Pasal 48 dan 50 RUU KUHP Dinlai Hambat Bisnis dan Investasi

Pasal 48 dan 50 RUU KUHP Dinlai Hambat Bisnis dan Investasi
Juru Bicara PSI untuk Bidang Hukum dan Penyandang Difabel Surya Tjandra (Foto: istimewa)
Yustinus Paat / AO Jumat, 20 September 2019 | 15:06 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritisi keberadaan dua pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dinilai menghambat iklim bisnis dan investasi. Dua pasal dimaksud adalah Pasal 48 dan Pasal 50 RUU KUHP.

“Dua pasal itu tidak kondusif untuk dunia usaha, karena menciptakan ketidakpastian hukum. Pengusaha atau pengurus korporasi akan takut melakukan tindakan apa pun karena bila business judgment mereka salah maka rentan dipidana,” kata Juru Bicara bidang Hukum PSI, Surya Tjandra di Jakarta, Jumat (20/9/2019).

Pasal 48 berbunyi, “Tindak pidana korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan korporasi”.

Sementara, Pasal 50 berbunyi, “Pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh korporasi dikenakan terhadap korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi”.

Surya menegaskan, dua pasal tersebut memasukkan rumusan yang tidak jelas dan sulit untuk diimplementasikan dalam tataran penegakan hukum. Menurut Surya, pasal-pasal tersebut bersifat karet, cenderung menyasar individu dan bukan untuk menjerat korporasi sebagai badan hukum yang merupakan entitas terpisah.

“Seharusnya, dalam pasal-pasal tersebut diatur dalam kondisi apa korporasi dapat dijerat dengan dakwaan pidana dan pada kondisi terbatas seperti apa individu atau organ korporasi, baik struktural ataupun fungsional, dapat dimintakan pertanggungjawaban,” kata doktor ilmu hukum dari Univeristas Leiden, Belanda, tersebut.

“Pasal-pasal RUU KUHP ini sangat bertentangan dengan kebijakan Presiden Jokowi untuk sebanyak mungkin menarik investasi ke Indonesia,” kata Surya.



Sumber: Suara Pembaruan