Fahri Hamzah Tak Kaget Jokowi Setujui Revisi UU KPK
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Fahri Hamzah Tak Kaget Jokowi Setujui Revisi UU KPK

Selasa, 17 September 2019 | 11:55 WIB
Oleh : Hotman Siregar / AMA

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku tidak kaget dengan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya sendiri tidak kaget dan saya merasa ini sudah akumulasi sifatnya. Karena Pak Jokowi itu dimulai dengan keterlibatan KPK. Kita jangan lupa bahwa Pak Jokowi itu sejak awal sekali memberikan kepercayaan kepada KPK sampai-sampai KPK diberi kepercayaan untuk menyeleksi calon menteri. Sesuatu yang tidak ada di dalam UU," kata Fahri, Selasa (17/9/2019).

Padahal, menurut Fahri, kalau Presiden harus mendapatkan masukan tentang pejabat-pejabat yang diangkat, sebenarnya dia punya mekanisme, punya sistem intelijen, punya lembaga-lembaga penasehat yang dapat memberi masukan kepada Presiden. Justru diawal sekali, dia belum punya kabinet, kabinet itu dipercayakan kepada KPK

"Dan yang dilakukan KPK itu luar biasa, dalam pengertian terlalu maju. Saya sudah kritik pada waktu itu, ketika KPK menyeret nama orang, dia taruh hijau, dia taruh merah, dia taruh kuning, dia bilang yang hijau boleh dilantik, yang kuning tidak boleh karena akan tersangka dalam enam bulan, lalu kemudian dan yang merah jangan dilantik, karena akan tersangka dalam sebulan. Luar biasa sehingga ada banyak begitu nama-nama dalam kabinet yang diajukan oleh pak Jokowi, dan parpol, kandas ditangan KPK," bebernya.

Bahkan, lanjut Fahri, KPK waktu itu seperti merasa bangga karena akhirnya diberikan kepercayaan sebagai polisi moral oleh presiden untuk mengatakan siapa yang berpotensi menjadi siapa yang tidak, siapa yang berpotensi jadi penjahat dan siapa yang tidak.

"Sesuatu yang tidak dikenal dalam tradisi negara hukum, ini adalah kekeliruan. Tetapi oke, Pak Jokowi melakukan itu. Apa yang kita lihat selanjutnya adalah justru KPK semakin berlebihan," katanya.

Puncaknya, menurut Fahri Hamzah adalah ketika Presiden Jokowi memilih nama Budi Gunawan atau BG sebagai calon satu-satunya Kapolri, untuk dikirimkan ke DPR. Namun, tiba-tiba BG ditersangkakan tanpa pernah diperiksa oleh KPK, dan BG melawan.

"Nah, Paripurn DPR pada waktu itu yang mensahkan BG seperti tawar karena dilakukan meskipun aklamasi tetapi dibawah keputusan KPK yang telah mentersangkakan BG. Lalu BG melakukan praperdilan di lembaga yudikatif dan dia menang. Jadi BG itu menang di eksekutif, menang di legislatif, dan menang di yudikatif," kata Fahri.

Menurut Fahri Hamzah, KPK terus menggunakan masyarakat sipil, LSM (lembaga swadaya masyarakat), termasuk juga media menyerang keputusan tiga lembaga negara, tiga cabang kekuasaan (eksekutif, legislatid dan yudikatif).

"Apa yang terjadi? BG terlempar, dan tidak jadi dilantik. Tetapi begitu Pak Jokowi mencalonkan BG kembali sebagai Kepala BIN, tidak ada yang protes? Akhirnya diam-diam saja. Jadi KPK itu membunuh karier orang dengan seenaknya saja, tanpa argumen. Dan itu mengganggu kerja pemerintah, termasuk mengganggu kerja pak Jokowi," tegasnya.

