahkan ke Kalimantan Timur.

Terkait hal ini, pemerintah sudah menyiapkan lahan seluas 40.000 hektare untuk keperluan tersebut.

Sementara Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi menyambut baik rencana pemindahan ibu kota negara. Ia berharap, Balikpapan sebagai salah satu kota penyangga, turut menerima dampak positif secara ekonomi.

"Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur saat ini mulai minus, setelah hasil tambang sepert migas, batu bara, dan produksi kayu mulai menurun," kata Rizal Effendi.

Pemerintah kata dia, jangan hanya memperhatikan ibu kota saja, tapi juga kota penyandang utama. "Kalau tidak diperhatikan itu bahaya," imbuh Rizal Effendi.



Sumber: BeritaSatu.com