Bendahara KNPI: Presiden Tegaskan KPK Harus Diperkuat

Bendahara KNPI: Presiden Tegaskan KPK Harus Diperkuat
Bendahara Umum DPP KNPI, Twedy Ginting. ( Foto: Dok KNPI )
Carlos KY Paath / WBP Senin, 16 September 2019 | 15:33 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Cover Majalah Tempo edisi 16-22 September 2019 tidak mencerminkan sikap dan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, Presiden Jokowi tetap konsisten dalam agenda pemberantasan korupsi.

"Presiden Jokowi menegaskan KPK harus diperkuat sebagai institusi yang memegang peran sentral pemberantasan korupsi, sehingga harus didukung dengan kewenangan dan kekuatan yang memadai. Presiden Jokowi tidak setuju terhadap upaya-upaya pelemahan KPK," kata Bendahara Umum (Bendum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Twedy Ginting dalam keterangan seperti diterima Beritasatu.com, Senin (16/9/2019).

Menurut Twedy, sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi, izin pihak eksternal dalam melakukan penyadapan tidak diperlukan. Cukup dari dewan pengawas (dewas) untuk menjaga kerahasiaan.

Twedy menyatakan, KPK secara kelembagaan juga bukan tanpa cela. Twedy menyoroti kasus bocornya surat perintah penyidikan terhadap mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang ditengarai merupakan pesanan politik kekuasaan. Begitu juga dengan bocornya rekaman percakapan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno dengan Dirut Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basyir.

Berikutnya, dugaan penggelembungan biaya pembangunan gedung baru KPK berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2017. Karenanya, Twedy menegaskan, Dewas KPK perlu dibentuk. "Kasus-kasus seperti disebutkan, jelas menunjukkan bahwa KPK bukan tanpa cela, sehingga membutuhkan dewan pengawas," jelas Twedy Ginting.

Twedy menambahkan, Presiden Jokowi pun tidak setuju apabila KPK harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam hal penuntutan. Selain itu, lanjut Twedy, Presiden Jokowi tidak sepakat Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), melibatkan lembaga atau kementerian lain, melainkan cukup di KPK.

Dalam rangka menjaga marwah dan wibawa KPK sebagai penegak hukum yang menjamin prinsip-prinsip HAM dan kepastian hukum, Twedy menyatakan, Presiden Jokowi menyetujui KPK memiliki kewenangan surat penghentian penyidikan perkara (SP3). Kewenangan mengeluarkan SP3 dapat digunakan KPK terhadap tersangka yang sedang menjalani proses hukum maksimal 2 tahun.

"Dari keputusan tersebut jelas bahwa Presiden Jokowi tetap konsisten dalam agenda pemberantasan korupsi dan menjaga KPK tetap dalam koridor penegakan hukum. Tidak ada celah untuk dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Demi kepentingan tertentu. Bahkan hasil dari jajak pendapat Litbang Kompas tanggal 11-12 September 2019 mayoritas responden menyetujui langkah yang diambil Presiden Jokowi. Sehingga menjadi tidak relevan cover Majalah tempo edisi tersebut," pungkas Twedy Ginting.

Untuk diketahui, wajah karikatur Presiden Jokowi dalam cover Majalah Tempo ditambah bayangan hidung panjang bak Pinokio---simbol kebohongan. Cover tersebut disertai judul "Janji Tinggal Janji".



Sumber: Suara Pembaruan