Mantan Dekan FKM Pertanyakan Penyelesaian Kasus Rektor Unsrat yang Mengendap Setahun
Logo BeritaSatu

Mantan Dekan FKM Pertanyakan Penyelesaian Kasus Rektor Unsrat yang Mengendap Setahun

Selasa, 17 September 2019 | 16:59 WIB
Oleh : Novy Lumanauw / AO

Manado, Beritasatu.com – Yanto Manyira selaku kuasa hukum Grace Debbie Kandou mempertanyakan pihak kepolisian terkait penyelesaian kasus pencemaran nama baik, termasuk pemalsuan dokumen dan dugaan penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan Rektor Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Ellen Joan Kumaat terhadap kliennya itu.

Grace Debbie Kandou mengadukan Ellen Kumaat ke kepolisian berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/319/IV/2018/SULUT/SPKT tertanggal 9 April 2018. Saat ini, kasus itu berada pada tingkat penyidikan di Polda Sulawesi Utara.

"Penanganan kasus Prof Grace sangat lamban. Sudah lebih dari setahun perkara ini bergulir, tetapi belum ada tanda-tanda untuk menjadikan Rektor Unsrat sebagai tersangka. Jangan sampai kasus ini dipetieskan akibat campur tangan pihak-pihak tertentu," kata Manyira di Manado, Sulawesi Utara, Selasa (17/9/2019).

Menurut Manyira, kasus ini bermula dari keikutsertaan Grace Debbie Kandou dalam suksesi pemilihan calon rektor Unsrat pada 2018. Saat itu, Panitia Pemilihan Rektor dan Senat Guru Besar Unsrat secara sepihak menganulir keikutsertaan Grace Kandou dengan berpatokan pada Surat Keputusan Rektor Nomor: 1132/UN12/SK/2013, tanggal 6 Mei 2013, yang menjatuhkan sanksi pelanggaran akademik selama 1,5 tahun yang ditandatangani Rektor Unsrat saat itu, Donald A Rumokoy.

Surat Keputusan Rektor Nomor: 1132/UN12/SK/2013 diduga palsu, karena tidak pernah dicatatkan dalam dokumen resmi pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, seperti dikatakan Direktur Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Bunyamin Maftuh.

Berdasarkan Surat Keputusan yang diduga palsu itu, Prof Grace dikenakan sanksi karena melakukan autoplagiat berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permen Diknas) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penanggulangan dan Pencegahan Plagiat di Perguruan Tinggi. Padahal, Permen Diknas Nomor 17 Tahun 2010 hanya mengatur tentang plagiat, bukan autoplagiat.

"Alasan yang sangat dibuat-buat. Belum ada aturan yang mengatur tentang autoplagiat. Kalau Permen Diknas 17/2010 dijadikan sebagai patokan, mengapa Rektor Unsrat Ellen Joan Kumaat melantik Grace sebagai Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Unsrat dan menetapkan sebagai guru besar?" kata Manyira.

Disebutkan, saat mendaftarkan diri sebagai calon rektor Unsrat, Grace sedang menjabat sebagai Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Unsrat. Pencalonannya ditolak, karena dituduh melakukan autoplagiat atas karya-karya ilmiah, di antaranya "Jurnal Kesmas" Volume 4, edisi Agustus 2009 ISSN:1907.7505, dan International Symposium on Public Health (Proceeding, 15-17 Oktober 2009).

Padahal, Lembar Pernyataan Pengesahan Validasi Karya Ilmiah yang ditandatangani Rektor Unsrat Ellen Joan Kumaat tertanggal 24 Oktober 2014 secara eksplisit menyatakan bahwa karya ilmiah atas nama Grace Debbie Kandou telah diperiksa dan divalidasi dengan baik.

Bahkan, seperti tertera pada Lembar Pernyataan Pengesahan Validasi Karya Ilmiah, Rektor Unsrat menyatakan turut bertanggung jawab atas penerbitan karya ilmiah tersebut. Karya itu dinilai telah memenuhi kaidah, norma akademik, dan norma hukum sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Akibat perbuatan tidak menyenangkan itu, Grace melaporkan kepada polisi karena merasa sangat keberatan atas penjatuhan sanksi tersebut. Apalagi, dokumen yang digunakan telah dijadikan sebagai dasar untuk menganulirnya sebagai bakal calon rektor Unsrat pada 2018, yaitu Surat Keputusan Rektor Nomor: 1132/UN12/SK/2013, tanggal 6 Mei 2013 tentang autoplagiat, yang ditandatangani oleh rektor saat itu, Donald A. Rumokoy, yang diduga palsu atau penggunaannya palsu.

Dijelaskan, diterbitkannya SK Rektor 6 Mei 2013 itu bertentangan dengan Pasal 11 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat pada Perguruan Tinggi, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2011 Pasal 19 Ayat (2) tentang Statuta Unsrat.

"Isi Surat Keputusan yang ditandatangani rektor Unsrat Ellen Joan Kumaat tidak benar, karena bertentangan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Peraturan menteri mulai berlaku pada 16 Agustus 2010, sementara peristiwa hukum tentang autoplagiat terjadi pada 2009. Sangat tidak masuk akal. Hukum tidak boleh berlaku surut atau mundur. Jangan ada dusta di antara kita,” katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily


BERITA LAINNYA

Nakes Korban Penyerangan KKB di Papua Bantah Dokter Restu Pegang Senjata

Saat insiden pembakaran dan perusakan terjadi mereka berempat melarikan diri dengan melompat ke dalam jurang yang ada di dekat puskesmas.

NASIONAL | 20 September 2021

Komisi VIII DPR Setujui Anggaran BNPB Tahun 2022 Sebesar Rp 1,127 Triliun

Kegiatan prioritas nasional tersebut di antaranya pendampingan pengelola infrastruktur darurat, penyaluran DSP atau dana siap pakai, distribusi logistik.

NASIONAL | 20 September 2021

Dipanggil KPK Besok, Anies: Insyaallah, Saya Hadir

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) besok, Selasa (21/9/2021)

NASIONAL | 20 September 2021

Siti Nurbaya: Masyarakat Berkesadaran Hukum Bagian Solusi Permanen Kendalikan Karhutla

Siti menjelaskan sejak tahun 2020 sudah mulai disempurnakan langkah-langkah penanganan karhutla menuju solusi permanen.

NASIONAL | 20 September 2021

Jokowi Beri Bantuan Rp 100 Juta untuk Mantan Ratu Bulutangkis Indonesia yang Sakit Kanker

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan bantuan kepada Verawati Fajrin, legenda bulutangkis Indonesia yang sedang sakit kanker.

NASIONAL | 20 September 2021

Wagub Riza Yakin Anies dan Prasetio Tidak Terlibat Kasus Korupsi Tanah di Munjul

Wagub DKI, Ahmad Riza Patria meyakini Gubernur DKI Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi tidak terlibat kasus dugaan korupsi tanah di Munjul.

NASIONAL | 20 September 2021

Anies dan Prasetio Dipanggil KPK Soal Korupsi Tanah Munjul, Wagub Riza: Mereka Taat Hukum

Wagub DKI, Ahmad Riza Patria meyakini Gubernur DKI Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi taat hukum terkait pemanggilan KPK soal korupsi tanah.

NASIONAL | 20 September 2021

Ketua DPRD DKI Siap Penuhi Panggilan KPK Soal Kasus Korupsi Tanah Munjul

Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi siap memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi tanah di Munjul, Selasa (21/9/2021) besok.

NASIONAL | 20 September 2021

Asosiasi Biometrik Dorong RUU Perlindungan Data Pribadi Disahkan

Aosiasi Industri Teknologi Biometrik Indonesia berpandangan bahwa RUU PDP yang saat ini tengah dibahas di DPR dan pemerintah sebagai landasan hukum

NASIONAL | 20 September 2021

Kebakaran Lapas Tangerang, Polisi: Diduga Kuat Korsleting Listrik

Polda Metro Jaya belum memastikan penyebab kebakaran Lapas Kelas I Tangerang yang menewaskan 49 warga binaan.

NASIONAL | 20 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Napoleon Bonaparte


# Anies Baswedan


# PPKM


# Bangga Buatan Indonesia



TERKINI
Peringatan BMKG: 26 Wilayah Alami Cuaca Ekstrem Hari Ini

Peringatan BMKG: 26 Wilayah Alami Cuaca Ekstrem Hari Ini

NASIONAL | 5 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings