ICW Ajak Masyarakat Indonesia Kawal Revisi UU KPK

ICW Ajak Masyarakat Indonesia Kawal Revisi UU KPK
Aksi massa di gedung KPK, Jakarta, Jumat 13 September 2019. ( Foto: Antara / Benardy Ferdiansyah )
Yustinus Paat / FER Minggu, 15 September 2019 | 22:18 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana meminta seluruh masyarakat sipil Indonesia mengkawal rencana revisi Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah disepakati pembahasannya oleh DPR dan Pemerintah. ICW menilai, poin-poin perubahan UU tersebut akan melumpuhkan KPK dan melemahkan pemberantasan korupsi.

"Seluruh masyarakat Indonesia diminta untuk mengawal isu revisi UU KPK dan melawan berbagai pelemahan pemberantasan korupsi," ujar Kurnia di Jakarta, Minggu (15/9/2019).

ICW juga meminta DPR dan pemerintah untuk menghentikan pembahasan revisi UU KPK. Pasalnya, ICW mencatat adanya dugaan konflik kepentingan dalam pembahasan dan pengesahan revisi UU KPK dalam sidang paripurna DPR. Pertama, kata Kurnia, rencana revisi UU KPK merupakan niat lama untuk melemahkan KPK.

"Dalam catatan ICW isu revisi UU KPK mulai bergulir sejak tahun 2010 silam. Dalam naskah perubahan yang selama ini beredar praktis tidak banyak perubahan, narasi penguatan KPK seakan hanya omong kosong saja. Mulai dari penyadapan atas izin Ketua Pengadilan, pembatasan usia KPK, kewenangan SP3, sampai pembentukan Dewan Pengawas," ungkap dia.

Kedua, kata Kurnia, mayoritas perkara yang ditangani KPK melibatkan aktor politik. Dalam catatan KPK dari rentang waktu 2003-2018, tutur dia, setidaknya 885 orang yang telah diproses hukum. Dari jumlah itu, 60 persen lebih atau 539 orang berasal dari dimensi politik.

"Ketiga, anggota DPR masa periode 2014-2019 banyak terlibat kasus korupsi. Dalam catatan ICW, sepanjang lima tahun terakhir setidaknya 23 anggota DPR masa bakti 2014-2019 telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK termasuk mantan Ketua DPR, Setya Novanto, bersama mantan Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniwan," ujar dia.

Keempat, lanjut dia, 23 tersangka tersebut tersebar di hampir seluruh partai politik di DPR Periode 2014-2019. Berdasarkan data ICW, dari 23 anggota DPR tersebut, 8 orang dari Partai Golkar, 3 orang dari PDIP, 3 orang masing-masing dari PAN dan Demokrat, 2 orang dari Hanura dan masing-masing satu orang dari PKB, Nasdem, PPP dan PKS.

"Kelima, perkara yang sedang ditangani oleh KPK banyak melibatkan anggota DPR. Contohnya, kasus KTP-Elektronik. Dalam dakwaan Jaksa untuk dua terdakwa, Irman dan Sugiharto, menyebutkan puluhan politisi DPR yang diduga turut serta menerima aliran dana dari proyek yang telah merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun," terang dia.

Menurut Kurnia, jika merujuk dari lima poin tersebut, maka wajar jika publik sampai pada kesimpulan bahwa DPR terlihat serampangan, tergesa-gesa, dan kental nuansa dugaan konflik kepentingan dalam proses revisi UU KPK. Selain dari waktu pembahasan yang tidak tepat, kata dia, substansinya pun menyisakan banyak perdebatan, dan secara kelembagaan KPK memang tidak membutuhkan perubahan UU.

"Karena itu, ICW menuntut agar DPR segera hentikan pembahasan revisi UU KPK. Akan jauh lebih bijaksana jika DPR memfokuskan kerja pada regulasi penguatan pemberantasan korupsi seperti revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, rancangan UU Perampasan Aset, dan rancangan UU Pembatasan Transaksi Uang Tunai," pungkas Kurnia.



Sumber: BeritaSatu.com