Maruarar: Karhutla Tak Bisa Lagi Ditangani Secara Konvensional

Maruarar: Karhutla Tak Bisa Lagi Ditangani Secara Konvensional
Maruarar Sirait. ( Foto: Antara )
Hotman Siregar / JAS Rabu, 18 September 2019 | 22:02 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait menilai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) adalah suatu kejahatan yang luar biasa. Oleh karena itu, perlu penegakan hukum dilakukan dengan cepat dan adil.

"Penegakan hukum ini harus dijaga betul-betul ya. Kita harus membuat suatu terobosan, gebrakan kalau kita sepakat ini kejahatan yang luar biasa harusnya ada gebrakan juga yang luar biasa. Harus ada hukuman juga yang luar biasa, harus ada proses juga yang luar biasa cepatnya," ujar Maruarar di Jakarta, Rabu (18/9/2019) menanggapi pertanyaan terkait merebaknya kebakaran hutan di berbagai daerah.

Ara sapaan Maruarar menuturkan, bila urgensi krisis tidak ada maka manajemen krisisnya tidak jalan. Menurutnya, harus ada proses-proses yang cepat yang tidak bisa konvensional, sehingga bisa memberikan solusi dalam menangani karhutla tersebut.

Politisi PDI Perjuangan itu mengaku mendapatkan informasi dan sudah dikonfirmasi kebenarannya bahwa di kawasan hutan ada hutan lindung, hutan produksi ternyata masih banyak pembukaan perkebunan sawit yang ilegal.

"Negara tidak boleh kalah oleh mafia. Kalau ada siapapun, oknum apapun saya sikat, negara harus hadir, harus memberikan keadilan dan kenyamanan. Saya pikir kita sudah punya contoh untuk menemukan salah satu akar masalah yang fundamental," ucapnya.

Ia menegaskan bahwa jangan dibiarkan mafia seperti itu berkembang di negeri ini. Ara menegaskan langkah nyata harus disampaikan dengan benar.

Para pejabat terkait, kata Ara, sering sekali menampilkan ego sektoral lebih mementingkan kewenangan bukan kepada output kinerja untuk kepentingan rakyat. Selama ini yang lebih dominan adalah kewenangan, kehormatan pribadi, kehormatan lembaga atau institusi.

"Sedikit tidak dihormati akan tersinggung luar biasa. Saya pikir juga masalah- masalah seperti ini saya dengar Pak Presiden sangat marah hari ini, marah (Presiden Jokowi) juga harus diterjemahkan oleh bawahan-bawahannya," katanya.

Ara juga mengaku mendengar Kapolri akan memecat atau mengganti kapolda atau kapolres yang tidak bagus dalam menangani kasus karhutla. "Iya saya pikir dilakukan saja. Saya yakin pak Tito (Kapolri) adalah orang yang sangat objektif dan care dan bisa melakukan langkah-langkah tegas," katanya.

Terkait dengan restorasi gambut yang selama ini dinilai anggarannya kecil, Maruarar mengatakan, DPR bisa meningkatkan anggaran itu. Dengan kondisi darurat seperti sekarang ini, tidak ada masalah anggaran untuk restorasi gambut ditingkatkan.

"Kalau perlu kita bongkar lagi APBN itu untuk hal yang baik, bagaimana ada anggaran yang besar. Laporan ke kita memang anggarannya masih kecil, kan seperti itu. Untuk kebaikan postur APBN berubah tidak apa-apa," katanya.

Menurutnya bangsa ini tidak boleh terjebak kepada hal-hal yang normatif tetapi membelenggu. Apalagi saat ini punya peluang untuk memperbaiki keadaan yang lebih baik.

"Saya pikir kita memerlukan sesuatu yang progresif dan kita ada di DPR harus punya dong kemauan merubah sesuatu yang sebenarnya dalam kewenangan kita dan pemerintah," tandas Ara.



Sumber: Suara Pembaruan