Kehadiran Dewan Pengawas KPK Dinilai Penting
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kehadiran Dewan Pengawas KPK Dinilai Penting

Minggu, 15 September 2019 | 16:24 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Peneliti bidang hukum pada Banera Institute, Alfeus Jebabun, mendukung kehadiran Dewan Pengawas bagi KPK. Namun kehadiran Dewan itu tidak boleh memperlemah kewenangan KPK. Dewan Pengawas harus benar-benar hadir untuk menciptakan kerja KPK yang efektif dan profesional.

"Kehadiran Dewan Pengawas penting mengingat wewenang KPK yang sangat besar. S‎truktur Dewan Pengawas harus diatur secara tegas, tidak seperti yang diatur sekarang dalam RUU Perubahan‎,"kata Alfeus di Jakarta, Minggu (15/9).

Alfeus mengusulkan Dewan Pengawas terdiri dari perwakilan beberapa unsur, misalnya unsur penegak hukum, masyarakat‎, pemerintah dan hakim. Anggota Dewan Pengawas dipilih oleh Panitia Seleksi.

Dia tidak setuju ada wewenang Dewan Pengawas untuk mengatur penyadapan. Menurutnya, penyadapan memang perlu diatur tetapi bukan tugas Dewan Pengawas. Pengaturan penyadapan dilakukan dalam rumusan Undang-Undang yang tegas dan detail.

"Terkait penyadapan, memang harus ada pengawasan dan perlu dibatas, karena seperti putusan Mahkamah Konstitusi, penyadapan merupakan pelanggaran terhadap hak privasi dan bertentangan dengan UUD 1945. Pembatasan wewenang penyadapan diperlukan untuk mengurangi dan mencegah penyalahgunaan wewenang‎," jelas Alfeus.

Alfeus juga setuju adanya SP3 dalam setiap kasus di KPK. Hal itu untuk memberikan kepastian hukum. Di sisi lain, SP3 untuk melindungi hak tersangka, dan mencegah adanya pemaksaan perkara yang tidak memenuhi syarat dipaksakan diadili.

"KPK harus diberi wewenang untuk melakukan SP3, dan hal ini tidak perlu dikhawatirkan. Yang namanya wewenang, ya bisa dipakai bisa juga tidak. Yang perlu diatur secara tegas adalah kriteria kasus yang dapat diberi SP3. RUU KPK hanya mengatur, kasus yang penyidikan dan penuntutan tidak selesai dalam waktu 1 tahun, KPK berwenang menerbitkan SP3. Rumusan dan kriterianya harus lebih dipertegas, misalnya seperti yang dirumuskan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu: karena penyidik tidak memiliki cukup bukti; peristiwa yang disangkakan bukan tindak pidana; atau penghentian demi hukum, misalnya karena tersangka meninggal dunia atau karena tindak pidananya telah kedaluwarsa," tutup Alfeus.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BERITA LAINNYA

Nakes Korban Penyerangan KKB di Papua Bantah Dokter Restu Pegang Senjata

Saat insiden pembakaran dan perusakan terjadi mereka berempat melarikan diri dengan melompat ke dalam jurang yang ada di dekat puskesmas.

NASIONAL | 20 September 2021

Komisi VIII DPR Setujui Anggaran BNPB Tahun 2022 Sebesar Rp 1,127 Triliun

Kegiatan prioritas nasional tersebut di antaranya pendampingan pengelola infrastruktur darurat, penyaluran DSP atau dana siap pakai, distribusi logistik.

NASIONAL | 20 September 2021

Dipanggil KPK Besok, Anies: Insyaallah, Saya Hadir

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) besok, Selasa (21/9/2021)

NASIONAL | 20 September 2021

Siti Nurbaya: Masyarakat Berkesadaran Hukum Bagian Solusi Permanen Kendalikan Karhutla

Siti menjelaskan sejak tahun 2020 sudah mulai disempurnakan langkah-langkah penanganan karhutla menuju solusi permanen.

NASIONAL | 20 September 2021

Jokowi Beri Bantuan Rp 100 Juta untuk Mantan Ratu Bulutangkis Indonesia yang Sakit Kanker

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan bantuan kepada Verawati Fajrin, legenda bulutangkis Indonesia yang sedang sakit kanker.

NASIONAL | 20 September 2021

Wagub Riza Yakin Anies dan Prasetio Tidak Terlibat Kasus Korupsi Tanah di Munjul

Wagub DKI, Ahmad Riza Patria meyakini Gubernur DKI Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi tidak terlibat kasus dugaan korupsi tanah di Munjul.

NASIONAL | 20 September 2021

Anies dan Prasetio Dipanggil KPK Soal Korupsi Tanah Munjul, Wagub Riza: Mereka Taat Hukum

Wagub DKI, Ahmad Riza Patria meyakini Gubernur DKI Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi taat hukum terkait pemanggilan KPK soal korupsi tanah.

NASIONAL | 20 September 2021

Ketua DPRD DKI Siap Penuhi Panggilan KPK Soal Kasus Korupsi Tanah Munjul

Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi siap memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi tanah di Munjul, Selasa (21/9/2021) besok.

NASIONAL | 20 September 2021

Asosiasi Biometrik Dorong RUU Perlindungan Data Pribadi Disahkan

Aosiasi Industri Teknologi Biometrik Indonesia berpandangan bahwa RUU PDP yang saat ini tengah dibahas di DPR dan pemerintah sebagai landasan hukum

NASIONAL | 20 September 2021

Kebakaran Lapas Tangerang, Polisi: Diduga Kuat Korsleting Listrik

Polda Metro Jaya belum memastikan penyebab kebakaran Lapas Kelas I Tangerang yang menewaskan 49 warga binaan.

NASIONAL | 20 September 2021


TAG POPULER

# Myanmar


# Napoleon Bonaparte


# Mourinho


# Manchester United


# KKB



TERKINI
Meskipun Diizinkan Masuk Mal, Wagub Riza Imbau Anak Usia di Bawah 12 Tahun Tetap di Rumah

Meskipun Diizinkan Masuk Mal, Wagub Riza Imbau Anak Usia di Bawah 12 Tahun Tetap di Rumah

MEGAPOLITAN | 21 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings