Pemberantasan Korupsi, Wiranto: Penyadapan Diizinkan
INDEX

BISNIS-27 536.336 (-9.74)   |   COMPOSITE 6258.57 (-118.4)   |   DBX 1209.79 (-7.56)   |   I-GRADE 185.201 (-3.15)   |   IDX30 531.719 (-11.49)   |   IDX80 142.034 (-2.79)   |   IDXBUMN20 420.424 (-11.55)   |   IDXESGL 146.593 (-2.74)   |   IDXG30 145.132 (-2.95)   |   IDXHIDIV20 467.118 (-8.07)   |   IDXQ30 151.699 (-2.74)   |   IDXSMC-COM 284.118 (-6.96)   |   IDXSMC-LIQ 356.602 (-8.98)   |   IDXV30 142.342 (-4.12)   |   INFOBANK15 1078.54 (-23.31)   |   Investor33 455.425 (-8.95)   |   ISSI 183.228 (-3.1)   |   JII 646.305 (-9.76)   |   JII70 225.666 (-3.53)   |   KOMPAS100 1262.11 (-23.67)   |   LQ45 987.949 (-21.07)   |   MBX 1725.55 (-36.04)   |   MNC36 336.055 (-6.76)   |   PEFINDO25 332.023 (-6.72)   |   SMInfra18 316.891 (-5.9)   |   SRI-KEHATI 389.555 (-8.04)   |  

Pemberantasan Korupsi, Wiranto: Penyadapan Diizinkan

Kamis, 19 September 2019 | 18:57 WIB
Oleh : Robertus Wardi / YUD

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukam) Wiranto mengemukakan dari sisi kepentingan Hak Asasi Manusia (HAM), tindakan penyadapan tidak dibolehkan. Alasannya kegiatan seperti itu melanggar HAM. Namun dalam konteks pemberantasan korupsi di negara ini, praktik seperti itu diizinkan.

“Sebenarnya kalau kita bicara HAM, penyadapan itu kan melanggar hukum. Karena hak pribadi seseorang dilanggar dengan apa yang diucapkan, apa yang dibicarakan di sadap, itu kan melanggar hukum. Tapi untuk kebuatuhan penyidikan tentang pidana korupsi itu diizinkan,” kata Wiranto di Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Ia menjelaskan jika izin penyadapan itu tidak terbatas atau seenaknya, akan ada tuduhan sewenang-wenang. Karena itu harus ada pembatasan atau aturan yang membatasi.

“Aturannya bagaimana? Izin dari Dewan Pengawas (Dewas),” tegas Wiranto.

Menurutnya, dalam pelaksanaan, penyadapan dibutuhkan izin tertulis dari Dewan Pengawas. Tujuannya agar pelaksnaan penyadapan berdasar kepatuhan pada aturan yang ada dan tidak menyimpang dari rule of law. Izin diberikan agar ada penguatan kepada HAM dan menjaga akuntabilitas dalam melaksanakan penyadapan.

“Dengan adanya izin menghindari tuduhan bahwa KPK mengada-ada, sewenang-wenang, seenaknya. Karena ada Dewas tadi yang memberikan justifikasi bahwa penyadapan didasarkan pada satu kepentingan yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Itulah mengapa kita katakan bahwa dalam penyadapan itu tatkala ada izin dari dewan pengawas, justru memerkuat posisi KPK,” tutup Wiranto.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Jadi Tersangka, Imam Nahrawi Dicegah ke Luar Negeri

Nahrawi dicegah bepergian ke luar negeri setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana hibah KONI dan dugaan penerimaan gratifikasi.

NASIONAL | 19 September 2019

Laode: Tak Sesuai Janji, Jokowi Lucuti Kewenangan Komisioner KPK

"Beliau (Jokowi) mengatakan bahwa (KPK) akan diperkuat tetapi kenyataannya Komisioner KPK bukan lagi penyidik dan penuntut umum sekarang," kata Syarif.

NASIONAL | 19 September 2019

Palsukan Keterangan, Henry Gunawan dan Istri Dijebloskan ke Penjara

Henry J Gunawan dan istri dijebloskan ke penjara karena memberikan keterangan palsu dalam akte otentik.

NASIONAL | 19 September 2019

Wiranto: Dewan Pengawas Akan Perkuat Legitimasi KPK

Kehadiran Dewan Pengawas akan memerkuat legitimasi KPK.

NASIONAL | 19 September 2019

Merampok dan Aniaya Guru, Remaja Ini Ditangkap Polisi

Seorang remaja berinisial OS ditangkap polisi karena terlibat kasus perampokan disertai penganiayaan di Sukabumi, Jawa Barat.

NASIONAL | 19 September 2019

Ketua BPK Apresiasi Peningkatan Kualitas LKPD

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terus meningkat.

NASIONAL | 19 September 2019

Imam Nahrawi Minta Maaf Kepada Jokowi, JK dan PB NU

Selain meminta maaf, Imam juga berterima kasih kepada seluruh staf dan karyawan Kempora.

NASIONAL | 19 September 2019

Pemkab Pandeglang Gandeng BWJ Pacu Investasi KEK Tanjung Lesung

Investasi di kawasan KEK Tanjung Lesung semakin membaik dan terus berkembang.

NASIONAL | 19 September 2019

Ketua KNPB Dijerat Pasal Berlapis

Ketua KNPB Agus Kossay dijerat dengan pasal berlapis yaitu pencurian kendaraan bermotor serta upaya makar.

NASIONAL | 19 September 2019

Walau Prihatin, Legislator PKB Hargai Imam Nahrawi Taat Hukum

Marwan Dasopang mengaku tak tahu bila disebut ada aliran dana suap ke Imam yang mengalir sampai ke Muktamar Nahdlatul Ulama.

NASIONAL | 19 September 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS