Pengamat Beberkan 12 Titik Lemah RUU KUHP

Pengamat Beberkan 12 Titik Lemah RUU KUHP
Penolakan RUU KUHP. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / HA Jumat, 20 September 2019 | 01:51 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengimbau pemerintah melakukan sosialisasi maksimal terhadap ketentuan baru dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Pasalnya, RUU KUHP bersifat ketat dan represif serta berpotensi menjerumuskan masyarakat ke sanksi pidana.

"RKUHP ini lebih ketat dan represif. Karena itu, menjadi tugas pemerintah untuk lebih mensosialisasikan ketentuan-ketentuan yang baru kepada masyarakat dengan berbagai cara agar masyarakat tidak terjerumus kepada pelanggaran yang hanya akan merugikan hidupnya," ujar Abdul kepada Beritasatu.com, Kamis (19/9/2019).

Abdul juga minta kepada masyarakat untuk lebih banyak menyelesaikan masalah yang muncul dari interaksi dengan orang lain dan masyarakat dengan cara damai dan musyawarah. Sebaiknya, kata dia, kalau ada masalah tidak langsung dibawa ke ranah hukum.

"Demikian juga jangan lupa ketika mengambil keputusan-keputusan yang bersinggungan dengan orang lain sebaiknya dikonsultasikan ke ahlinya agar tidak menimbulkan masalah yang kemudian dibawa ke ranah hukum," ungkap Abdul.

Lebih lanjut Abdul menjelaskan beberapa tindak pidana masih bermasalah berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam RUU KUHP yang saat ini dibahas. Menurut dia, setidaknya ada 12 kelompok tindak pidana yang bermasalah.


1. Pasal 2 ayat (1), Pasal 598 RUU KUHP, soal "hukum yang hidup di masyarakat". Ketentuan ini sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam UU ini.

Pasal yang mengatur hukum yang hidup dalam masyarakat ini mengandung penyimpangan asas legalitas dan kriminalisasi yang tidak jelas. Pasal ini dapat menimbulkan kesewenangan aparat karena frasa hukum yang hidup di masyarakat multitafsir, dan tafsir hilangnya sifat melawan hukum delik materiel. Pasal ini bisa menjadi ketentuan karet.

2. Pasal 67, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101 RUU KUHP, soal hukuman mati.

Hukuman mati seharusnya dihapuskan karena bertentangan dengan pasal 28 UUD 1945. Demikian juga sesuai dengan perkembangan bahwa 2/3 negara di dunia sudah menghapuskan hukuman mati. Pemberian masa percobaan untuk menunda eksekusi pidana mati seharusnya menjadi hak setiap orang yang diputus dengan pidana mati, tidak boleh bergantung pada putusan hakim.

3. Pasal 167 RUU KUHP soal pengaturan makar

Definisi makar tidak sesuai dengan asal kata makar yaitu 'aanslag' yang artinya serangan. RUU KUHP cenderung mendefinisikan makar menjadi pasal karet yang dapat digunakan untuk memberangus kebebasan berekspresi dan berpendapat.

4. Pasal 281-282 RUU KUHP yang memuat masalah kriminalisasi tindak pidana contempt of court atau merendahkan pengadilan.

Pasal ini memuat rumusan karet yang berpotensi mengekang kebebasan berpendapat termasuk kebebasan pers.

5. Pasal 440-449 RUU KUHP soal pengaturan tindak pidana penghinaan.

Pasal ini juga sebagai pasal karet. Seharusnya, ada pengecualian seperti:
- dilakukan untuk kepentingan umum,
- dilakukan karena terpaksa membela diri,
- tidak ada kerugian yang nyata,
- pernyataan yang disampaikan secara emosional,
- pernyataan tersebut disampaikan kepada penegak hukum,
- pernyataan tersebut dilakukan dalam koridor pelaksanan profesi yang dilakukan sesuai kode etik profesi,
- pernyataan tersebut tidak dilakukan di depan umum
- merupakan korespondensi secara pribadi,
- pernyataan yang disampaikan adalah kebenaraan

6. Pasal-pasal kolonial yang sudah tidak relevan untuk masyarakat demokratis, seperti:

- Pasal 218, Pasal 219 RUU KUHP, soal penghinaan presiden.
- Pasal 240-241 RUU KUHP soal penghinaan pemerintah yang sah.
- Pasal 353-354 RUU KUHP soal penghinaan Kekuasaan Umum/ Lembaga Negara.

Pasal-pasal ini selain tak relevan untuk masyarakat demokratis, juga karena sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

7.Pasal 417 ayat (1) RUU KUHP tentang kriminalisasi persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan di luar perkawinan.

Negara dinilai terlalu jauh menggunakan hukum pidana untuk masuk pada hak konstitusional warga Negara yang bersifat privat.

8. Pasal 414-415 RUU KUHP soal mempertunjukkan alat pencegah kehamilan.

Kontraproduktif dengan Upaya Penanggulangan HIV. Pertunjukan kondom adalah cara paling efektif pencegah penyebaran HIV dan sudah didekriminalisasi pada tahun 1978 oleh BPHN.

9. Pasal 470 sampai dengan 472 RUU KUHP tentang kriminalisasi setiap perempuan yang melakukan pengguguran kandungan.

Ada Pengeculian hanya untuk dokter yang melakukan aborsi. Bertentangan dengan Pasal 75 UU Kesehatan dan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005, serta diskriminatif terhadap perempuan. Ada beberapa kasus di mana korban perkosaan yang melakukan aborsi kemudian dikriminalisasi akan terus terjadi.

10. Pasal 611-616 RUU KUHP soal tindak pidana narkotika.

Pendekatan Pidana tidak terbukti efektif, seharusnya lebih ditekankan pada upaya rehabilitasi.

11. Pasal 604-607 RUU KUHP soal tindak pidana korupsi.

Pemuatan pasal-pasal tindak korupsi tidak boleh menggradasi statusnya sebagai tindak pidana luar biasa dan melemahkan KPK.

RUU KUHP tidak mengadopsi pengaturan khusus yang ada dalam UU Tipikor, khususnya Pasal 15 mengenai percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi yang akan dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana tindak pidana korupsi yang bersangkutan selesai dilakukan (delik penuh). Dalam RUU KUHP saat ini, tidak mengenal pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

12. Pasal 599-600 RUU KUHP Soal tindak pidana pelanggaran HAM yang berat.

Asas retroaktif untuk pelanggaran HAM berat tidak diatur di dalam buku 1 RUU KUHP. Akibatnya tindak pidana pelanggaran HAM berat kehilangan asas khusus yang sebelumnya telah melekat di pengaturan UU Nomor 26 Tahun 2000. Masuknya frasa Kejahatan Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan ke dalam RUU KUHP dikhawatirkan akan menjadi penghalang untuk adanya penuntutan.



Sumber: BeritaSatu.com