Setelah BG, ada orang bernama Hadi Purnomo (Kepala Badan Pemeriksa Keuangan/BPK saat itu) juga demikian. "Lalu sekarang Firli juga dihajar demikian. Orang yang oleh temuan Pansel Capim KPK tidak ditemukan tindakan etik, tiba-tiba last minute sebelum dipilih DPR, oleh KPK diumumkan seolah-olah ada pelanggaran etik besar. Jadi, ada begitu banyak orang yang diganggu oleh KPK secara sepihak tanpa koordinsi dan itu menangganggu jalannya kerja pemerintah," ujarnya.

Karena itu, Fahri berkeyakaninan kalau Presiden Jokowi merasa terganggu. Sekarang, bagaimana pun Jokowi itu sebagai mantan pengusaha orang yang mengerti bahwa dunia usaha itu perlu kepercayaan, perlu keamanan, dan perlu stabilitas.

"Orang mau invest bawa duit perlu keamanan, perlu kenyamanan, perlu berita baik bahwa sisten kita ini tidak korup, sistem kita ini amanah, dan bersih. Tapi itu terus menerus dilakukan oleh KPK dan KPK terus menerus mengumumkan si ini tersangka, si ini tersangka, ketua DPR, ketua DPD, ketua MK, semuanya setiap hari diumumkan sebagai tersangka, di OTT, ditangkap dan seterusnya, tokoh-tokoh semua kena, pengusaha juga begitu," tuturnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Mendagri Minta Pemda Berinovasi Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah

Mendagri Tito Karnavian memahami, hampir sebagian besar pendapatan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota hingga 17 September 2021, masih di bawah 65%.

NASIONAL | 26 September 2021

2 Pekan Pascaserangan KKB, IDI Papua Sebut Nakes yang Jadi Korban Masih Jalani Pemulihan

Donald menyebutkan, jenazah perawat analis Gabriella Meilani sudah berhasil dievakuasi oleh TNI-Polri dari lokasi kejadian di di Kiwirok .

NASIONAL | 26 September 2021

Kronologi Gugurnya Anggota Brimob Saat Kontak Tembak dengan KKB di Kiwirok

Kontak tembak antara TNI-Polri dengan KKB di wilayah Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua, Minggu pagi menyebabkan gugurnya Bharatu Muhammad Kurniadi.

NASIONAL | 26 September 2021

Jawa Tengah Juara Umum Kompetisi Olahraga Siswa Nasional 2021

Provinsi Jawa Tengah berhasil menjadi juara umum pada Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) tahun 2021 dengan raihan 16 medali.

NASIONAL | 26 September 2021


BMKG: Hujan Lebat dan Petir Berpotensi Landa Sejumlah Daerah di Indonesia

BMKG memprakirakan hujan lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang berpotensi melanda sejumlah daerah di Indonesia.

NASIONAL | 26 September 2021

Cegah Radikalisme, Literasi Perdamaian Perlu Terus Digaungkan di Kalangan Pemuda

Beberapa teroris berasal dari Pasuruan dan sekitarnya, sehingga perlu peningkatan literasi perdamaian masyarakat, khususnya pemuda dan mahasiswa.

NASIONAL | 26 September 2021

Anggota Brimob Gugur dalam Kontak Tembak di Kiwirok

Memang benar ada anggota yang meninggal dalam baku tembak dengan KKB di Kiwirok.

NASIONAL | 26 September 2021

Soal Bakamla, Mantan Kabais Sebut Legislator Gagal Paham

Menurut Soleman B Ponto banyak pihak yang tidak memahami keberadaan serta fungsi dari Bakamla.

NASIONAL | 26 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Literasi Perdamaian


# Permata Buana


# Lionel Messi


# Kegiatan Besar



TERKINI
Karya Kreatif Indonesia 2021 Catat Transaksi Rp 28 Miliar

Karya Kreatif Indonesia 2021 Catat Transaksi Rp 28 Miliar

EKONOMI | 1 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings