Pakar: Presiden Masih Bisa Gagalkan RUU KPK
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pakar: Presiden Masih Bisa Gagalkan RUU KPK

Sabtu, 14 September 2019 | 05:27 WIB
Oleh : JAS

Yogyakarta, Beritasatu.com - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenal Arifin Mochtar mengatakan, Presiden Joko Widodo masih memiliki kesempatan menggagalkan revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk disahkan menjadi UU KPK.

Zaenal saat menjadi pembicara dalam diskusi di Kantor Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Yogyakarta, Jumat (13/9/2019), mengatakan, meski telah menerbitkan surat presiden (surpres) terkait usulan RUU KPK, Presiden Jokowi masih memiliki peluang untuk menggagalkan RUU itu bisa lolos menjadi UU.

"Undang-Undang itu kan dibahas ada lima tahapan, yakni pengajuan, pembahasan, persetujuan, pengesahan, pengundangan. Nah masih ada dua wilayah, presiden masih bisa menolak kalau dia mau," kata dia.

Dari lima tahapan itu, kata Zaenal, presiden masih memiliki kewenangan untuk menentukan pasal mana yang bisa dibahas atau sama sekali menolak pembahasan bersama dengan DPR. Untuk menentukan pasal-pasal tertentu yang bisa dibahas, Presiden dapat meminta Menteri PAN dan RB dan Menkumham untuk mengawalnya.

"Problemnya seberapa kuat ini dipesankan pada Pak Yasonna (Menkum HAM) dan Menpan RB untuk mengawal atau untuk mengatakan, 'Pak Yasonna dan Pak Menteri PAN dan RB kalau mereka (DPR) memaksakan (pasal) ini kita cabut tidak jadi pembahasan," kata dia mencontohkan.

Selain itu, meski telah dibahas, lanjut Zaenal, Presiden Jokowi juga masih memiliki peluang untuk menolak menyetujui bersama RUU KPK. "Dia bisa menolak dengan mengatakan, 'Saya tidak menyetujui'," kata dia.

Oleh sebab itu, ia berharap Presiden Jokowi berani menolak membahas bersama dan menyetujui bersama, sebelum memasuki proses pengesahan RUU menjadi UU.

Sebab, apabila Presiden baru menolak saat pengesahan atau tidak menandatangani, maka dalam waktu 30 hari RUU itu dengan sendirinya akan menjadi UU dan wajib diundangkan. Hal itu mengacu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

"Saya tidak berhenti berharap Presiden berani untuk menolak membahas bersama dan menolak menyetujui bersama," kata Zaenal.



Sumber: ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pimpinan KPK Baru Bertugas Mulai Desember

Saut Situmorang kemungkinan akan digantikan oleh pelaksana tugas wakil ketua.

NASIONAL | 14 September 2019

Masinton Kecam Pimpinan KPK yang "Lempar Bola" ke Presiden

"Mereka membangun narasi, seakan-akan revisi ini akan menghancurkan pemberantasan korupsi."

NASIONAL | 14 September 2019

Saut Situmorang: Saya Bukan Kembali, tetapi Berkunjung

Saut menegaskan, kehadirannya ini bukan karena dirinya kembali lagi sebagai Wakil Ketua KPK.

NASIONAL | 14 September 2019

Agus Raharjo: KPK Seperti Dikepung

Agus mempertanyakan kenapa KPK tidak dilibatkan dalam pembahasan revisi UU no. 30/2002.

NASIONAL | 14 September 2019

Padukan Kebudayaan dan Alam, Festival Jatiluwih Siap Digelar

Terdapat beberapa rangkaian dalam Festival Jatiluwih 2019 yang memadukan kebudayaan dan kesenian tradisional.

NASIONAL | 13 September 2019

Pemkot Balikpapan Klaim Unggul Sebagai Ibu Kota Negara Baru

Pemkot Balikpapan mengklaim memiliki keunggulan dalam kriteria pemindahan ibu kota negara sebanyak 75 persen.

NASIONAL | 13 September 2019

Dapat KPU Award, Ketua KPU Kenang Pengaruh Habibie dalam Pemilu

Penghargaan ini diberikan karena peran BJ Habibie pada pemilu pertama era reformasi tahun 1999.

NASIONAL | 11 September 2019

"Riset, Riset, Riset!" Kata Inilah Jantung dari Universitas

Diakui atau tidak, aktivitas riset sangat penting dalam perkembangan kehidupan dan peradaban manusia

NASIONAL | 13 September 2019

Tokoh Pers Kaji Kesiapan Kaltim Sebagai Ibu Kota Baru

Kepadatan Jakarta menduduki peringkat 9 di dunia.

NASIONAL | 13 September 2019

TP4 Kejaksaan Efektif Cegah Korupsi

TP4 merupakan salah satu cara preventif yang dianggap lebih berhasil ketimbang menggunakan cara-cara represif.

NASIONAL | 11 September 2019


TAG POPULER

# Astrazeneca


# Tol Semarang-Demak


# Movieland Bogor


# Yasonna Laoly


# Berantas Premanisme



TERKINI

Sembako dan Sekolah Swasta Bakal Kena Pajak, La Nyalla: Membebankan Masyarakat Kecil

EKONOMI | 6 menit yang lalu










TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS