Logo BeritaSatu

DPR Sahkan Revisi UU KPK

Selasa, 17 September 2019 | 12:51 WIB
Oleh : Hotman Siregar, Markus Junianto Sihaloho / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Rapat paripurna DPR secara resmi mengesahkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (17/9/2019) siang.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menjadi pimpinan rapat paripurna menanyakan kepada seluruh anggota dewan yang hadir dalam rapat sebelum pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Fahri pun menanyakan kepada anggota sidang apakah pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan terhadap UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dapat disetujui dan disahkan menjadi UU?" tanya Fahri.

"Setuju," jawab seluruh anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna.

Fahri memimpin sidang paripurna ditemani oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua DPR Utut Adianto. Sementara dari pihak pemerintah tampak hadir Menkumham Yasonna Laoly dan Menteri PAN dan RB, Syafruddin.

Ketua Panja RUU KPK Supratman Andi menyampaikan laporan hasil rapat Baleg DPR bersama pemerintah. Hasilnya, hampir seluruh fraksi sepakat UU KPK disahkan.

Supratman memerinci, tujuh fraksi menerima tanpa catatan, dua fraksi Gerindra dan PKS menerima dengan catatan. Sementara satu fraksi, yakni Demokrat belum memberikan tanggapannya.

"Satu fraksi masih menunggu rapat konsultasi dengan pimpinannya," kata Supratman.

Sebelum pengesahan, Andi Agtas terlebih dahulu membacakan pengantar mengenai pembahasan RUU itu.

Revisi itu dilakukan sebagai akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 36 tahun 2017. Selain itu, dinilai perlu melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara optimal, intensif, dan berkesinambungan.

"Namun dalam perkembangannya, KPK dirasakan kurang efektif, lemahnya koordinasi, masalah internal antar pimpinan, dan kelemahan koordinasi sesama aparat penegakan hukum, masalah penyadapan, tumpang tindih kewenangan, serta kelemahan belum adanya lembaga pengawas sehingga memungkinkan terdapat celah kurang akuntabelnya pemberantasan korupsi," ungkap Supratman.

Diarahkan agar dilakukan pembaruan hukum agar efektif dan terpadu mencegah kerugian negara yang terus bertambah. Namun, Penguatan KPK di dalam kegiatan pencegahan bukan berarti penindakan tindak pidana korupsi diabaikan.

"Namun agar ke depan semakin baik dan komprehensif, penguatan tindakan pencegahan sehingga timbul kesadaran agar tida ada tindak pidana korupsi yang dilakukan," kata Supratman.

Revisi itu juga menegaskan bahwa KPK adalah bagian dari cabang pemerintahan, merupakan lembaga ranah eksekutif yang melaksanakan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi.

Revisi ini diharapkan dapat menyusun jaringan kerja yang kondusif sehingga pencegahan korupsi dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien sesuai UU. Selain itu, mengurangi ketimpangan hubungan antar lembaga hukum. Serta KPK dapat melakukan kerja sama supervisi dan memantau institusi yang bersama-sama dalam upaya pencegan tindak pidana korupsi.

Sementara soal pembentukan Dewan Pengawas (Dewas) adalah untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan kewengan KPK agar sesuai dengan undang-undang. Termasuk soal penyadapan, mekanisme penghentian penyelidikan, mekanisme penggeledahan, dan sistem kepegawaian KPK.

Dilaporkannya juga bahwa dari proses pembahasan dan pandangan akhir mini fraksi, tujuh fraksi setuju agar RUU disahkan menjadi undang-undang. Dua Fraksi yakni Gerindra dan PKS menyetujui dengan catatan. Sementara Fraksi Partai Demokrat sama sekali tak menyampaikan pendapat.

"Satu fraksi sama sekali belum," imbuh Supratman dari Fraksi Partai Gerindra itu.

Interupsi sempat disampaikan Legislator Fraksi Partai Demokrat (PD) Erma Suryani Ranik, yang membacakan sikap fraksinya. Fraksi PD pada prinsipnya mendukung perubahan kedua UU nomor 30/2002 tentang KPK, dengan catatan tak ada unsur pelemahan upaya pemberantasan korupsi dan KPK.

