PSI Kritik Sikap PKS Terkait RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

PSI Kritik Sikap PKS Terkait RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
Tsamara Amany ( Foto: istimewa )
Yustinus Paat / AO Kamis, 19 September 2019 | 22:15 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritik sikap Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab membangun persepsi buruk atas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. PSI menilai PKS mempunyai intepretasi negatif terhadap definisi kekerasan seksual.

“Fraksi PKS menarik diri dari pembahasan karena menganggap RUU ini bercorak liberal. PKS memiliki interpretasi liar terhadap definisi kekerasan seksual dan membentuk persepsi bahwa RUU ini membuka ruang untuk zinah. Padahal, tidak ada maksud demikian,” kata Ketua DPP PSI Tsamara Amany kepada Beritasatu.com di Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Tsamara menambahkan, kekerasan seksual terjadi ketika perempuan tak punya kuasa melawan karena relasi gender yang tak setara. PKS gagal paham tentang hal ini.

Menurut Tsamara, hal yang dilakukan PKS sebagai partai politik ini sangat tidak bijak. Sebab, menurut data Komnas Perempuan, satu dari tiga perempuan Indonesia adalah korban kekerasan seksual.

“Ada banyak perempuan di luar sana yang menunggu RUU ini disahkan. Ini akan menjadi payung hukum untuk melindungi mereka. Mau sampai kapan negara diam dalam melindungi korban? Apa yang dilakukan PKS ini tak bijak dan jahat,” kata Tsamara.

Dia menegaskan, penolakan terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual didasari dua faktor. Pertama, kata dia, karena ketidakpahaman dan kedua banyaknya asumsi aneh yang mengusik kenyamanan kaum laki-laki.

"Seharusnya, sebagai partai politik, PKS juga memberikan edukasi tentang urgensi RUU ini, bukan justru menakut-nakuti. Kita jadi bertanya, ada apa dengan PKS?" tutur Tsamara.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sudah dibahas DPR sejak 2016. Namun, hingga menjelang berakhirnya masa kerja anggota DPR 2014-2019, RUU tersebut belum disahkan.



Sumber: Suara Pembaruan