Ratusan Ribu Dukung Petisi Jokowi Tak Setuju RUU KUHP

Ratusan Ribu Dukung Petisi Jokowi Tak Setuju RUU KUHP
Ilustrasi Sidang Paripurna ( Foto: Antara/Sigid Kurniawan )
Yustinus Paat / JAS Kamis, 19 September 2019 | 15:51 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Rencana DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) di sidang paripurna dalam waktu dekat mendapat gelombang penolakan yang besar dari masyarakat. Salah satunya melalui petisi di laman Change.org yang dimulai oleh Tunggal Pawestri, seorang aktivis gender dan hak asasi manusia.

Dalam hitungan jam, jumlah dukungan untuk petisi yang berjudul “Presiden Jokowi, Jangan Setujui RKUHP di Sidang Paripurna DPR” itu naik pesat hingga terkumpul 270.000 suara lebih. (Untuk mengetahui jumlah terakhir penandatangan petisi #SemuaBisaKena, klik di sini)

Petisi penolakan RKUHP ini sudah dimulai sejak dua tahun yang lalu dan sebelumnya berhasil membuat DPR menunda pengesahan RKUHP. Namun jelang habisnya masa jabatan DPR 2014-2019, parlemen berencana mengesahkan RKUHP dalam waktu dekat, sehingga Tunggal kembali menggalang dukungan masyarakat untuk menggagalkan pengesahan RKUHP.

“DPR dan pemerintah dalam hitungan hari hendak mengesahkan aturan-aturan hukum pidana yang ngaco! Setelah mengesahkan revisi UU KPK, sekarang mereka hendak mengesahkan revisi RKUHP,” ujar Tunggal dalam petisinya change.org/semuabisakena.

Dalam petisinya, Tunggal juga menjelaskan siapa saja yang bisa mendapat ancaman penjara dan denda jika RKUHP disahkan. Pertama, korban perkosaan bakal dipenjara empat tahun kalau jika mengugurkan janin hasil perkosaan.

Kedua, perempuan yang kerja dan harus pulang malam terlunta-lunta di jalanan bisa kena denda Rp 1 juta. Ketiga, perempuan cari rekan sekamar beda jenis kelamin untuk menghemat biaya bisa dilaporkan Pak Kepala Desa dan dipenjara 6 bulan.

Keempat, pengamen, tukang parkir, dan disabilitas mental yang ditelantarkan kena denda Rp 1 juta. Kelima, jurnalis atau netizen bakal dipenjara 3,5 tahun jika mengkritik presiden

Keenam, orang tua tidak boleh menunjukkan alat kontrasepsi ke anaknya karena bukan petugas berwenang dan akan didenda Rp. 1 juta. Ketujuh, anak yang diadukan berzina oleh orang tuanya dipenjara 1 tahun. "Terakhir, yang paling parah kita bisa dipidana suka-suka dalam bentuk 'kewajiban adat' kalau dianggap melanggar 'hukum yang hidup di masyarakat," demikian Tunggal menulis.

Terlebih dari semuanya, Tunggal menjelaskan bahwa di RKUHP yang baru, hukuman koruptor malah diringankan menjadi 2 tahun.

Petisi ini juga mulai ramai disebar di media sosial. Tagar #SemuaBisaKena terlihat banyak dibicarakan publik lewat twitter. Berikut adalah beberapa cuitan yang dibuat untuk menolak RKUHP.

“Banyak banget pasal bermasalah di RKUHP, antara lain mengkriminalisasi korban perkosaan yg terpaksa aborsi serta pelarangan edukasi alat kontrasepsi. Yuk, kita dorong terus agak RKUHP gak jadi disahkan! #SemuaBisaKena #TundaRKUHP #tundademisemua. @daranasution_

“Masa cewe pulang malem2 dipidana, wartawan ama anak brodkes apa kabar? Presiden

@Jokowi, Jangan Setujui RKUHP di Sidang Paripurna @DPR_RI. #SemuaBisaKena - http://chng.it/6FLTPcjq via @ChangeOrg_ID”. @HelinsaRasputri

“Kritik presiden bisa pidana 3.5 tahun tapi korupsi cuma 2 tahun? coba lihat lagi pasal yang absurd di RKUHP dan apa implikasinya #SEMUABISAKENA http://chng.it/7nvMFsmC via

@ChangeOrg_ID. @Ajifauzann

“Katanya suara rakyat didengar, coba pak dengarkan suara rakyat jelata ini. Presiden @Jokowi, Jangan Setujui RKUHP di Sidang Paripurna @DPR_RI. #SemuaBisaKena - Tandatangani Petisi! http://chng.it/Lt9xvKM8 lewat @ChangeOrg_ID. @panggilakutian

Melihat dampak jika RKUHP ini disahkan, terutama untuk rakyat kecil, Tunggal mengajak publik untuk terus menandatangani dan menyebarkan petisi. Tunggal optimis, melihat keberhasilan publik dahulu ketika menggagalkan undang-undang yang bisa membuat pengkritik DPR dipenjara.

Menurut Tunggal, nasib demokrasi sekarang ada di tangan Presiden karena dia bisa menolak menyetujui RKUHP yang bermasalah tersebut. Tunggal mendorong Oresiden Jokowi untuk menolak pengesahan RKUHP di Rapat Paripurna DPR RI.

“Waktu kita tidak banyak. Kita tidak bisa biarkan DPR dan pemerintah meloloskan pasal-pasal yang mengancam kelompok rentan dan termarjinalkan. Mereka mestinya mendengarkan suara penolakan ini dan mengambil waktu lebih lagi untuk membahasnya,” kata Tunggal.

Tunggal mengajak segala lapisan masyarakat untuk menolak RKUHP ini karena dapat mengancam semua orang.

“Sekarang nih kita nggak bisa cuek-cuek lagi. Karena siapa aja bisa dipenjara. Saya, kamu, keluarga kita, temen-temen kita, semua orang terdekat kita, #SEMUABISAKENA”, tandasnya.



Sumber: BeritaSatu.com