Sekolah Satu Atap Solusi untuk Siswa di Daerah 3T

Sekolah Satu Atap Solusi untuk Siswa di Daerah 3T
Siswa kelas 3 dan 5 SDN 010 Segeram, Bunguran,Natuna sedang belajar bersama di ruang kelas VIII SMPN 03 Satu Atap, Bunguran Barat, Natuna, Kamis (19/9/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Maria Fatima Bona )
Maria Fatima Bona / IDS Jumat, 20 September 2019 | 15:15 WIB

Natuna, Beritasatu.com - Setelah menempuh waktu kurang lebih 1,5 jam menggunakan kapal cepat dari Pelabuhan Binjai menuju Pulau Segeram, Natuna, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy bersama rombongan tiba di sekolah satu atap SMPN 03 Satu Atap (Satap), Segeram, kecamatan Bunguran Barat, Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.

Suasana sekolah tidak tampak seperti sekolah pada umumnya. Hanya sedikit siswa yang berlalu lalang. Bahkan, sekolah lebih banyak dipadati oleh warga desa tersebut. Mereka terlihat sangat antusias menyambut kedatangan rombongan Mendikbud. Mereka memadati halaman sekolah SDN 010 Segeram dan SMP Satap yang dibangun berdampingan.

“Jumlah siswa kami memang sangat sedikit. Hanya 22 siswa. SD ada 14 anak dan SMP 8 anak dengan perincian 5 siswa berada di kelas VIII dan 3 siswa VII. SMP Satap ini baru dua tahun menjalankan kegiatan pembelajaran,” kata Kepala Sekolah SDN 010 sekaligus SMP Satap, Supriatno, saat ditemui SP disela-sela kunjungan Mendikbud di Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (19/9).

Ia juga menambahkan, selain dirinya yang harus menyandang dua pekerjaan sekaligus, ada juga rekan guru lain yang senasib. Pasalnya, dengan jumlah siswa sangat minim, guru harus mampu mengajar beberapa mata pelajaran (mapel) bukan bidangnya untuk memenuhi jam mengajar.

Supriatno menyebutkan, di SD dan SMP Satap tersebut, terdapat sembilan orang guru termasuk kepala sekolah dengan perincian 4 guru SD dan 4 guru SMP. Dengan begitu, dua guru SD lainnya mendapat tugas tambahan untuk mengajar di SMP Satap tersebut, termasuk dirinya yang harus menjadi kepala sekolah untuk dua jenjang pendidikan.

Dia menuturkan, SDN 010 dibangun sejak tahun 2002. Kala itu, jika ingin melanjutkan pendidikan, lulusan SD ini harus menyeberang pulau ke Pulau Sedanau atau pulau lainnya dan menetap di sana.

“Kalau ke Sedanau naik pompom (perahu motor, red) 45 menit. Anak-anak memilih menetap di sana untuk belajar. Semangat anak-anak tidak pernah luntur untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi. Jadi dengan adanya SMP Satap di sini, mereka tidak perlu menyeberang ke sana,” ujarnya.

Supriatno menuturkan, SMP Satap yang dipimpinnya masih mengalami kekurangan seperti, belum ada unit kesehatan sekolah (UKS) dan laboratorium IPA. Selain itu, rumah guru juga tidak ada sehingga guru menumpang di rumah warga. Sedangkan SDN 10 belum memiliki ruang majelis guru, ruang kepala sekolah, dan perumahan dinas guru.

Selama mengabdi di daerah terluar, terdepan, tertinggal (3T), Supriatno mengaku mendapatkan banyak tantangan. Pasalnya, ia belum mendapat bantuan yang memadai untuk untuk menyelenggarakan pendidikan di daerah tersebut.

Misalnya, belum adanya jaringan internet sehingga mereka semakin ketinggalan informasi dari daerah lain. Sedangkan untuk adanya listrik, sekolah dan warga selama ini menggunakan energi diesel.

