Ini Alasan Percepatan Pengesahan UU KPK

Ini Alasan Percepatan Pengesahan UU KPK
Fahri Hamzah ( Foto: ANTARA )
Hotman Siregar / YUD Selasa, 17 September 2019 | 13:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah memimpin jalannya sidang paripurna pengesahan Revisi UU KPK menjadi UU, Selasa (17/9/2019). Sejumlah pihak pun memprotes cepatnya proses revisi UU KPK Baru tersebut.

Fahri pun menjelaskan alasan DPR RI mempercepat persetujuan revisi Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut dia, hal ini sengaja dilakukan karena berpacu dengan waktu masa tugas DPR periode 2014-2019 yang akan habis pada akhir September ini.

“Memang mendesak karena waktu. Ya karena ini udah di ujung (masa tugas DPR periode 2014-2019). Semua undang-undang begitu, memang semua RUU lagi ngantre,” kata Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Fahri pun merinci kalau saat ini terdapat 8 sampai 10 RUU yang tengah menunggu antrean untuk disahkan DPR, di antaranya RUU Karantina, RUU Koperasi, RUU Pertanahan, hingga ada RUU yang terkait dengan Pertanian dan RUU Pertahanan.

“Memang semua lagi ngantre, ya kalau sekarang di final kan karena memang masa tugas akan berakhir begitu,” jelasnya.

Fahri memastikan pembahasan mengenai revisi UU KPK ini tetap berjalan, meskipun banyak elemen masyarakat yang melakukan demonstrasi di berbagai wilayah. Namun, ia menyatakan semua pendapat masyarakat itu tetap akan diterima dan didengar oleh DPR sesuai mekanisme yang berlaku.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri sudah buka suara terkait rencana revisi UU KPK itu. Presiden menyetujui beberapa poin dalam draf revisi UU KPK yang diinisiasi DPR.



Sumber: Suara Pembaruan