Reaksi Berlebihan KPK

Reaksi Berlebihan KPK
Ketua KPK Agus Rahardjo (tengah) bersama Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (kanan) dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kiri) memberikan keterangan di gedung KPK, Jakarta, Jumat 13 September 2019. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )
Yustinus Paat / Faoruk Arnaz / Carlos Paath / Fana Suparman / Heru Andriyanto / HA Minggu, 15 September 2019 | 04:14 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tampaknya menjadi semacam tradisi bahwa lima komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca-era kepemimpinan Taufiequrrachman Ruki tidak bisa bersama-sama menuntaskan masa jabatan mereka sebagai satu tim.

Dua paket pimpinan setelahnya harus dilanjutkan oleh pelaksana tugas ketua setelah Antasari Azhar dan Abraham Samad “terkena” masalah hukum.

Yang terakhir, atau pimpinan KPK jilid IV, tinggal tiga bulan lagi untuk “menyamai rekor” Ruki cs, tetapi sayangnya Wakil Ketua Saut Situmorang secara mendadak mengundurkan diri efektif Senin (16/9/2019) ini.

Tidak disebutkan secara jelas alasan pengunduran diri Saut, tetapi suratnya soal itu beredar hanya beberapa jam setelah Komisi III DPR memilih lima komisioner baru Jumat (13/9/2019) dini hari. Terpilih sebagai ketua KPK 2019-2023 adalah Irjen (Pol) Firli Bahuri, yang oleh sejumlah pimpinan KPK sekarang disebut pernah melakukan pelanggaran etik.

Sebelum menjabat Kapolda Sumatera Selatan, Firli adalah deputi penindakan di KPK.

Reaksi Berlebihan
Ada dua hal utama yang saat ini membuat panas suhu di KPK.

Pertama, adalah daftar calon pimpinan baru yang tidak dikehendaki sejumlah pegawai dan pimpinan KPK. Firli adalah nama yang paling tidak dikehendaki.

Pada Rabu (11/9/2019), atau sehari sebelum Firli menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR, KPK menggelar jumpa pers yang intinya menyebutkan bahwa dia pernah melakukan pelanggaran etik yang berat.

Kandidat lain, Johanis Tanak, juga disebut KPK sebagai kandidat bermasalah dalam surat kepada DPR. Johanis, seorang jaksa aktif, akhirnya gagal terpilih dengan perolehan suara nol.

Namun, Firli mendapat 56 suara atau menyapu bersih suara anggota Komisi III yang hadir dalam sidang pleno pemilihan ketua KPK, sehingga secara aklamasi dia ditunjuk sebagai ketua KPK yang akan datang. Usai penetapan hasil pleno DPR tersebut, Saut yang membeberkan kasus Firli di jumpa pers KPK sebelumnya memilih mengundurkan diri.

Kedua, rencana revisi Undang-Undang no. 30/2002 tentang KPK yang dianggap bakal melemahkan lembaga antikorupsi tersebut.

Tentang hal ini, Ketua KPK Agus Raharjo sendiri yang langsung memimpin penolakan. Setelah Presiden Joko Widodo mengirim dua menterinya untuk membahas rencana revisi yang diusulkan DPR itu, Agus menggelar jumpa pers dan mengatakan “KPK di ujung tanduk” dan “KPK dikepung”.

Setelah itu dia dan dua wakilnya Saut dan Laode Syarief melakukan manuver dramatis dengan mengembalikan mandat kepada presiden, menambah runcing kubu pro dan kontra masalah ini.

Penjelasan Presiden
Sebelum drama Agus dan dua wakilnya itu, Presiden Jokowi sebetulnya sudah secara rinci dan gamblang menjelaskan sikap pemerintah terhadap poin-poin revisi yang diajukan DPR, untuk menegaskan kepada masyarakat bahwa pemerintah tidak ada niat memperlemah KPK dan tidak begitu saja menuruti DPR.

Bahkan, dalam bahasa presiden, pemerintah ingin “KPK yang lebih kuat dibandingkan lembaga-lembaga lainnya” dalam hal pemberantasan korupsi.

