Terkait RUU KPK, Kewenangan SP3 Bisa Timbulkan Koflik Kepentingan

Terkait RUU KPK, Kewenangan SP3 Bisa Timbulkan Koflik Kepentingan
Janpatar Simamora. ( Foto: Suara Pembaruan / Arnold Almoan )
Arnold H Sianturi / JEM Senin, 16 September 2019 | 15:23 WIB

Medan, Beritasatu.com - Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas HKBP Nommensen, Janpatar Simamora menegaskan, usulan pemberian kewenangan penerbitan SP3 bagi KPK dinilai kurang tepat. Sebab, SP3 dapat menimbulkan ekses negatif bagi kinerja dan independensi KPK itu sendiri.

"Pertama, jika KPK punya kewenangan SP3, maka profesionalismenya akan patut dipertanyakan, karena dianggap begitu mudah menetapkan status tersangka namun tidak dapat membuktikannya," Janpatar Simamora di Medan, Sumatera Utara (Sumut), Senin (16/9/2019).

Menurutnya, prinsip kehati-hatian yang dijalankan KPK selama ini lama - kelamaan berpotensi kendur dan bahkan tergerus habis. Bahkan, kinerja KPK bakal dinilai tidak jauh berbeda dengan Kejaksaan dan Polri.

"Kedua, jika kewenangan SP3 masih tetap dipaksakan untuk dimiliki KPK, akan rentan memunculkan conflict of interest. Kewenangan SP3 rentan dijadikan sebagai alat tawar menawar, baik tawaran materi, kekuasaan maupun kepentingan lainnya yang berseberangan degan penegakan hukum," ungkapnya.

Ketiga, kewenangan SP3 juga berpotensi mengganggu independensi KPK. Prinsip lembaga independen yg melekat pada KPK bisa jadi tidak sejalan dengan realita nantinya. KPK akan begitu mudah terjerumus dalam berbagai bentuk kepentingan serta disusupi berbagai pihak.

"Selama ini salah satu kelebihan KPK terletak pada prinsip kehati-hatiannya dalam penetapan status tersangka. Jika hal itu dilabeli dengan kewenangan SP3, maka masa depan pemberantasan korupsi dikhawatirkan justru merosot," jelasnya.

Oleh karena itu, sambung Janpatar, jangan sampai semangat revisi UU KPK justru bertentangan dengan hakikat pembentukan lembaga anti korupsi itu sendiri, yaitu dalam rangka membersihkan negara ini dari perilaku berbagai bentuk korup dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara.



Sumber: Suara Pembaruan