BPK Serahkan IHPS I 2019 ke Presiden Jokowi

BPK Serahkan IHPS I 2019 ke Presiden Jokowi
BPK Serahkan IHPS I 2019 ke Presiden Jokowi
/ BON Jumat, 20 September 2019 | 18:37 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2019 kepada Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (19/9). IHPS I 2019 diserahkan langsung oleh Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara didampingi Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar dan sejumlah Anggota BPK. Para anggota BPK itu yakni Anggota I BPK Agung Firman Sampurna, Anggota II BPK Agus Joko Pramono, Anggota III BPK Achsanul Qosasi, Anggota V BPK Isma Yatun, serta Anggota VI BPK Harry Azhar Azis.

IHSP tersebut berisi ringkasan dari 692 laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 651 LHP keuangan, 4 LHP kinerja, dan 37 LHP dengan tujuan tertentu. Ketua BPK menyebut sejak 2005 hingga 30 Juni 2019 pihaknya telah menyampaikan 545.995 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa senilai Rp 305,66 triliun. “Sampai dengan 30 Juni 2019, rekomendasi BPK pada periode tersebut telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan atau penyetoran uang ke kas negara, daerah, perusahaan sebesar Rp 105,99 triliun,” kata Ketua BPK.

Selain itu, Ketua BPK mengungkapkan hasil pemantauan tindak lanjut periode 2005 – 30 Juni 2019. Permasalahan dengan status telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 406.495 (74,6 persen) sebesar Rp 179,53 triliun. Sedangkan tindak lanjut berstatus belum sesuai rekomendasi sebanyak 106.657 (19,5 persen) sebesar Rp 99,16 triliun. Kemudian terdapat 27.659 rekomendasi (5 persen) sebesar Rp 13,03 triliun berstatus belum ditindaklanjuti, dan 5.184 (0,9 persen) rekomendasi sebesar Rp 13,94 triliun dengan status tidak dapat ditindaklanjuti.

Selain pemantauan tindak lanjut, IHPS tersebut juga memuat pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah tahun 2005-30 Juni 2019 dengan status telah ditetapkan senilai Rp 3 triliun. Nilai kerugian dengan status telah ditetapkan menurut pengelola anggaran yang terbesar terjadi pada pemerintah daerah senilai Rp 2,19 triliun (73 persen).

Lebih jauh IHPS I Tahun 2019 memuat pula hasil pemantauan atas pemanfaatan laporan hasil pemeriksaan investigatif (PI), penghitungan kerugian negara (PKN), serta pemberian keterangan ahli (PKA). Terakhir, BPK berharap rekomendasi hasil pemeriksaan ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa. Tujuannya agar efektivitas hasil pemeriksaan BPK tercapai. Sehingga, perwujudan tata kelola keuangan negara/daerah yang transparan dan akuntabel semakin meningkat.



Sumber: BeritaSatu.com