Selesaikan Masalah Papua, Pemerintah Harus Belajar dari Konflik Politik Aceh dan Timor Timur

Selesaikan Masalah Papua, Pemerintah Harus Belajar dari Konflik Politik Aceh dan Timor Timur
Direktur Papua Circle Institute, Hironimos Hilapok ( Foto: Suara Pembaruan / Jeis Montesori )
Jeis Montesori / JEM Senin, 16 September 2019 | 15:18 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sejarah politik dan latar belakang budaya yang berbeda antara Tanah Papua dan daerah lain di Indonesia, harus menjadi pegangan pemerintah dalam mengambil kebijakan pembangunan maupun kebijakan politik di Papua.

Hal itu dikatakan Direktur Papua Circle Instititute Hironimus Hilapok MSi kepada Suara Pembaruan, Senin (16/9/2019).

Dikatakan, pemerintah harus belajar dari pengalaman yang dialami sendiri yaitu bagaimana proses penyelesaian masalah konflik politik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) maupun proses lepasnya provinsi ke-27 (saat itu) yaitu Timor Timur yang sekarang menjadi negara sendiri yaitu Timor Leste melalui sebuah proses referendum.

“Berhasil tidaknya pemerintah dalam menyelesaikan masalah Aceh dan Timor Timur dua kasus tersebut, merupakan pelajaran yang sangat berharga dan harus menjadi rujukan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan baik politik maupun pembangunan di Papua. Karena bagaimana Tanah Papua ke depan, sangat tergantung pada apa yang dilakukan pemerintah saat ini,” kata mantan wakil Sekjen Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) periode 2004-2006 ini.

Dikatakan, persoalan konflik politik antara pemerintah dan GAM di Aceh, misalnya, diselesaikan melalui sebuah perundingan internasional di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005. Pemerintah yang dimotori oleh Hamid Awaluddin sebagai ketua delegasi dan Rakyat Aceh (GAM) yang diketuai oleh Malik Mahmud.

Dalam perundingan itu, para pihak berhasil menemukan win-win solution untuk pembangunan Aceh yang lebih baik dan lebih terkonsolidasi dengan disepakatinya sebuah perjanjian damai antara pemerintah dan GAM yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11/2006 tentang Pemerintah Aceh.

Mengapa perundingan Helsinki bisa berhasil dan diterima oleh semua pihak? Menurut Hironimus Hilapok, hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya, melibatkan semua pihak yang berkonflik, ada pihak lain (ketiga) yang mengawasi prosesnya, adanya kesatuan tujuan antara para pihak yang berbeda pendapat, adanya kesamaan konsep yang utuh baik itu dipihak pemerintah maupun di pihak Rakyat Aceh GAM), adanya rasa ingin hidup lebih baik dari sebelumnya secara bersama-sama.

“Bagaimana kita lihat persoalan politik di Tanah Papua, saya yakin semua pihak baik pemerintah maupun rakyat Papua menginginkan sebuah proses yang damai, tidak mengorbankan rakyat, membangun rasa saling percaya antara para pihak dan menginginkan hasil yang tidak mengorbankan para pihak. Nilai-nilai dasar inilah yang harus menjadi perjuangan bersama. Perbedaan pendapat dalam demokrasi hal yang wajar tetapi perbedaan itu tidak untuk dibeda-bedakan. Perbedaan harus menjadi kekuatan untuk membangun kesatuan bangsa,” kata Hironimus Hilapok.

Memang proses mengapa muncul perundingan Helsinki yang kemudian melahirkan perjanjian Helsinki, kata Hironimus Hilapok, sangat berbeda dengan apa yang dialami oleh Masyarakat Papua. Untuk Papua ada proses politik yang pernah terjadi pada tahun 1969 yaitu Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang dianggap sudah final oleh pemerintah sedangkan sebagian orang Papua merasa belum final. Berbagai macam kebijakan sebagai bargaining politik pemerintah kepada rakyat Papua sudah diberikan tetapi juga masih dianggap belum menjawab persoalan mendasar orang Papua.

Langkah yang sedikit lebih maju, kata Hironimus Hilapok, adalah yang dilakukan tahun 2001 yaitu pemerintah memberikan otonomi khusus kepada orang Papua. Otonomi khusus adalah sebuah jalan tengah yang diambil untuk menyelesaikan konflik politik antara pemerintah dan orang Papua yang ingin merdeka atau pisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun hingga menjelang tahun ke 20 pelaksanaan otonomi khusus (tahun 2021) , Papua dan Papua Barat masih berada di urutan terakhir provinsi termiskin di Indonesia. Data statistik Maret 2019 untuk Provinsi Papua adalah 27,53% atau lebih seperempat dari total penduduk Papua sedangkan Papua Barat adalah 22,17%, orang Papua belum menjadi “tuan di negerinya sendiri” seperti tujuan besar dari otonomi khusus tersebut.

Lain halnya dengan Provinsi Timor Timur atau saat ini sudah menjadi Negara Demokratik Timor Leste. Pada tanggal 28 November 1975 kelompok pro kemerdekaan Timor-Timur (Fretilin/Frente Revolucionaria de Timor-Leste Independente), kata Hironimus Hilapok, pernah mendeklarasikan Timor Leste sebagai Republik Demokratik Timur Leste namun itu tidak bertahan lama karena terjadi konflik saudara antara kelompok pro-kemerdekaan Timor Leste dan kelompok yang ingin bergabung dengan NKRI.

