Wakil Ketua DPR Persilakan Masyarakat Gugat UU KPK yang Baru

Wakil Ketua DPR Persilakan Masyarakat Gugat UU KPK yang Baru
Fahri Hamzah. ( Foto: Antara )
Hotman Siregar / AB Selasa, 17 September 2019 | 13:38 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mempersilakan masyarakat yang tidak puas atas hasil revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) untuk mengajukan gugatan. 

“Saya sudah hadir berkali-kali (menghadiri gugatan, Red) tidak ada masalah. Mekanisme dalam negara demokrasi, rakyat yang punya legal standing dapat melakukan gugatan terhadap undang-undang. Tidak ada masalah," kata Fahri seusai memimpin rapat parapurna yang mengesahkan revisi UU KPK di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Fahri juga tidak mempermasalahkan jika ada pihak yang kerap melakukan aksi untuk menolak UU KPK yang baru. Menurutnya, aksi tersebut merupakan bagian dari kebebasan berpendapat. Menurutnya, semua pendapat harus didengar, tetapi tetap harus sesuai aturan yang berlaku.

"Semua lembaga negara memiiki mekanisme untuk checks and balances," katanya.

Seperti diberitakan, DPR telah mengesahkan revisi UU KPK dalam rapat paripurna, Selasa (17/9/2019) siang.

Terdapat 7 poin yang menjadi kesepakatan DPR dan pemerintah atas UU KPK yang baru. Pertama, kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya tetap independen.

Kedua, pembentukan dewan pengawas.

Ketiga, pelaksanaan penyadapan.

Keempat, mekanisme penghentian penyidikan.

Kelima, koordinasi kelembagaan KPK dengan lembaga penegak hukum lain.

Keenam, mekanisme penggeledahan dan penyitaan, serta ketujuh, terkait sistem kepegawaian KPK.



Sumber: Suara Pembaruan