Penyerahan Mandat Pengelolaan KPK Dinilai Inkonstitusional

Penyerahan Mandat Pengelolaan KPK Dinilai Inkonstitusional
Ketua KPK Agus Rahardjo (keempat kanan) bersama Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (ketiga kanan) dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (keempat kiri) memberikan keterangan di gedung KPK, Jakarta, Jumat 13 September 2019. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )
Carlos KY Paath / FER Minggu, 15 September 2019 | 16:19 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Keputusan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan mandat pengelolaan lembaga antirasuah kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuai kritik. Pakar Hukum Tata Negara, Fahri Bachmid menyatakan, sikap itu melanggar hukum tata negara dan konstitusi.

"Menyerahkan mandat KPK kepada Presiden melanggar sistem hukum tata negara dan konstitusi. Tidak ada nomenklatur penyerahan mandat KPK kepada Presiden berdasarkan hukum tata negara," tegas Fahri dalam keterangan seperti diterima Beritasatu.com, Minggu (15/9/2019).

Fahri menyatakan, pimpinan KPK telah melakukan manuver serta gerakan dengan menggunakan diksi menyerahkan mandat. "Ini adalah suatu ironi yang terjadi disebuah negara demokrasi konstitusional saat ini. Sikap pimpinan KPK yang menyerahkan mandat kepada presiden ini harus dipandang sebagai tindakan yang inkonstitusional, serampangan dan melanggar Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK itu sendiri," tegas Fahri.

Fahri menjelaskan, dari segi hukum tata negara maupun hukum administrasi negara, tidak ada nomenklatur menyerahkan mandat. Berdasarkan UU KPK, lanjut Fahri, pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan karena, meninggal dunia, berahir masa jabatannya, menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan, berhalangan tetap atau secara terus menerus selama lebih dari tiga bulan, mengundurkan diri, atau dikenai sanksi.

Di sisi lain, Fahri menambahkan, Presiden tidak dalam kedudukan maupun kapasitas menerima tanggungjawab dan pengelolaan institusi KPK sebagai state auxiliary agencies, terkecuali tiga pimpinan KPK tersebut secara eksplisit dan resmi menyatakan mengundurkan diri sesuai dengan kaidah ketentuan pasal 32 ayat (1) poin e UU KPK.

"Ini adalah suatu praktek yang tidak lazim dan cenderung deviasi dari prinsip hukum. Apalagi di satu sisi telah menyerahkan mandat kepada presiden,tetapi di sisi yang lain berharap menunggu arahan dan direktif presiden untuk menjalankan atau tidak menjalankan tugas-tugas kelembagaan KPK sampai bulan Desember 2019," tambah Fahri.

Fahri menegaskan, pengunduruan diri dari pimpinan KPK dan penyerahan mandat pengelolaan KPK kepada Presiden sangat tidak negarawan dan potensial menjadi preseden buruk dalam praktek ketatanegaraan. Fahri memaparkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (5) dan (6) UU KPK disebutkan bahwa ayat (5) 'Pimpinan KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja secara kolektif,' dan selanjutnya ayat (6) disebutkan bahwa 'Pimpinan KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penanggung jawab tertinggi KPK'.

"Dengan demikian maka untuk menjaga keberlangsungan dan kesinambungan kerja-kerja KPK sesuai tujuan dibentuknya KPK berdasarkan pasal 4 UU KPK yaitu meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, maka presiden sebagai kepala negara segera mengambil langkah-langkah sesuai mandat hukum yang ada, yaitu dapat mengambil langkah untuk mengisi kekosongan pimpinan KPK saat ini dengan mengangkat anggota sementara pimpinan KPK sampai dengan berahirnya periode pimpinan yang lama yaitu sampai pada bulan desember 2019 yang akan datang," tukas Fahri.

Agar segala proses pro justicia di KPK dapat berjalan dengan normal, menurut Fahri, tindakan pimpinan KPK dengan mengembalikan mandat kepada Presiden dapat dikualifisir sebagai tindakan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 32 ayat (1) poin e UU KPK.

"Dengan demikian maka presiden dapat mengunakan kewenangan konstitusionalnya berdasarkan UU 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2015 tentang Perubahan atas UU KPK," ucap Fahri.

Khusus ketentuan pasal 33A ayat (1) yang menyebutkan bahwa dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan pimpinan KPK, yang menyebabkan pimpinan KPK berjumlah kurang dari tiga orang, presiden dapat mengangkat anggota sementara pimpinan KPK sejumlah jabatan yang kosong.

Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa anggota sementara pimpinan KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, wewenang, kewajiban dan hak yang sama dengan pimpinan KPK. Pada ketentuan pasal 33B menyebutkan bahwa masa jabatan anggota sementara pimpinan KPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 33A ayat (1) berahir pada saat pengucapan sumpah atau janji anggota pimpinan KPK yang baru setelah dipilih melalui proses sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2).

"Dengan demikian maka presiden dapat mengisi kekosongan pimpinan KPK yang kurang dari tiga orang tersebut dan secara kelembagaan KPK tetap berjalan menyelesaikan tugas dan wewenangnya sampai dengan dilantiknya pimpinan KPK yang baru pada bulan Desember nantinya," tandas Fahri.



Sumber: Suara Pembaruan