Poin Revisi UU KPK yang Belum Disepakati Tinggal soal Dewan Pengawas

Poin Revisi UU KPK yang Belum Disepakati Tinggal soal Dewan Pengawas
Hendrawan Supratikno ( Foto: Istimewa )
Markus Junianto Sihaloho / JAS Senin, 16 September 2019 | 17:30 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR, Hendrawan Supratikno, mengakui bahwa satu poin revisi UU KPK yang belum disepakati diantara Pemerintah dan Fraksi di DPR adalah menyangkut Dewan Pengawas (Dewas) KPK RI.

Kata Hendrawan, sejauh yang dipahaminya, sudah banyak kesamaan pandangan diantara Pemerintah dan DPR. Yang tersisa hanya soal Dewas KPK.

"Maka nanti kita tunggu saja pembahasannya," kata Hendrawan, Senin (16/9/2019).

Untuk diketahui, Pemerintah menginginkan agar Dewas KPK dibentuk dan isinya dipilih oleh presiden. Sementara Fraksi Gerindra di DPR saja meminta agar ada unsur Dewas dari DPR.

Kata Hendrawan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah bahwa KPK adalah bagian dari eksekutif. Berdasarkan UUD 1945 pasal 4 ayat 1, bila eksekutif, maka berarti tunduk kepada presiden kepala pemerintahan. Dengan demikian, presiden yang berhak mengangkat dewan pengawas. Itulah persepektif Pemerintah.

Akan tetapi dari DPR berpandangan, bila demikian, maka tata kelolanya bisa dipertanyakan. Bagi DPR, jika tak ada tata kelola yang baik, maka kekuasaan atau kewenangan itu dengan mudah menjadi kesewenang-wenangan. Ini berarti DPR ingin ada check and balance dalam proses pemilihan Dewas KPK.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, beberapa kalangan fraksi ingin agar anggota Dewas KPK dipilih presiden, namun diseleksi oleh DPR. Sama halnya dengan pimpinan KPK. Kata Hendrawan, hal itu sedang dibicarakan untuk mencari solusi yang terbaik.

"Ini baru dibicarakan, bagaimana mekanismenya yang baik, yang memungkinkan dibangunnya tata kelola yang sehat, yang baik. Sehingga kekuasaan ini betul-betul menjadi kekuasaan yang efektif untuk melayani masyarakat," katanya.

"Ada ide lainnya untuk tata kelola itu?" tanya wartawan.

"Belum. Biarlah teman-teman di Panja RUU KPK mendiskusikan dengan pemerintah," jawabnya.

Ketika ditanya apakah Pemerintah dan DPR akan lanjut terus sementara tekanan ke presiden semakin kuat, Hendrawan menjawab akan lanjut terus.

"Yang menyerang juga orang-orang yang sama juga. Masa kita tak tahu?" kata Hendrawan.

"Ingat, niat baik harus disertai dengan konsistensi. Kalau tidak, tidak bisa menghasilkan sesuatu yang besar," tambahnya.

Untuk diketahui, Dewas adalah badan yang akan dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU KPK oleh para awak lembaga itu. Termasuk kewenangan dalam melakukan penyadapan.

DPR awalnya mengusung agar setiap penyadapan harus seizin pengadilan seperti layaknya di negara hukum manapun di dunia ini. Namun LSM dan KPK menganggap pengadilan masih tak bisa dipercaya. Lalu presiden mendorong agar perizinan demikian diberikan kepada Dewas yang berisi individu-individu yang bisa dipercaya.



Sumber: Suara Pembaruan