Poin pertama, pemerintah tidak setuju dengan usulan DPR bahwa KPK harus meminta izin pihak luar untuk melakukan penyadapan. Menurut Presiden, KPK cukup meminta izin dari dewan pengawas KPK untuk menjaga kerahasiaan dan mempercepat proses kerja.

Kedua, pemerintah tidak setuju kalau penyidik dan penyelidik KPK hanya dipasok oleh kepolisian dan kejaksaan saja. Penyelidik dan penyidik KPK juga bisa diambil dari aparatur sipil negara.

“Yang ketiga, saya juga tidak setuju bahwa KPK wajib berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam penuntutan, karena sistem penuntutan yang berjalan saat ini sudah baik sehingga tidak perlu diubah lagi,” kata Presiden Jokowi dalam jumpa pers di Istana Negara, Jumat (13/9/2019).

Yang keempat, Presiden tetap mendukung KPK untuk mewajibkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) dan tidak perlu diserahkan kepada lembaga yang lain.

Bahkan, Presiden bicara lebih rinci lagi sampai soal-soal lain yang juga menjadi sumber perdebatan di masyarakat.

Misalnya soal kewenangan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) yang selama ini tidak dimiliki KPK. Menurut Presiden, kewenangan ini perlu dimiliki KPK demi alasan hak asasi manusia dan untuk memberikan kepastian hukum. Artinya, supaya tidak ada orang yang berstatus tersangka selama bertahun-tahun tanpa kejelasan kapan akan disidang.

Pemerintah juga menghendaki alternatif yang lebih fleksibel bagi KPK dibandingkan usulan DPR.

“Jika RUU inisiatif DPR memberikan batas waktu maksimal satu tahun dalam pemberian SP3, kami meminta ditingkatkan menjadi dua tahun supaya memberi waktu bagi KPK,” kata Presiden.

Kewenangan SP3 ini pun, imbuhnya, bisa digunakan atau tidak digunakan oleh KPK.

Kemudian soal dewan pengawas yang menjadi salah satu topik terbesar di masyarakat. Presiden menjelaskan fungsi pengawasan mutlak perlu bagi semua lembaga negara, termasuk kepresidenan, Mahkamah Agung, dan DPR, semua bekerja dalam prinsip check and balances demi mencegah penyalahgunaan wewenang.

Untuk menepis kekhawatiran bahwa dewan pengawas nanti berisi orang-orang “titipan” DPR, Presiden Jokowi menegaskan anggota dewan pengawas adalah para tokoh masyarakat yang diseleksi tim khusus dan diangkat presiden.

“Anggota dewan pengawas ini diambil dari tokoh masyarakat, dari akademisi, atau pun pegiat antikorupsi. Bukan dari politisi, bukan dari birokrat, maupun dari penegak hukum aktif,” kata Presiden.

Guna menghindari kesan keberadaan dewan pengawas ini dipaksakan dan terburu-buru, Presiden juga menjanjikan masa transisi yang cukup agar KPK yang sekarang tetap dapat menjalankan kewenangannya sebelum dewan pengawas dibentuk.

“Saya berharap semua pihak bisa membicarakan isu-isu ini dengan jernih, dengan objektif tanpa prasangka-prasangka yang berlebihan. Saya tidak ada kompromi dalam pemberantasan korupsi karena korupsi memang musuh kita bersama,” imbau Presiden.

“Dan saya ingin KPK punya peran sentral dalam pemberantasan korupsi di negara kita, yang mempunyai kewenangan lebih kuat dibandingkan lembaga-lembaga lain dalam pemberantasan korupsi.”

Namun, hanya beberapa jam kemudian Agus menciptakan drama baru dengan menggelar jumpa pers untuk mengatakan pembahasan revisi ini “seperti sembunyi-sembunyi” dan “terburu-buru”.

“Ada kegentingan apa sih, ada kepentingan apa sehingga harus buru-buru disahkan," kata Agus.

