Menkumham Bantah Hukuman Koruptor di RUU KUHP Makin Ringan
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Menkumham Bantah Hukuman Koruptor di RUU KUHP Makin Ringan

Jumat, 20 September 2019 | 19:55 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly membantah ancaman pidana terhadap pelaku korupsi yang diatur Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) lebih ringan dibanding UU 20/2001 tentang Tipikor yang saat ini berlaku.

Pasal 603 RUU KUHP menyebutkan, 'Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI'.

Yasonna mengatakan bahwa, Pasal 603 RUU KUHP ini dimaksudkan untuk membedakan dan memperberat hukuman terhadap pejabat negara yang terlibat korupsi dibanding orang yang bukan pejabat negara. Hal ini lantaran ancaman minimum pidana terhadap pejabat negara yang terlibat korupsi dalam UU Tipikor hanya satu tahun pidana penjara.

"Justru ini dimaksudkan supaya membedakan lebih berat hukuman ke pejabat negara daripada orang yang tidak pejabat negara. Karena dalam pasal 2 dan 3 UU Tipikor mengancamkan hukuman setiap orang lebih tinggi dari ancaman minimum khusus penyelenggara negara. Jadi lebih rendah penyelenggara negaranya. Pasal 3 (ancaman hukumannya) satu tahun kita bikin jadi dua tahun. Jadi kalau dilakukan oleh pejabat negara hukuman minimumnya jadi dua tahun. Kalau di UU Tipikor yang lama kalau dia pejabat negara ancaman hukumannya minimum satu tahun," kata Yasonna di Kantor Kemkumham, Jakarta, Jumat (20/9/2019).

Menurut Yasonna, RUU KUHP berupaya melindungi orang-orang yang bukan pejabat negara atau yang tidak terlalu berperan dalam tindak pidana korupsi. Sementara bagi pejabat korup hukumannya diperberat dengan ancaman minimal dua tahun penjara.

"Bukan menurunkan (hukuman koruptor). Tidak. Mengoreksi supaya lebih fair. Supaya penyelenggara negara lebih berat ancaman hukumannya ketimbang rakyat biasa. Itu klarifikasinya. Jadi melindungi pelaku yang tidak memiliki peran besar dalam tindak pidana korupsi dan memberikan ancaman hukuman lebih berat kepada pelaku yang memegang peran dalam pelaksanaan korupsi," paparnya.

Ketua Tim Perumus RUU KUHP, Muladi menjelaskan, tindak pidana khusus seperti korupsi, pelanggaran HAM berat, pencucian uang, dan lainnya tetap berlaku UU khusus yang saat ini berlaku. Untuk korupsi misalnya, berlaku UU Tipikor.

"Tidak pidana khusus tentang terorisme, korupsi, pelanggaran HAM berat, TPPU, dan sebagainya itu tetap diatur berkoordinasi. Intinya mereka tetap berusaha harus tunduk pada undang-undang yang eksisting yang ada. Ada kewenangan KPK, BNN dan sebagainya kecuali kalau memang ada perubahan dari undang-undang," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Yasonna: Bukan Dipenjara, Gelandangan di RUU KUHP Dilatih untuk Bekerja

Pasal penggelandangan sudah diatur dalam KUHP yang saat ini berlaku.

NASIONAL | 20 September 2019

Tingkat Kepercayaan Publik Rendah Jadi Tantangan Penegakan Hukum

Jaksa Agung Muda Intelijen Jan S. Maringka mengajak perguruan tinggi berpartisipasi membangun masyarakat untuk tidak fobia terhadap hukum.

NASIONAL | 20 September 2019

Konsesi Lahan Perusahaan Swasta Akan Ditarik Kembali

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memastikan langkah penarikan tanah konsesi ini akan ditempuh sebelum akhir 2019.

NASIONAL | 20 September 2019

Nasdem Jaring Bakal Calon Kepala Daerah Tanpa Mahar

Nasdem akan menjaring calon kepala daerah yang dinilai kompeten.

NASIONAL | 20 September 2019

Menkumham: Ancaman Hukuman Aborsi di KUHP Lebih Berat

Ancaman hukuman dalam RUU KUHP lebih rendah dibandingkan KUHP yang berlaku pada saat ini.

NASIONAL | 20 September 2019

RUU KUHP, Menkumham: Mengkritik Presiden Tidak Ada Masalah

Menurut Menkumham pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden lebih tepat disebut merendahkan secara personal.

NASIONAL | 20 September 2019

Bappenas Sebut Pengambilan Lahan Tanoto Tak Perlu Negosiasi

Sofyan Djalil mengatakan bahwa pemerintah tidak perlu melakukan negosiasi dalam pengambilan status konsesi lahan hutan tanaman industri untuk Ibu Kota baru.

NASIONAL | 20 September 2019

Apresiasi Jokowi, ICJR Tetap Kawal Pembahasan RUU KUHP

ICJR mendorong Presiden untuk segera membentuk Komite Ahli Pembaruan Hukum Pidana.

NASIONAL | 20 September 2019

BPK Serahkan IHPS I 2019 ke Presiden Jokowi

BPK serahkan IHPS I 2019 ke Presiden Jokowi. Penyerahan dilakukan langsung Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara.

NASIONAL | 20 September 2019

Bulog Akui Penyerapan Beras Tahun Ini Tidak Capai Target

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyatakan bahwa realisasi penyerapan beras petani hingga akhir tahun ini tidak mencapai target penugasan 1,8 juta ton.

NASIONAL | 20 September 2019


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS