Bappenas Sebut Pengambilan Lahan Tanoto Tak Perlu Negosiasi
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Bappenas Sebut Pengambilan Lahan Tanoto Tak Perlu Negosiasi

Jumat, 20 September 2019 | 19:05 WIB
Oleh : YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan pemerintah tidak perlu melakukan negosiasi dalam pengambilan status konsesi lahan hutan tanaman industri (HTI) untuk kawasan ibu kota baru.

Seperti diketahui, sebagian lahan yang menjadi lokasi pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur tercatat atas nama PT ITCI Hutani Manunggal (IHM) milik pengusaha Sukanto Tanoto.

"Tidak perlu negosiasi, kewenangannya tanah negara dalam arti HTI menurut ketentuan di Kementerian Kehutanan, itu bisa dikurangi. Kalau negara mau ambil, tinggal kurangi saja di peta HTI," kata Sofyan Djalil di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Jumat (20/9/2019).

Sofyan menjelaskan pemerintah sudah melakukan pembicaraan untuk penggunaan lahan tersebut. Namun, pengambilan status konsesi lahan dilakukan secara bertahap.

Mantan Menteri Koordinator bidang Perekonomian tersebut mengaku belum mengetahui berapa total lahan negara yang diambil dari lahan pengusaha tersebut.

Selain itu, pemerintah tidak memberikan kompensasi terhadap perusahaan. Pengambilalihan konsesi ini juga dinilai tidak merugikan dunia usaha terkait kepastian hukum.

"Kepastian hukumnya begitu, namanya konsesi ya begitu. Kalau pemerintah butuh, bisa diambil kembali," kata Sofyan.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa pemerintah akan segera mencabut status konsesi hutan tanaman industri (HTI) untuk PT ITCI Hutani Manunggal (IHM) milik Sukanto Tanoto dalam rangka mempersiapkan ibu kota baru.

Sejumlah alasan yang mendorong pemerintah dalam mengambil hak konsesi HTI tersebut, yakni lahan itu tidak berada dalam titik api yang memicu kebakaran hutan dan bukan lahan gambut serta tidak mengandung batu bara.

Selain itu, lahan yang berstatus konsesi kepada swasta juga semakin memudahkan pemerintah untuk mengambil alih lahan tersebut kapan saja dan dalam jumlah berapa pun sesuai dengan kebutuhan.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: ANTARA


BERITA LAINNYA

Bertemu Presiden Jokowi, Peternak Ayam Adukan Berbagai Masalah

Para peternak ayam mengadukan beberapa masalah mulai dari persaingan dengan korporasi perusahaan hingga tingginya bahan pakan ayam kepada Presiden Jokowi.

NASIONAL | 22 September 2021

Pembangunan PLBN Jagoi Babang Rampung Juli 2022

Pemerintah menargetkan pembangunan PLBN Jagoi Babang di Kalimantan Barat rampung pada Juli 2022.

NASIONAL | 22 September 2021

Grobogan Siap Suplai Kebutuhan Jagung Peternak

Pada bulan September dan Oktober ini, produksi jagung di Kabupaten Grobogan mencapai 170 ribu ton.

NASIONAL | 22 September 2021

Program Pemberdayaan SAD dari Unja Harus Diserap Forum Multipihak

Pemberdayaan suku anak dalam (SAD) sangat kompleks, sehingga perlu melibatkan banyak pihak (multipihak) dalam penanganannya.

NASIONAL | 22 September 2021

Penggunaan PeduliLindungi di Bandara AP II Tembus 1 Juta

Penggunaan aplikasi PeduliLindungi di bandara yang dikelola PT Angkasa Pura II telah menembus 1 juta.

NASIONAL | 22 September 2021


Komisi II DPR Setujui Pagu Anggaran Kemdagri 2022 Rp 3,03 T

Dalam rapat kerja dengan Mendagri, Komisi II DPR menyetujui pagu anggaran Kemdagri tahun 2022 sebesar Rp 3,03 triliun.

NASIONAL | 22 September 2021

Bupati Kolaka Timur Bersama 5 Staf Diperiksa KPK

upati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Merya Nur, diperiksa KPK di gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sultra bersama lima anak buah.

NASIONAL | 22 September 2021

Pantau Vaksinasi di Jambi, Nadiem Makarim: Penuntasan Vaksinasi PTK Jadi Fokus Kemdibudristek

Mendikbudristek mengatakan, penuntasan vaksinasi bagi PTK menjadi fokus Kemdikbudristek dan Kemkes dalam menghadirkan sekolah yang aman dan nyaman.

NASIONAL | 22 September 2021

Ditangkap KPK, Bupati Kolaka Timur Masih Diperiksa di Mapolda Sultra

Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap sejumlah pihak dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara (Sultra).

NASIONAL | 22 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Napoleon Bonaparte


# Anies Baswedan


# PPKM


# Bangga Buatan Indonesia



TERKINI
Waskita Karya Kantongi Restu Right Issue 24,56 Miliar Saham

Waskita Karya Kantongi Restu Right Issue 24,56 Miliar Saham

EKONOMI | 4 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings