Kasus Suap Gubernur Kepri, KPK Geledah Tiga Kantor Dinas

Kasus Suap Gubernur Kepri, KPK Geledah Tiga Kantor Dinas
Tiba di Bandara Soetta, Gubernur Kepri Dibawa ke Gedung KPK ( Foto: Youtube.com/BeritaSatu / BSTV )
Fana Suparman / MPA Selasa, 17 September 2019 | 20:09 WIB

Jakarta, Beritasatu.com-Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU), kantor Dinas Pendidikan dan kantor Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Selasa (17/9). Penggeledahan ini terkait penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Kepri Nurdin Basirun.

"KPK melakukan penggeledahan di tiga lokasi hari ini di Tanjung Pinang, yaitu Kantor Dinas PUPR, Kantor Dinas Pendidikan dan Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Riau," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (17/9).

Dari penggeledahan di tiga lokasi ini, tim penyidik menyita sejumlah dokumen penting yang terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Nurdin Basirun. Salah satunya, dokumen terkait anggaran di tiga dinas tersebut.

"Dari tiga lokasi diamankan itu diamankan sejumlah dokumen terkait anggaran di dinas masing-masing," katanya.

Diketahui, KPK menetapkan Nurdin dan dua anak buahnya, yakni Kadis Kelautan dan Perikanan Pemprov Kepri, Edy Sofyan dan Kabid Perikanan Tangkap, Budi Hartono serta seorang swasta bernama Abu Bakar sebagai tersangka kasus dugaan suap izin prinsip dan lokasi proyek reklamasi di Kepri tahun 2018-2019. Nurdin dan kedua anak buahnya diduga menerima suap setidaknya 11.000 dolar Singapura (SGD) dan Rp 45 juta dari Abu Bakar.

Suap ini diberikan untuk memuluskan izin pemanfaatan laut untuk melakukan reklamasi di Tanjung Piayu, Batam yang diajukan Abu Bakar ke Pemprov Batam. Abu Bakar berencana membangun resort dan kawasan wisata seluas 10,2 hektare. Padahal, Tanjung Piayu merupakan area yang diperuntukkan sebagai kawasan budidaya dan hutan lindung.

Meski demikian, Nurdin Basirun dan kedua anak buahnya seakan tak peduli dengan status Tanjung Piayu sebagai kawasan budidaya dan hutan lindung. Bahkan, Nurdin memerintahkan anak buahnya, Budi Hartono dan Edy Sofyan membantu Abu Bakar meloloskan izin yang diajukan terkait pemanfaatan laut guna melakukan reklamasi.‎

Namun, karena pemanfaatan lahan tersebut tidak sesuai, maka izin kepentingan reklamasi diubah untuk mengakomodasi kepentingan Abu Bakar tersebut. Nurdin Basirun melalui Budi Hartono memberitahu Abu Bakar agar dalam izinnya harus menyebutkan akan membangun restoran dengan keramba sebagai budidaya ikan di bagian bawahnya. Upaya ini dilakukan agar seolah-olah terlihat seperti fasilitas budidaya.

Tak hanya menerima suap, Nurdin Basirun juga diduga menerima gratifikasi dari pihak lain. Saat OTT, tim Satgas KPK menyita SGD 43.942, US$ 5.303, EURO 5, RM 407, Riyal 500, dan Rp 13,.6 juta. Tak hanya itu, saat menggeledah Rumah Dinas Nurdin, KPK kembali menyita uang tunai sekitar Rp3,5 miliar, US$ 33.200 dan SGD 134.711.



Sumber: Suara Pembaruan