Kapolda Jatim: Veronica Harus Buktikan Tak Bersalah Terkait Kasus Papua

Kapolda Jatim: Veronica Harus Buktikan Tak Bersalah Terkait Kasus Papua
Veronica Koman (kanan) dalam foto yang diunggah di akun Facebook personalnya. ( Foto: Dokumentasi Facebook )
Aries Sudiono / LES Senin, 16 September 2019 | 12:07 WIB

Surabaya, Beritasatu.com - Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan mengatakan, jika Veronica Koman merasa tidak bersalah dengan tuduhan sebagai tersangka penyebar berita bohong (hoax) dan provokasi terkait aksi pengepungan asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya, ia seharusnya segera memenuhi surat panggilan pemeriksaan penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim di Surabaya.

“Bukan malah membela diri dengan berbagai argumentasi yang kemudian mengerucut seolah-olah penyidik melakukan kriminalisasi,” kata Kapolda Luki Hermawan yang dikonfirmasi melalui Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera, Senin (16/9/2019).

Kapolda menyampaikan hal itu menanggapi cuitan tersangka di sejumlah media yang menuding balik Polda Jatim melakukan kriminalisasi terhadap dirinya.

Menurut hasil pantauan Polda Jatim, tersangka yang masih berstatus mahasiswa itu, saat ini diduga berada di luar negeri. Sampai saat ini, menurut Kapolda Jatim, belum ada itikad baik maupun respons dari Veronica Koman atas kasus yang ditersangkakan kepadanya.

Polda Jatim memberikan tenggat waktu hingga Rabu, 18 September 2019 kepada Veronica untuk berkomunikasi. Jika lewat dari itu, maka akan dikeluarkan status daftar pencarian orang (DPO) kepada tersangka.

“Kami juga sudah bekerja sama dengan Kepolisian Australia (Australia Federal Police (AFP) dan kita imbau agar dia (Veronica Koman) memanfaatkan waktu yang diberikan penyidik,” tegas Kapolda.

Sebelumnya, Kapolda Jatim membenarkan penyidik Polda Jatim menemukan aliran dana dalam jumlah cukup besar masuk ke rekening bank Veronica Koman. Menindaklanjuti temuan ini, Ditreskrimsus Polda Jatim menyita enam rekening dari dua yang telah lebih dahulu diamankan.

Menurut Luki Hermawan, angka nominal dana yang masuk ke rekening Veronica Koman cukup besar. Namun tidak disebutkan nilai nominalnya. “Cukup besar bagi sosok seorang ahasiswa penerima bea siswa, dana yang masuk gak masuk akal. Aliran dana ini masuknya dari dalam negeri. Masih kita telusuri pengirimnya,” ujar Luki.

Selain menemukan aliran uang, penyidik juga mendapati adanya penarikan uang dari rekening Veronica Koman dalam jumlah besar di sejumlah tempat di Papua. Dengan tambahan bukti enam rekening tersebut, berarti total ada delapan rekening yang dimiliki Veronica. Dua rekening sebelumnya telah terdeteksi polisi di antaranya rekening yang dipakai untuk transfer beasiswa dari Pemerintah Indonesia.

Polda Jatim belum mengetahui peruntukan uang yang dipakai aktivis hak asasi manusia (HAM) ketika berada di sejumlah wilayah yang terjadi konflik, di antaranya penarikan di kawasan Papua. Apakah ada kemungkinan penarikan dana tersebut untuk membiayai aksi unjuk rasa dan kerusuhan, Kapolda Jatim belum bersedia menjawabnya.

“Kita masih menelusuri dan mendalami semua itu,” tandas Kapolda.

Ormas Nusantara
Dari Papua dilaporkan, berbagai organisasi panguyuban masyarakatan Nusantara di Kabupaten Biak Numfor diminta ikut berperan nyata dalam menjaga situasi Papua sebagai tanah yang damai dan diberkati.

"Komitmen semua elemen masyarakat untuk menjaga Papua sebagai tanah damai sudah dideklarasikan sejak tahun 2002, ya kenyamanan yang kita rasakan saat ini harus terus kita jaga bersama," harap tokoh adat Biak Mananwir Gerard Kafiar di Biak, Sabtu (14/9/2019).

Ia mengakui, jika tanah Papua damai maka bisa memberikan kenyamanan dan kelancaran berbagai program pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah.

Mananwir Gerard mengingatkan, semua elemen masyarakat Nusantara harus senantiasa menjaga hubungan persaudaraan dengan masyarakat adat Papua di Biak.

"Ketika Biak aman dan kondusif maka semua aktivitas kegiatan kemasyarakatan akan berjalan normal melayani kebutuhan warga setempat,"harapnya.

Terkait dengan berbagai aspirasi dari masyarakat Papua di Biak, menurut Mananwir Gerard Kafiar, hal ini sebagai dinamika demokrasi yang harus disikpai dengan baik para pemimpin daerah sebagai pengambil kebijakan.

Ia mengakui, adanya beragam masalah yang muncul di tengah masyarakat harus dicarikan solusi yang tepat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat orang asli Papua.

Sebelumnya, Bupati Biak Herry Ario Naap mengimbau panguyuban ormas Nusantara di Kabupaten Biak Numfor harus menjadi pelopor untuk mewujudkan Biak sebagai zona damai serta menolak perlakuan rasisme dan radikalisme.