Pada intinya, Agus kesal karena KPK tidak dilibatkan dalam proses pembahasan revisi UU tersebut.

Ketua KPK Agus Rahardjo bersama Wakil Ketua Laode M Syarif dan Wakil Ketua Saut Situmorang memberikan keterangan di gedung KPK. (Joanito de Saojoao)

Polemik Firli
Menurut Pasal 30 UU no. 30/2002 tentang KPK, pimpinan KPK diseleksi oleh panitia yang dibentuk oleh pemerintah, kemudian diajukan ke DPR oleh presiden sebanyak dua kali lipat dari jumlah pimpinan yang dibutuhkan, dipilih oleh DPR, dan dikembalikan ke presiden untuk dilantik.

Proses terpilihnya Firli cs sama persis dengan proses terpilihnya Agus, Saut dan tiga rekan mereka, sesuai aturan perundangan yang berlaku.

Tidak ada disebutkan dalam UU bahwa pimpinan KPK petahana bisa menentukan lolos atau tidaknya kandidat yang dijaring panitia seleksi.

Menurut anggota panitia seleksi, Hendardi, pihaknya sudah memastikan ke KPK bahwa Firli tidak pernah diputuskan bersalah melakukan pelanggaran etik secara internal.

Langkah Saut dan anggota Dewan Penasihat KPK Mohammad Tsani Annafari dalam menggelar jumpa pers untuk mengumumkan pelanggaran etik Firli menurut Hendardi adalah manuver politik karena tidak jauh hari disampaikan dan bahkan hanya sehari menjelang ujian di DPR.

Tanpa keputusan sidang internal KPK, Saut dan Tsani tidak berhak memvonis bahwa Firli telah melanggar etik, tegasnya.

“Saya tidak punya kepentingan apa-apa di sini. Tapi kalau seperti itu berarti (Saut dan Tsani) sudah berpolitik, antara lain membunuh karakter seseorang,” kata Hendardi.

Firli disebut melanggar etik karena pada Mei 2018 bertemu dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat waktu itu, Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang (TGB), yang tengah berperkara di KPK.

Kepada DPR, Firli menegaskan pertemuan itu tidak disengaja dan terjadi di tempat publik, yaitu lapangan tenis dengan banyak saksi. Dia membantah pelanggaran etik, karena TGB ketika itu bukan tersangka, tidak juga sekarang ini.

Jawaban DPR
Reaksi keras Saut cs di KPK mendapat jawaban yang lebih keras dari DPR. Firli mendapat 100% suara dari 56 anggota Komisi III yang hadir dalam pemungutan suara.

Bahkan, secara aklamasi dia dikukuhkan sebagai ketua KPK meskipun di awal sidang disebutkan bakal ada voting terpisah untuk memilih ketua.

"Kenapa sampai 56 full pilih (Firli), karena terkesan dia dizolimi! Terkesan dizolimi dengan berbagai opini," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Herman Hery kepada wartawan segera setelah voting dilakukan.

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan proses pemilihan sudah berlangsung sesuai undang-undang dan sangat transparan.

Ketua Komisi III Azis Syamsudin memasukkan kertas suara pemilihan pimpinan KPK. (Ruht Semiyono)

Wakil Ketua Komisi III Erma Suryani Ranik mengatakan pro dan kontra terkait pemilihan lima pimpinan KPK dalam sejarahnya merupakan hal biasa.

"Biasalah namanya pemilihan kan ada pro dan konta. Kita kan tidak bisa menyenangkan semua orang. We cannot make everyone happy, that's life," kata politikus Partai Demokrat itu.

Namun, Erma berkeras bahwa lima pimpinan yang baru saja terpilih merupakan komposisi terbaik, karena ada perwakilan akademisi, hakim, polisi, advokat, dan komisioner petahana.

Perpecahan di KPK
Sikap pimpinan KPK terhadap pencalonan Firli dan revisi UU KPK seperti mengungkap gejala perpecahan di antara komisioner.