Kelompok yang ingin bergabung dengan NKRI, kata Hironimus Hilapok, lebih kuat karena didukung oleh Amerika dan Australia yang mana Amerika dan Australia takut ketika Fretilin berhasil menjadikan Timor Leste sebagai sebuah negara sendiri maka komunis akan menjadikan Timor Leste sebagai basis komunis karena haluan politik Fretilin adalah Komunis.

.
“Konflik-konflik politik yang berkepanjangan itulah yang membuat nasionalisme Timor Leste terus terbangun dan tidak bisa dibendung,” kata mantan ketua PMKRI Cabang Jayapura periode 2001-2003 ini.
Peristiwa yang paling terkenal yaitu peristiwa pembantaian di Santa Cruz, Dili yang mana ratusan warga terbunuh dan ratusan lainnya mengalami luka-luka.

Mengutip Rosihan Anwar dalam bukunya Sejarah Kecil “Petite Histoire” Indonesia menjelaskan bahwa peristiwa pembantaian di Santa Cruz, Dili, ini yang mengakibatkan masalah Timor Timur masuk ke agenda internasional mengenai HAM.

Hironimus Hilapok mengatakan, sejarah politik yang terjadi di Timor Timur sedikitnya hampir sama dengan yang terjadi di Papua bahwa sebagian orang Papua percaya bahwa Papua pernah mendeklarasikan sebuah negara merdeka Pada 1 Desember 1961.

Namun, kata Hironimus Hilapok, Presiden Soekarno menggagalkan Negara Papua Merdeka dengan deklarasi Trikora pada tanggal 19 Desember 1961 dengan isi dari Trikora adalah, “Gagalkan pembentukan negara Papua bikinan Belanda, Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia’ dan bersiap untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah air dan Bangsa.

Selain itu konflik politik antara pro-kemerdekaan Papua dan pemerintah terjadi mulai sejak saat dicetuskannya Trikora sampai dengan saat ini. Berbagai kebijakan baik politik maupun kebijakan pembangunan sudah diberlakukan di Tanah Papua, namun sampai dengan saat ini belum ada sebuah pendekatan yang memberikan sebuah jalan keluar untuk masyarakat Papua menjadi tuan di negerinya sendiri.

Bertolak dari sejarah politik Aceh dan Timor Timur dan pengalaman politik pemerintah menangani masalah Aceh dan Timor Timur, kata Hironimus Hilapok, seharusnya pemerintah dapat menggunakan itu sebagai rujukan dalam menangani masalah konflik politik yang berkepanjangan terjadi di Papua.

“Pemerintah melalui aparat (militer maupun sipil) diharapkan untuk tidak menjadi sumber masalah (baru) di tengah masyarakat Papua tetapi aparat harus bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah Papua atau minimal aparat bisa memberikan rasa damai bagi masyarakat Papua,” katanya.

Tantangan penyelesaian masalah Papua saat ini, kata Hironimus Hilapok, adalah bahwa internasionalisasi masalah politik Papua bukan wacana lagi.

“Gerakan politik Papua merdeka sudah menjadi gerakan politik yang terstruktur dan perjuangannya sudah tidak hanya bergerilya di hutan belantara tetapi sudah menggunakan gerakan diplomasi,” katanya.

Sedangkan faktor media komunikasi yang mutakhir saat ini sudah digunakan oleh masing-masing pihak untuk memuluskan kepentingannya. Tetapi di lain pihak pendekatan yang digunakan oleh aparat baik itu pendekatan militer maupun pendekatan diplomasi masih menggunakan cara-cara lama yang seharusnya sudah tidak dilakukan lagi di zaman keterbukaan media informasi dan komunikasi saat ini.

Melihat situasi dan kondisi konflik politik antara pemerintah dan rakyat Papua yang terjadi saat ini, Hironimus Hilapok mengatakan, Presiden Jokowi harus bisa mengendalikan proses penyelesaian konflik politik di Tanah Papua. “Pemerintah harus bisa membangun kembali kepercayaan rakyat Papua terhadap pemerintah dan juga sebaliknya juga untuk rakyat Papua sehingga tidak ada saling curiga yang terbangun, pemerintah harus melihat Papua secara utuh, baik itu persoalan politik maupun persoalan ekonomi dan persoalan lainnya,” katanya.

Persoalan itu, kata Hironimus Hilapok, tidak hanya sekedar persoalan-persoalan pemekaran, istana presiden, pengangkatan pegawai dan lain sebagainya. “Ada beban-beban politik dan pembangunan yang harus diselesaikan oleh pemerintah sekarang,” katanya.

Beban itu, lanjut dia, beban sejarah seperti Pepera, beban pelanggaran HAM masa lalu seperti Wasior, Wamena dan lainnya. Beban otonomi khusus seperti belum terbentuknya Badan Rehabilitasi dan Rekonsiliasi (BRR) dan beban sebagai negara Pancasila di mana nilai-nilai Pancasila harus dijunjung tinggi sehingga tidak terjadi seperti peristiwa rasisme di asrama mahasiswa di Surabaya, Jatim, pada 17 Agustus 2019 di saat Indonesia merayakan kemerdekaan yang ke 74 tahun.

“Bagaimana Papua ke depan, apakah akan tetap menjadi bagian dari NKRI dengan sebuah proses yang damai seperti Aceh atau Papua lepas dari NKRI melalui sebuah proses referendum seperti Timor Timur, tergantung apa yang dilakukan pemerintah melalui aparat-aparatnya selama ini,” demikian Hironimus Hilapok.



Sumber: Suara Pembaruan