"Catatan kami upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara proper dan baik. Fraksi Partai Demokrat memberikan catatan khusus terkait dewan pengawas. Fraksi Demokrat mengingatkan abuse of power apabila Dewan Pengawas dipilih presiden. Fraksi Demokrat memandang hematnya Dewan Pengawas ini tidak kewenangan presiden," ungkap Erma sembari menyebutkan nama Ketua Fraksi Edy Baskoro Yudhoyono sebagai yang bertanggung jawab atas pernyataan politik itu.

Untuk diketahui, proses pengesahan ini berlangsung cepat. Hingga tadi malam, rapat tertutup dilakukan antara unsur Pemerintah dengan Panitia Kerja (Panja) Baleg DPR yang ditugasi mewakili Parlemen. Menurut Wakil Ketua Baleg, Totok Daryanto, proses pembahasan semua Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) bisa diselesaikan di dalam rapat itu dan siap untuk diparipurnakan pada hari ini.

Pembahasan RUU dilakukan sejak Kamis (12/9/2019), dilanjutkan pada Jumat hingga Santu dini hari (14/9/2019). Dan pandangan akhir fraksi pada Senin (15/9/2019) malam hingga selesai.

RUU KPK sendiri pertama kali dibahas pada 2010, lalu diajukan lagi pada 2015 bersamaan dengan RUU KP'K, dan akhirnya dibahas dan disahkan tahun ini.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

DPR: Shadow Team Nadiem Rendahkan SDM Kemendikbudristek

Shadow team yang diungkapkan Mendikbudristek Nadiem Makarim di forum PBB adalah merendahkan SDM Kemendikbudristek.

NEWS | 24 September 2022

Polisi Amankan Terduga Pelaku Pengeroyokan Siswi SMP di Makassar

Polrestabes Makassar mengamankan empat terduga pelaku pengeroyokan siswi SMP berinisial LA (14). Keempat terduga merupakan rekan kelas korban.

NEWS | 24 September 2022

Masih Banyak Warga di Bantaran yang Buang Sampah ke Sungai

Salah satu penyebab masyarakat di Bekasi membuang sampah ke sungai karena masih rendahnya kesadaran mereka akan kebersihan.

NEWS | 24 September 2022

Puan Maharani Ungkap Tujuannya Bertemu Sejumlah Elite Parpol

Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengungkapkan tujuannya melakukan safari politik dan bertemu sejumlah elite parpol. 

NEWS | 24 September 2022

Career Day Mudahkan Masyarakat Cari Kerja di Tengah Pemulihan Ekonomi

Career Day tidak hanya memberikan kemudahan bagi alumni Universitas Bakrie yang hendak mencari kerja, tetapi juga untuk masyarakat umum.

NEWS | 24 September 2022

Kasus dan Kematian Covid-19 Jakarta sampai 24 September 2022

Infografik tentang data kasus dan jumlah kematian Covid-19 Jakarta sampai tanggal 24 September 2022.

NEWS | 24 September 2022

Kenang Prof Samekto Wibowo, Rektor UGM: Beliau Guru Saya

Rektor UGM Yogyakarta Prof dr Ova Emilia mengenang sosok Prof Samekto Wibowo yang meninggal dunia usai terseret ombak di Pantai Pulang Sawal, Gunungkidul.

NEWS | 24 September 2022

Guru Besar UGM yang Terseret Ombak Seorang Dokter Spesialis Neurologi

Guru besar UGM yang meninggal karena terseret ombak, Samekto Wibowo, merupakan dokter spesialis neurologi.

NEWS | 24 September 2022

Jumlah Penerima Vaksin Covid-19 sampai 24 September 2022

Infografik tentang data jumlah penerima vaksin Covid-19 di Indonesia sampai dengan tanggal 24 September 2022.

NEWS | 24 September 2022

Rektor UGM Ceritakan Petaka yang Dialami Prof Samekto

Rektor UGM Yogyakarta Prof. Ova Emilia menceritakan petaka yang menyebabkan Prof. Samekto Wibowo meninggal dunia, Sabtu (24/9/2022).

NEWS | 24 September 2022


TAG POPULER

# OTT Hakim Agung


# Penipuan Jam Tangan


# Pertalite


# Curacao


# Lukas Enembe


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
DPR: <em>Shadow Team</em> Nadiem Rendahkan SDM Kemendikbudristek

DPR: Shadow Team Nadiem Rendahkan SDM Kemendikbudristek

NEWS | 2 jam yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings