Guru Besar UGM Beberkan Risiko Fintech di Indonesia

Guru Besar UGM Beberkan Risiko Fintech di Indonesia
Guru Besar Bidang Keuangan Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Agus Sartono, tengah menjawab pertanyaan wartawan, usai menyampaikan orasi ilmiah pada perayaan dies natalis ke-64 Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Yogyakarta, Kamis 19 September 2019. ( Foto: Beritasatu Photo / Dina Manafe )
Dina Manafe / FER Kamis, 19 September 2019 | 21:56 WIB

Yogyakarta, Beritasatu.com - Bisnis digital seperti startup dan financial technology (fintech) tumbuh sangat cepat di Indonesia. Munculnya perusahaan rintisan yang memanfaatkan teknologi untuk mempercepat bisnisnya, menjadi populer di tengah masyarakat saat ini. Perusahaan seperti ini diketahui berumur masih sangat muda, namun mempunyai valuasi bisnis bernilai jutaan hingga miliran dolar. Namun, banyak risiko yang tidak disadari oleh masyarakat dan juga investor.

Guru Besar Bidang Keuangan Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Agus Sartono, membeberkan risiko tersebut. Menurut Agus, model pendanaan lewat fintech dapat dikatakan lebih sederhana, proses relatif lebih cepat, dan menjadi jalan keluar dari kompleksitas dan kehati-hatian pendanaan dari bank. Selanjutnya akan makin bertumbuh seiring menurunnya kepercayaan konsumen atas perbankan tradisional yang diwarnai berbagai skandal dan kejadian berisiko, seperti sistem bermasalah atau error, peretasan (hacking), dan lain sebagainya.

Namun, di balik kemudahan finansial teknologi tersebut, Agus mengingatkan masyarakat atau konsumen untuk berhati-hati memanfaatkannya. Sebabnya, ada ribuan perusahaan fintech yang muncul, dan tidak semuanya mampu dimonitor dengan baik oleh otoritas keuangan.

"Masyarakat harus lebih sadar lagi, jangan hanya memikirkan kemudahan terhadap akses pendanaan. Banyak risiko yang tidak disadari oleh masyarakat dan juga investor utamanya terkait dengan penilaian perusahaan semacam ini,” kata Agus usai orasi ilmiah dalam rangka dies natalis ke-64 Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM di Yogyakarta, Kamis (19/9/2019).

Menurut Agus yang juga adalah Deputi IV Bidang Pendidikan dan Keagamaan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemko PMK), akses kemudahan permodalan dari perusahaan fintech tidak hanya dapat mengancam keuntungan yang diperoleh dari layanan perbankan konvensional baik sebagai layanan jasa perbankan maupun kredit. Masyarakat pun bisa terjerat utang pinjaman apabila dipergunakan untuk tujuan konsumtif.

Karenanya, masyarakat perlu diedukasi bahwa kemudahan pinjaman melalui layanan keuangan berbasis teknologi itu tidak dipergunakan untuk konsumsi melainkan untuk investasi atau kebutuhan bisnis. Masyarakat harus mengukur kemampuan membayar sebelum memutuskan untuk meminjam pendanaan. Jangan sampai kemudahan memperoleh pendanaan melalui fintech justru menjebak masyarakat pada kegiatan konsumtif yang tidak produktif.

"Pepatah jangan sampai besar pasak daripada tiang harus tetap jadi acuan masyarakat. Kalau utang untuk jalankan bisnis 100 persen kenapa tidak, tapi jangan konsumtif. Apalagi utangnya ke fintech yang ilegal lagi, bisa kebayang kan,” kata Agus.

Menurut Agus, pengawasan terhadap tren dan risiko dari bisnis digital ini harus diperkuat. Selama ini pemerintah sudah berupaya menyiapkan instrumen untuk melindungi konsumen. Namun tantangannya perkembangan bisnis digital ini cenderung lebih cepat dari regulator. Kapasitas pemerintah terutama dari sisi sumber daya belum cukup memadai untuk melakukan pengawasan karena bisnis ini tumbuh sangat cepat dan luas.

Selain masyarakat, Agus pun mengingatkan akademisi atau perguruan tinggi khususnya jurusan ekonomi dan bisnis untuk melihat kembali model penilaian terhadap perusahaan bisnis digital. Dalam orasi ilmiahnya yang berjudul Bisnis Digital: Tren dan Perubahan Lanskap Keuangan, Agus mengatakan, model penilaian perusahaan yang selama ini sudah diajarkan kepada mahasiswa perlu ditinjau kembali.

"Misalnya, selama ini penilaian perusahaan diukur menggunakan tiga model, di antaranya discounted cash model. Model ini dilakukan dengan cara free cash flow yang diukur nilainya sekarang menggunakan rata-rata diskon. Model ini mensyaratkan adanya free cash flow yang positif. Persoalan muncul karena begitu banyak bisnis digital yang bahkan belum membukukan laba, tetapi nilai perusahaannya sangat tinggi," pungkas Agus.



Sumber: Suara Pembaruan