Kembali Jadi Pimpinan KPK, Ini Kata Alexander Marwata
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kembali Jadi Pimpinan KPK, Ini Kata Alexander Marwata

Senin, 16 September 2019 | 16:33 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Alexander Marwata kembali terpilih dan disahkan oleh Rapat Paripurna DPR RI menjadi Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2024. Mantan hakim pengadilan tipikor itu menjadi satu-satunya pimpinan KPK periode 2015-2019 yang terpilih kembali.

Usai disahkan rapat paripurna DPR, Senin (16/9/2019), Alexander Marwata berbicara beberapa hal kepada wartawan.

Pertama, dia menyatakan dirinya merasa sudah biasa diragukan. Bila pimpinan KPK 2019-2023 diragukan, seingat dirinya keraguan yang sama juga dahulu diarahkan ketika pimpinan KPK 2015-2019 disahkan DPR.

"Saya kira bagus kalau masyarakat ragu, karena masyarakat nantinya akan terus mengawasi kinerja kami ke depan," kata Alexander.

Soal penolakan dari internal KPK, Alexander berpegang pada pernyataan Ketua KPK saat ini Agus Rahardjo. Saat pelantikan sekjen dan direktur penuntutan KPK, Agus menyatakan bahwa pimpinan KPK yang baru nanti harus diterima. "Tidak ada lagi ruang atau peluang untuk menolak," imbuhnya.

Soal revisi UU KPK, Alexander mengatakan pihaknya akan berkirim surat kepada Komisi III DPR dan Kementerian Hukum dan HAM terkait pasal-pasal yang menjadi perhatian masyarakat. Misalnya terkait Dewan Pengawas (Dewas) Pihaknya menilai akan ribet bila harus meminta perizinan ke Dewas ketika hendak menyadap dan menggeledah. Apalagi sebenarnya sudah ada pimpinan KPK RI. Bila harus meminta izin ke Dewas, seakan-akan Dewas adalah atasan dari pimpinan KPK.

"Setiap penggeledahan harus izin itu ribet. Tapi kalau Dewas ingin melihat dan memastikan apakah penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan itu proper, sudah tepat, silakan melakukan pengawasan. Mungkin dia akan melihat proses penyadapan secara berkala tiga bulan sekali, silakan," jelas Alexander.

"Tetapi pimpinan tidak harus minta izin kepada dewan pengawas. Kalau begitu seolah-olah dewas jadi atasan pimpinan KPK," tambahnya.

Walau demikian, kata Alexander, sepanjang tugas dan kewenangan Dewas itu dipisahkan dengan jelas, maka tidak akan ada benturan wewenang dengan pimpinan KPK.

"Jadi misalnya kalau di perusahaan itu ada komisaris, tugas dia mengawasi kinerja direksi, kan seperti itu. Jadi tak ada tugas komisaris tidak melakukan atau intervensi dalam kegiatan sehari hari yang sifatnya teknis," ujar Alexander.

Soal wadah pegawai KPK, dirinya melihat semuanya harus ditempatkan sesuai peraturannya yang ada.

"Dikembalikan ke fungsi semula, pembentukan wadah pegawai itu asal muasalnya seperti apa, dulu tujuannya untuk apa itu saja. Kita kembalikan ke fungsinya," kata Alexander.

"Ini seolah-olah di KPK itu semua jadi juru bicara. Ke depan kita harus tertibkan itu, tentukan siapa yang jadi pembicara mengatasnamakan lembaga. Repot kalau semua bisa bicara. Nanti akhirnya masyarakat bingung," tambahnya.

Dirinya mengatakan soal pembahasan revisi UU KPK sebaiknya diserahkan kepada Pemerintah dan DPR. Sebab KPK adalah pelaksana undang-undang.

Kalau KPK dimintai masukan, maka KPK akan memberi masukan. Kalau tidak diminta, menurut dia, KPK sebaiknya tetap memberikan masukan soal pasal mana saja yang hadi perhatian masyarakat. "Plus apa concern dari KPK terhadap keberatan dan pegawai dan masyarakat itu," imbuhnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Anggap Penanganan Karhutla Amatiran, Fahri Minta Presiden Tegas

Fahri menyarankan Jokowi memecat para pembantunya yang tak becus mengatasi persoalan karhutla.

NASIONAL | 16 September 2019

Polri: Titik kebarkaran di Riau Sudah Menurun

Pada saat kunjungan di hari Minggu itu sudah turun dari 400 sampai 350 titik api, dari 600 titik.

NASIONAL | 16 September 2019

Eks Pimpinan Minta Pemerintah dan DPR Tak Buru-buru Sahkan RUU KPK

Ruki dan para mantan pimpinan KPK lainnya merasa proses revisi UU KPK terlalu terburu-buru.

NASIONAL | 16 September 2019

Pemerintah Diminta Cabut Izin Perusahaan Pengelola Lahan Gambut di Jambi

Penyegelan yang telah dilakukan Menteri KLHK, Siti Nurbaya terhadap areal gambut yang terbakar di Jambi perlu ditindaklanjuti dengan pencabutan izin perusahaan.

NASIONAL | 16 September 2019

3 Keuntungan Indonesia Terkait Moratorium Izin Hutan

Moratorium izin hutan permanen dapat menyelamatkan hutan Indonesia

NASIONAL | 16 September 2019

Bendahara KNPI: Presiden Tegaskan KPK Harus Diperkuat

KPK secara kelembagaan juga bukan tanpa cela.

NASIONAL | 16 September 2019

DPR Sahkan Pimpinan KPK 2019-2023

Pimpinan sidang paripurna Fahri Hamzah lalu menanyakan kepada peserta rapat soal persetujuan pengesahan pimpinan KPK baru itu dan dijawab, "Setuju".

NASIONAL | 16 September 2019

Kader PDIP Sutrisno Mendaftar Balon Wali Kota Medan

Sutrisno Pangaribuan dikenal masyarakat sebagai kader yang sangat vokal membela kepentingan rakyat.

NASIONAL | 16 September 2019

Terkait RUU KPK, Kewenangan SP3 Bisa Timbulkan Koflik Kepentingan

Jika KPK punya kewenangan SP3, maka profesionalismenya akan patut dipertanyakan.

NASIONAL | 16 September 2019

Selesaikan Masalah Papua, Pemerintah Harus Belajar dari Konflik Politik Aceh dan Timor Timur

Tidak hanya sekedar persoalan-persoalan pemekaran, istana presiden, pengangkatan pegawai dan lain sebagainya.

NASIONAL | 16 September 2019


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS