Tergesa Tanggapi Revisi UU KPK, Langkah Presiden Dinilai Tidak Elok

Tergesa Tanggapi Revisi UU KPK, Langkah Presiden Dinilai Tidak Elok
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ( Foto: Beritasatu TV )
Yuliantino Situmorang / YS Sabtu, 14 September 2019 | 08:13 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Novrizal Bahar menyesalkan langkah Presiden Joko Widodo yang terlalu cepat menanggapi revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Padahal, Presiden memiliki waktu 60 hari untuk mempelajari dan menanggapi RUU inisiatif DPR itu.

“Tapi yang terjadi adalah, tidak sampai seminggu sudah ditanggapi, sehingga terlihat sekali dilakukan secara terburu-buru. Bahkan, tidak meminta pendapat KPK sebagai stake holder utama,” ujar Novrizal kepada Beritasatu di Jakarta, Sabtu (13/9) pagi.

Ia mempertanyakan urgensi mengubah UU itu secara tergesa-gesa di saat masa jabatan DPR dan Pemerintah akan berakhir. Meskipun presidennya sama, kata Novrizal, tetapi menteri yang mewakili dalam pembahasan RUU itu belum tentu orangnya sama.

“Akan sangat elok bila dilakukan oleh DPR dan pemerintah yang baru dengan persiapan yang lebih matang. Terutama dalam hal membahas substansi secara akademik dan penyerapan masukan dari aspirasi rakyat. Khususnya para stakeholders yang akan secara langsung terimbas dari berlakunya UU itu nantinya, seperti KPK dan lembaga-lembaga serta tokoh-tokoh pegiat antikorupsi,” papar Novrizal.

Presiden Ditekan
Novrizal juga mengkritisi pernyataan Jokowi soal perlunya lembaga pengawas dan kaitannya dengan izin penyadapan cukup dari internal KPK.

“Hampir semua lembaga negara ada lembaga pengawas. Misalnya, untuk DPR ada MKD, KPU dan Bawaslu ada DKPP, MA ada KY, dan MK ada Dewan Etik juga.

“Tetapi semua tugasnya adalah mengawasi etik dari pengurus lembaga, bukan memberi izin atau konfirmasi kepada pengurus lembaga untuk melakukan detail pekerjaan dalam melaksanakan kewenangannya,” tutur dia.

Menurut Novrizal, yang dimaksud dengan izin secara internal oleh presiden itu adalah izin dari Dewan Pengawas yang mau dibentuk seperti izin untuk melakukan penyadapan.

Dia melanjutkan, apa yang ada sekarang ini sangat jelas, bahwa Presiden ditekan oleh koalisi parpol-parpol pendukungnya plus parpol oposisi yang sudah bergabung, sehingga Presiden jadi "galau" seperti makan buah simalakama, ikut rakyat atau DPR.

"Padahal jawabannya gampang, ikut rakyat! Sebab Presiden dipilih oleh rakyat, bukan oleh DPR," ujarnya.



Sumber: Suara Pembaruan