DPR Sahkan Revisi UU KPK
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

DPR Sahkan Revisi UU KPK

Selasa, 17 September 2019 | 12:51 WIB
Oleh : Hotman Siregar, Markus Junianto Sihaloho / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Rapat paripurna DPR secara resmi mengesahkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (17/9/2019) siang.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menjadi pimpinan rapat paripurna menanyakan kepada seluruh anggota dewan yang hadir dalam rapat sebelum pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Fahri pun menanyakan kepada anggota sidang apakah pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan terhadap UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dapat disetujui dan disahkan menjadi UU?" tanya Fahri.

"Setuju," jawab seluruh anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna.

Fahri memimpin sidang paripurna ditemani oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua DPR Utut Adianto. Sementara dari pihak pemerintah tampak hadir Menkumham Yasonna Laoly dan Menteri PAN dan RB, Syafruddin.

Ketua Panja RUU KPK Supratman Andi menyampaikan laporan hasil rapat Baleg DPR bersama pemerintah. Hasilnya, hampir seluruh fraksi sepakat UU KPK disahkan.

Supratman memerinci, tujuh fraksi menerima tanpa catatan, dua fraksi Gerindra dan PKS menerima dengan catatan. Sementara satu fraksi, yakni Demokrat belum memberikan tanggapannya.

"Satu fraksi masih menunggu rapat konsultasi dengan pimpinannya," kata Supratman.

Sebelum pengesahan, Andi Agtas terlebih dahulu membacakan pengantar mengenai pembahasan RUU itu.

Revisi itu dilakukan sebagai akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 36 tahun 2017. Selain itu, dinilai perlu melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara optimal, intensif, dan berkesinambungan.

"Namun dalam perkembangannya, KPK dirasakan kurang efektif, lemahnya koordinasi, masalah internal antar pimpinan, dan kelemahan koordinasi sesama aparat penegakan hukum, masalah penyadapan, tumpang tindih kewenangan, serta kelemahan belum adanya lembaga pengawas sehingga memungkinkan terdapat celah kurang akuntabelnya pemberantasan korupsi," ungkap Supratman.

Diarahkan agar dilakukan pembaruan hukum agar efektif dan terpadu mencegah kerugian negara yang terus bertambah. Namun, Penguatan KPK di dalam kegiatan pencegahan bukan berarti penindakan tindak pidana korupsi diabaikan.

"Namun agar ke depan semakin baik dan komprehensif, penguatan tindakan pencegahan sehingga timbul kesadaran agar tida ada tindak pidana korupsi yang dilakukan," kata Supratman.

Revisi itu juga menegaskan bahwa KPK adalah bagian dari cabang pemerintahan, merupakan lembaga ranah eksekutif yang melaksanakan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi.

Revisi ini diharapkan dapat menyusun jaringan kerja yang kondusif sehingga pencegahan korupsi dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien sesuai UU. Selain itu, mengurangi ketimpangan hubungan antar lembaga hukum. Serta KPK dapat melakukan kerja sama supervisi dan memantau institusi yang bersama-sama dalam upaya pencegan tindak pidana korupsi.

Sementara soal pembentukan Dewan Pengawas (Dewas) adalah untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan kewengan KPK agar sesuai dengan undang-undang. Termasuk soal penyadapan, mekanisme penghentian penyelidikan, mekanisme penggeledahan, dan sistem kepegawaian KPK.

Dilaporkannya juga bahwa dari proses pembahasan dan pandangan akhir mini fraksi, tujuh fraksi setuju agar RUU disahkan menjadi undang-undang. Dua Fraksi yakni Gerindra dan PKS menyetujui dengan catatan. Sementara Fraksi Partai Demokrat sama sekali tak menyampaikan pendapat.

"Satu fraksi sama sekali belum," imbuh Supratman dari Fraksi Partai Gerindra itu.

Interupsi sempat disampaikan Legislator Fraksi Partai Demokrat (PD) Erma Suryani Ranik, yang membacakan sikap fraksinya. Fraksi PD pada prinsipnya mendukung perubahan kedua UU nomor 30/2002 tentang KPK, dengan catatan tak ada unsur pelemahan upaya pemberantasan korupsi dan KPK.