Merespons hal tersebut, Mendikbud menyampaikan, pembangunan infrastruktur sekolah, perpustakaan, dan sumber daya manusia (SDM) tidak dapat dilakukan secara cepat tanpa keterlibatan semua pihak. Oleh karena itu dia meminta semua pihak untuk turut membantu khususnya pemerintah kabupaten (pemkab) setempat.

Dia menambahkan, hadirnya sekolah ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan pendidikan anak Indonesia di daerah 3T agar tidak putus sekolah. Pasalnya, berdasarkan data tahun ajaran 2018/2019, angka putus sekolah untuk tingkat SMP ada 35.230 siswa. Jumlah tersebut mengalami penurunan dari 51.190 siswa pada tahun ajaran 2017/2018.

Muhadjir menuturkan, satap bukan hanya berupa sekolah, tetapi dilengkapi dengan asrama untuk siswa. Bahkan, data Kemdikbud 2019, terdapat 4.172 satap di seluruh Tanah Air yang pada umumnya terletak di Papua dan Papua Barat karema letak geografisnya tidak mendukung untuk dibangun sekolah umum.

“Untuk Papua dan Papua Barat, pembangunan satap selalu dilengkapi dengan asrama untuk siswa dan guru agar para siswa yang berasal dari jauh dapat menempuh pendidikan dengan aman. Sementara itu, untuk kebutuhan sehari-hari siswa selama berada di asrama sepenuhnya ditanggung pemerintah kabupaten/kota,” terangnya.

Paket C
Sementara itu, untuk pendidikan jenjang lanjutan, yakni jenjang SMA/SMK. Muhadjir mengatakan, pemerintah memilih melanjutkan dengan pendidikan informal yakni pendidikan kesetaraan atau Paket C. Satap dibangun di daerah-daerah yang dengan suplai lulusan SD yang sangat terbatas. Maka, apabila hadir SMA/SMK tentu akan membutuhkan SDM berupa guru baru.

“Solusinya Paket C karena kita (pemerintah, red) anggap anak yang sudah tamat SMP itu sudah bisa belajar mandiri. Pada aspek pembentukan karakter dipandang sudah cukup sehingga hanya ditekankan pada aspek keterampilan dan pengetahuan. Tetapi juga tidak menutupi kemungkinan kalau akan ada SMA satap,” ujarnya.

Muhadjir menuturkan, guru yang mengabdi di daerah 3T ini mendapat tunjangan dan saat ini skema pemberian tunjangan untuk guru 3T sedang dikaji. Pasalnya, ada perubahan peta 3T untuk sekolah dengan versi yang ditetapkan Kementerian Desa (Kemdes). Selama ini Kemdikbud mengikuti peta daerah 3T berdasarkan yang ditetapkan oleh Kemdes. Akan tetapi, peta tersebut tidak sesuai jika diterapkan untuk sekolah.

Mendatang, Muhadjir menyebutkan, sekolah daerah 3T tidak akan ketinggalan lagi. Sebab, dalam menjawab kebutuhan abad 21, proses pembelajaran daerah 3T juga sudah disiapkan skema digitalisasi yang diaplikasikan dalam program Digitalisasi Sekolah.

“Daerah 3T yang belum terjangkau listrik, segala bahan pembelajaran didesain secara offline. Kemdikbud memiliki server dan semua konten pembelajaran yang diperlukan akan dikirim langsung dari pusat. Jadi dari server itu dibantu dengan wifi, sekolah-sekolah di daerah terpencil bisa mengunduh konten atau materi yang disediakan,” terangnya.

Sementara itu, Sekjen Kemdikbud, Didik Suhardi menambahkan, guru-guru yang mengbadi di daerah 3T harus mampu menjadi guru multisubjek berdasarkan masing-masing rumpun ilmu. Pasalnya, jumlah siswa yang sangat minim ini menjadikan guru kekurangan jam mengajar. Oleh karena itu, dengan skema multisubjek, para guru ini dapat memenuhi jam mengajar.



Sumber: Suara Pembaruan