Setelah Saut secara terbuka menunjukkan penolakannya terhadap Firli, Agus mengatakan KPK harus menghormati siapa pun yang ditetapkan DPR sebagai komisioner terpilih pada sidang paripurna nanti.

Komisioner Alexander Marwata, yang kembali terpilih untuk periode kedua, mengatakan kepada Komisi III bahwa dia tidak tahu sebelumnya kalau Saut akan menggelar jumpa pers soal Firli, dan menegaskan tidak setuju dengan tindakan rekannya itu.

“Saya harus akui di depan bapak ibu sekalian bahwa itu kesalahan pimpinan, kelemahan pimpinan. Saya sudah sampaikan ke Pak Agus terkait kejadian kemarin, karena Pak Agus juga dalam disposisi minta supaya kasus-kasus Pak Firli itu dihentikan, ditutup," kata Alexander, Kamis (12/9/2019).

Alexander secara pribadi berpendapat bahwa konferensi pers yang disampaikan Saut tersebut tidak sah.

“Saya sendiri tidak tahu bahwa ada konferensi pers itu jika tak diberitahu Ibu Basaria Panjaitan, setelah acara itu saya tanya Febri Diansyah (juru bicara KPK) kenapa ada acara itu dan kenapa pimpinan lain tak diberitahu. Kelemahan dan kesalahan pimpinan KPK sekarang adalah tidak kompak," ungkap Alexander.

Kemudian, ketika Agus menggelar jumpa pers emosional dengan narasi “KPK di ujung tanduk” dan “KPK dikepung”, dua wakilnya yaitu Alexander dan Basaria tidak ikut menemani.

Pada Sabtu (14/9/2019), Basaria mengindikasikan tidak akan mengikuti jejak Saut, melainkan akan menuntaskan tanggung jawabnya secara kesatria sesuai mandat dan sumpah jabatan sebagai penegak hukum.

“Ya tetap di KPK mas. Sampai Desember nanti. Alasannya karena saya harus bertanggung jawab sesuai mandat yang kita terima dulu,” ujarnya kepada Beritasatu.com.

Aksi massa mendesak pembubaran wadah pegawai KPK. (Yustinus Paat)

Agus mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa tidak ada yang personal dalam respons KPK soal dua isu besar ini, tetapi yang dilihat publik adalah Saut tidak mau Firli terpilih, dan Agus kesal karena KPK tidak dilibatkan dalam pembahasan revisi UU KPK.

Lebih dari emosi pribadi, sikap Agus, Saut, dan Laode yang begtu saja menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK ke Presiden Jokowi adalah sikap kekanak-kanakan, menurut pengamat Hukum Dr Syamsuddin Radjab.

Menurut Syamsuddin, sebagai pimpinan lembaga dengan kewenangan yang begitu besar, Agus dkk seharusnya bersikap bijak merespons dinamika yang terjadi di KPK akhir-akhir ini.

"Buat saya sikap komisioner KPK ini manja dan kekanak-kanakan dalam menghadapi dinamika internal dan revisi UU KPK," ujar Syamsuddin, Sabtu (14/9/2019).

Syamsuddin juga menyiratkan bahwa dia tidak bersimpati sama sekali pada pimpinan yang begitu mudah menyerah, termasuk ada yang mengundurkan diri tanpa alasan yang kuat sehingga justru semakin melemahkan kinerja pimpinan KPK yang tinggal beberapa bulan lagi.

"Ada yang sudah mundur, otomatis fungsi sebagai komisioner tidak jalan. Ketiganya sudah memberikan pernyataan deklaratif ke publik segala tugas kewenangan KPK diserahkan ke presiden," tandas dia.

Dengan satu komisioner mundur, lalu ketuanya menyerahkan mandat kepada presiden, sulit diharapkan KPK bisa kuat dan bekerja maksimal di penghujung masa jabatan pimpinan yang sekarang.

Sebuah ironi atas narasi yang dibangun mereka sendiri bahwa ada upaya-upaya di luar untuk melemahkan KPK lewat revisi UU dan penjaringan calon yang tidak sesuai keinginan mereka.



Sumber: BeritaSatu.com