Kemandirian Pegawai, Ciri-ciri Lembaga Antikorupsi Independen

Kemandirian Pegawai, Ciri-ciri Lembaga Antikorupsi Independen
Laode M Syarif ( Foto: Beritasatu Photo / Joanito De Saojoao )
Fana Suparman / FMB Jumat, 20 September 2019 | 10:16 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyatakan pihaknya tidak alergi dengan perubahan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Namun, Syarif mengingatkan, salah satu ciri-ciri lembaga antikorupsi yang independen adalah kemandirian pegawai. Hal ini merupakan salah satu prinsip yang disepakati seluruh lembaga antikorupsi dunia dalam Jakarta Principles pada 2012.

"KPK tidak alergi untuk status kepegawaiannya tetapi salah satu ciri dari lembaga independen itu adalah kemandirian dari segi SDM dan itu bukan kata-kata saya tapi itu adalah kata-kata di dalam Jakarta Statement of Principles for Anti-Corruption Agencies yang biasa sebut Jakarta Principles," kata Syarif di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Salah satu poin dalam Jakarta Principles adalah pemberantasan korupsi akan kuat jika lembaga antikorupsi independen. Prinsip ini diamini dan diterapkan oleh seluruh lembaga antikorupsi dunia.

"Kalau dia independen maka dia lebih kuat seperti itu. Jadi ini bukan kata-kata saya dan ini sayang sekali karena Jakarta Principles ini telah diikuti oleh banyak negara di dunia," katanya.

KPK, kata Syarif telah menjadi best practice lembaga antikorupsi yang independen dengan menjalankan Jakarta Principles. Sejumlah negara seperti Prancis, Ethiopia, Srilanka serta sejumlah negara di Eropa Timur dan Afrika menjadikan Jakarta Principles dan KPK sebagai rujukan dalam membentuk lembaga antikorupsi di negara masing-masing.

"Jadi (KPK) ini sebenarnya best practice," katanya.

Untuk itu Syarif menyesalkan revisi UU KPK yang justru mengubah status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Syarif khawatir perubahan status ini membuat KPK tak lagi independen. Hal ini lantaran pegawai KPK nantinya rentan untuk dipindahtugaskan, dimutasi dan mekanisme ASN lainnya saat sedang memberantas korupsi. Syarif mengaku KPK saat ini sedang berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan RB) agar KPK tetap berwenang melakukan rekrutmen, mutasi, dan pelatihan SDM sendiri jika UU KPK yang baru telah diberlakukan.

"Kalaupun ini tidak bisa terelakkan harus dikonversi kedalam aparatur sipil negara maka kita berharap bahwa proses rekrutmen, training, promosi, mutasi, demosi harus tetap dalam kontrol KPK," katanya.

Diketahui, DPR dan Pemerintah sepakat mengesahkan Undang-Undang tentang perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Salah satu perubahan dalam UU KPK tersebut mengatur tentang status kepegawaian KPK. Pasal 24 UU KPK yang baru menyebutkan pegawai KPK merupakan anggota Korps Profesi Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



Sumber: Suara Pembaruan