"Catatan kami upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara proper dan baik. Fraksi Partai Demokrat memberikan catatan khusus terkait dewan pengawas. Fraksi Demokrat mengingatkan abuse of power apabila Dewan Pengawas dipilih presiden. Fraksi Demokrat memandang hematnya Dewan Pengawas ini tidak kewenangan presiden," ungkap Erma sembari menyebutkan nama Ketua Fraksi Edy Baskoro Yudhoyono sebagai yang bertanggung jawab atas pernyataan politik itu.

Untuk diketahui, proses pengesahan ini berlangsung cepat. Hingga tadi malam, rapat tertutup dilakukan antara unsur Pemerintah dengan Panitia Kerja (Panja) Baleg DPR yang ditugasi mewakili Parlemen. Menurut Wakil Ketua Baleg, Totok Daryanto, proses pembahasan semua Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) bisa diselesaikan di dalam rapat itu dan siap untuk diparipurnakan pada hari ini.

Pembahasan RUU dilakukan sejak Kamis (12/9/2019), dilanjutkan pada Jumat hingga Santu dini hari (14/9/2019). Dan pandangan akhir fraksi pada Senin (15/9/2019) malam hingga selesai.

RUU KPK sendiri pertama kali dibahas pada 2010, lalu diajukan lagi pada 2015 bersamaan dengan RUU KP'K, dan akhirnya dibahas dan disahkan tahun ini.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Fahri Hamzah Tak Kaget Jokowi Setujui Revisi UU KPK

Fahri Hamzah menilai, Presiden Jokowi sudah gerah dengan sikap KPK yang sudah berlebihan. Itu sebabnya, ia memahami kalau Jokowi sepakat revisi UU KPK.

NASIONAL | 17 September 2019

Jokowi: Segala Usaha Sudah Dilakukan untuk Mengatasi Karhutla

Pemerintah mengerahkan segala upaya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau.

NASIONAL | 17 September 2019

Gunung Merapi Luncurkan Awan Panas Sejauh 1.100 Meter

BPPTKG menyebutkan Gunung Merapi mengeluarkan awan panas guguran dengan jarak luncur 1.100 meter ke arah hulu Kali Gendol.

NASIONAL | 17 September 2019

Kasus Izin Impor Bawang, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Diperiksa

Tim penyidik KPK akan memeriksa Dijen Perdagangan Luar Negeri Kemdag, sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan impor bawang putih tahun 2019.

NASIONAL | 17 September 2019

Atasi Karhutla, Presiden: Pemerintah Sudah Lakukan Segala Upaya

Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah sudah melakukan segala upaya untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Sumatera dan Kalimantan

NASIONAL | 17 September 2019

Bunga Langka Rafflesia Kembali Merekah di Kebun Raya Bogor

Bunga langka tersebut mekar untuk ke-14 kali sejak pertama mekar tahun 2010.

NASIONAL | 17 September 2019

Rayakan HUT ke-55, Pemprov Sulut Gelar “Sulut Expo 2019”

Dari sisi kehidupan kebangsaan, Sulut merupakan model miniatur kebinekaan dan kerukunan masyarakat Indonesia.

NASIONAL | 17 September 2019

Keracunan Massal Kembali Terjadi di Sukabumi

Kasus keracunan massal terjadi di Sukabumi usai warga menyantap makanan pada hajatan pernikahan.

NASIONAL | 17 September 2019

Usai Salat Istiska, Presiden Tinjau Lokasi Karhutla

Presiden melakukan salat minta hujan sebelum meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau.

NASIONAL | 17 September 2019

Arminsyah Berkomitmen Terus Majukan Kejaksaan

Dalam membangun Kejaksaan, ia tetap merujuk kepada kebijakan pemerintah. Menurut dia, kebijakan Presiden Joko Widodo harus dilaksanakan dengan baik.

NASIONAL | 17 September 2019


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS