Pengamat: Pemindahan Ibu Kota Jadi Awal Periode Post Java

Pengamat: Pemindahan Ibu Kota Jadi Awal Periode Post Java
Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar (tengah) memimpin FGD tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) didampingi Irjen KLHK, Laksmi Wijayanti, dan pemerhati masalah lingkungan hidup, dan konservasi alam, Judith J. Dipodiputro (kiri) di Kantor KLHK, Jakarta, Rabu (18/9/2019). ( Foto: Istimewa )
Jeis Montesori / LES Rabu, 18 September 2019 | 20:50 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pengamat social politik Fachry Ali mengungkapkan, ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur pada 26Agustus lalu, dimulailah periode yang disebut Post Java. Ibu Kota baru Indonesia itu tepatnya sebagian di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.

“Saya menyebut saat ini periode Post Java. Mengapa? Karena telah berubahnya peta politik dan kekuasaan di Tanah Air yang semula berpusat pada tradisi dan gagasan Kebudayaan Jawa yang berpusat pada kekuasaan elite, kini beralih pada kekuasaan rakyat atau kekuasaan yang bersifar egaliter,” ujar Fachry Ali pada acara Focus Grup Discussion (FGD) tentang kajian Lingkungan Strategis (KLHS) Pemindahan Ibu Kota di Kalimanatan Timur yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu Rabu (18/9/2019).

FGD dipimpin Menteri LHK, Siti Nurbaya, sedangkan paparan KLHS disampaikan Irjen KLHK, Laksmi Wijayanti dan juga pandangan dari Judith J. Dipodiputro, pegiat pemberdayaan ekonomi suku-suku asli dan masyarakat termarjinalkan.

Lebih jauh Facry Ali mengatakan, dalam gagasan politik Jawa itu, kekuasaan sangat ellitis dan penguasa berada di tengah atau di atas rakyat. Pandangan itu dalam jangka waktu sangat lama memperngaruhi politik dan kekuasan di Tanah Air. Tetapi ketika situasi politik berubah yakni reformasi yang membuka kesempatan setiap rakyat bisa tampil dan bertarung dalam kontestasi politik, baik Pilkada maupun Pilpres, berangsur gagasan politik Jawa berubah.

“Tapi perubahan drastis terjadi saat Jokowi terpilih sebagai Presiden, terutama ketika dia menegaskan akan memindahkan Ibu Kota Jakarta ke Kalimantan, dan kemudian secara resmi mengumumkan tempat ibu kota baru yakni di Kalimantan Timur, maka saya menilai, berakhirlah era kekuasaan Jawa,” papar Fachri Ali menjawab pertanyaan usai FGD.

Mengenai FGD yang diselenggarakan KLHK, Fachry Ali menilai, posisi KLHK sangat penting dan strategis, mengingat dalam perbincangan publik mengenai pemindahan Ibu kota, fokus masyarakat baik di Indonesia maupun di dunia pada aspek lingkungan dan daya dukung wilayah Kalimantan.

“Inisiatif KLHK mengumpulkan elemen masyarakat yang ahli dalam berbagai bidang sangat baik dan strategis dan banyak masukan yang bernas dari FGD ini, jadi saya sangat mendukung KLHK untuk terus menggelar FGD yang lebih fokus lagi sehingga sejarah baru pemindahan ibu kota dan awal periode Post Java berjalan mulus,” ujar Fachry Ali.

Sosialisasi Tata Ruang
Irjen KLHK Laksmi Wijayanti mengungkapkan, dalam proses pemindahan Ibu Kota ini, kita Sementara itu harus melihat bagaimana posisi Kalimantan Timur dalam konteks Indonesia secara keseluruhan, bagaiaman dispraitas terhadap provoinsi lainnya sehingga kita bisa menganalisasi berbagai hal dengan valid. “Visi kita, semua pembangunan dan persiapan ibu kota harus green dan juga membangun kebiasaan dan budaya jalan kaki lebih dipraktekkan,” katanya.

Pihak KLHK akan terus melakukan FGD dengan para ahli dan lebih fokus agar daya dukung lingkungan makin memadai.”Kita juga mendapatkan banyak informasi terkait pemindahan ibukota ini. Identifikasi maslaah seperti kekhawatiran hutan Kalimantan rusak, ketajutan air bersih yang sulit, reaksi dunia luar atas hutan Kalimantan yang bisa rusak. Karena itu perlu kita sosialisasikan bagaimana tata ruang dna juga infrastruktur di sana,” katanya.

Sementara pegiat pemberdayaan ekonomi suku-suku asli dan masyarakat termarjinalkan, Judith J. Dipodiputro mengatakan dirinya sangat menghargai undangan Menteri LHK Siti Nurbaya pada 100 eksekutif dari berbagai sektor. Baik yang bertugas di tingkat nasional, maupun daerah. Termasuk juga beberapa yang bertugas di luar negeri

“Walau kami hadir sebagai pribadi, namun menghasilkan FGD yang kaya juga karena kemajemukan latar belakang profesi dan sektor,” ujar Judith yang juga pemerhati masalah lingkungan hidup, konservasi alam serta pernah bertugas di
Menurut Judith, Kalimantan Timur cukup porak-poranda akibat pertambangan. Ini berdampak terhadap kualitas hidup masyarakat dan kemiskinan. Bahwa Ibukota baru akan menjadi Rainforest City, itu komitmen yang luar biasa. Artinya akan terjadi reklamasi/pembenahan bekas-bekas tambang dan reforestasi.

Nah, hal ini belum banyak terungkap ke publik sehingga perlu dikomunikasikan kepada masyarakat. Ini komitmen luar biasa dari pemerintah terhadap restorasi dan konservasi alam.

Komunikasi ini juga perlu dilakukan secara aktif ke dunia internasional melalui perwakilan-perwakilan kita di manca negara. Ada salah persepsi dan pengetahuan. Dunia berpikir bahwa Ibukota baru akan membuka hutan, padahal sebaliknya: merestorasi bekas tambang dan melakukan reforestasi.

“Yang amat menarik dan menjadi pencerahan dari FGD tadi adalah adanya beberapa peserta yang mewakili aspirasi suku asli, antara lain rekan dari propinsi Papua (Rosaline Rumaseuw) dan dari suku betawi (Imas Shidiq). Suara mereka menyarankan perlunya pemerintah mempertimbangkan membentuk sebuah tim yang secara khusus dan fokus pada penyertaan suku-suku asli dalam growth yang akan dihasilkan oleh kehadiran Ibukota baru,” ujar Judith.

Kemudian kata Judith, ada tantangan kita semua untuk membawa konsep kebhinekaan selangkah lebih jauh lagi: yaitu konsekwen bahwa kita tidak saja bhinneka dari aspek kesukuan, tetapi juga dari pilihan pola hidup. Masih ada saudara kita di Kalimantan yang secara sadar memilih untuk tidak berkehidupan dalam peradaban abad 21 ini.

“Mereka memilih untuk berkehidupan peradaban yang lebih sederhana, mungkin peradaban 100-200 tahun lalu. Dalam konsep keadilan sosial, Pemerintah harus siap mengakomodasi permintaan suku-suku asli untuk memilih kehidupan yang mereka pahami dan inginkan (the life they want and the life they understand),”paparnya.



Sumber: Suara Pembaruan