Menkumham Bantah Hukuman Koruptor di RUU KUHP Makin Ringan

Menkumham Bantah Hukuman Koruptor di RUU KUHP Makin Ringan
ilustrasi (Foto: istimewa)
Fana Suparman / YUD Jumat, 20 September 2019 | 19:55 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly membantah ancaman pidana terhadap pelaku korupsi yang diatur Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) lebih ringan dibanding UU 20/2001 tentang Tipikor yang saat ini berlaku.

Pasal 603 RUU KUHP menyebutkan, 'Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI'.

Yasonna mengatakan bahwa, Pasal 603 RUU KUHP ini dimaksudkan untuk membedakan dan memperberat hukuman terhadap pejabat negara yang terlibat korupsi dibanding orang yang bukan pejabat negara. Hal ini lantaran ancaman minimum pidana terhadap pejabat negara yang terlibat korupsi dalam UU Tipikor hanya satu tahun pidana penjara.

"Justru ini dimaksudkan supaya membedakan lebih berat hukuman ke pejabat negara daripada orang yang tidak pejabat negara. Karena dalam pasal 2 dan 3 UU Tipikor mengancamkan hukuman setiap orang lebih tinggi dari ancaman minimum khusus penyelenggara negara. Jadi lebih rendah penyelenggara negaranya. Pasal 3 (ancaman hukumannya) satu tahun kita bikin jadi dua tahun. Jadi kalau dilakukan oleh pejabat negara hukuman minimumnya jadi dua tahun. Kalau di UU Tipikor yang lama kalau dia pejabat negara ancaman hukumannya minimum satu tahun," kata Yasonna di Kantor Kemkumham, Jakarta, Jumat (20/9/2019).

Menurut Yasonna, RUU KUHP berupaya melindungi orang-orang yang bukan pejabat negara atau yang tidak terlalu berperan dalam tindak pidana korupsi. Sementara bagi pejabat korup hukumannya diperberat dengan ancaman minimal dua tahun penjara.

"Bukan menurunkan (hukuman koruptor). Tidak. Mengoreksi supaya lebih fair. Supaya penyelenggara negara lebih berat ancaman hukumannya ketimbang rakyat biasa. Itu klarifikasinya. Jadi melindungi pelaku yang tidak memiliki peran besar dalam tindak pidana korupsi dan memberikan ancaman hukuman lebih berat kepada pelaku yang memegang peran dalam pelaksanaan korupsi," paparnya.

Ketua Tim Perumus RUU KUHP, Muladi menjelaskan, tindak pidana khusus seperti korupsi, pelanggaran HAM berat, pencucian uang, dan lainnya tetap berlaku UU khusus yang saat ini berlaku. Untuk korupsi misalnya, berlaku UU Tipikor.

"Tidak pidana khusus tentang terorisme, korupsi, pelanggaran HAM berat, TPPU, dan sebagainya itu tetap diatur berkoordinasi. Intinya mereka tetap berusaha harus tunduk pada undang-undang yang eksisting yang ada. Ada kewenangan KPK, BNN dan sebagainya kecuali kalau memang ada perubahan dari undang-undang," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan