Khilafah, Sebuah Kemunduran dalam Kehidupan Bernegara di Zaman Modern

Khilafah, Sebuah Kemunduran dalam Kehidupan Bernegara di Zaman Modern
Dede Rosyada ( Foto: istimewa )
Bernadus Wijayaka / BW Kamis, 19 September 2019 | 15:28 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi DKI Jakarta Dede Rosyada, mengatakan, jika ideologi khilafah dibiarkan terus berkembang, maka dapat mempengaruhi stabilitas politik bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia akan terjadi banyak kemunduran.

“Tentunya partisipasi masyarakat dalam politik akan sangat dibatasi. Karena sejarah khilafah yang baik hanya pada masa Abu bakar, Umar, dan separuh pemerintahan Ustman bin Affan. Selebihnya sudah dimiliki dinasti atau kerajaan, kekuasaan ada pada khalifah, dan rakyat tidak memiliki peran. Ini (khilafah) jelas kemunduran dalam kehidupan bernegara di zaman moden ini,” ujar Dede Rosyada, dalam keterangan tertulis kepada Beritasatu.com, Kamis (19/9/2019).

Menurut Dede, hal tersebut akan mengakibatkan etatsime dan apatisme di kalangan masyarakat jika ideologi tersebut dibiarkan tumbuh dan berkembang. Karena semua hal tentunya akan diatur oleh negara yang memiliki ideologi khilafah tersebut dan masyarakatnya pun juga tidak bisa bebas berkarya. Ini dikarenakan kekuasaan ada pada tangan khalifah sebagai perwujudan Tuhan di muka bumi.

“Sebenarnya, sebagai warga negara Indonesia, siapa pun mereka, memiliki hak yang sama, termasuk hak untuk berorganisasi, sebagaimana diatur pada pasal 28 E ayat 3 UUD 1945. Akan tetapi, jika perkumpulan itu melakukan aksi-aksi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, maka demi mengantisipasi dan menghindari mudarat yang lebih besar, pembubaran organisasi tersebut bisa dibenarkan dan bisa dipahami,” kata mantan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Pria kelahiran Ciamis ini mengatakan, para penyebar ideologi khilafah baik kelompok maupun individu ini dapat diberi sanksi hukum jika masih melakukan penyebaran ideologi tersebut. Misalnya kalau termasuk makar, maka dikenakan pasal makar. Namun bila mereka melakukan aksi yang merusak maka bisa dikenakan pasal kriminalitas.

Menurutnya, lembaga pendidikan juga harus turut serta membendung tumbuhnya penyebaran ideologi khilafah ini. Kajian yang dilakukan harus lebih diarahkan pada eksplorasi keilmuan Islam. Dan semua itu harus disikapi secara kritis dengan analisis mendalam terhadap fenomena kekhilafahan tersebut, sehingga hal ini dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan negara.



Sumber: Suara Pembaruan