Menkumham Akui RUU KUHP Kurang Sosialisasi

Menkumham Akui RUU KUHP Kurang Sosialisasi
ilustrasi ( Foto: istimewa )
Fana Suparman / YUD Jumat, 20 September 2019 | 20:57 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengakui kurangnya sosialisasi terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Kurangnya sosialisasi itu menyebabkan banyak norma dalam RUU KUHP yang menjadi salah persepsi hingga menimbulkan kontroversi.

"Ini memang mungkin gimana, ya, kami memang juga mungkin tidak melakukan hal, saya juga mungkin kesalahan kita adalah sosialisasi," kata Yasonna di Kantor Kemkumham, Jakarta, Jumat (20/9/2019).

Meski demikian, Yasonna membantah rapat-rapat pembahasan RUU KUHP dilakukan secara tertutup. Yasonna menegaskan, selama empat tahun proses penyusunan RUU KUHP, pihaknya telah melibatkan banyak pakar, termasuk Komnas HAM hingga KPK.

"Soal transparansi, kalau pembahasan RUU KUHP, baik Panja maupun rapat tidak tertutup, rapatnya terbuka, tidak pernah tertutup. Hanya ini tidak setiap hari, empat tahun, terus menerus, tidak pernah kita membuat pembahasannya tertutup, panja terbuka apapun terbuka," katanya.

Menurutnya kegaduhan terkait RUU KUHP belakangan ini lantaran wartawan tidak terlalu tertarik mengikuti setiap rapat pembahasan RUU KUHP. Wartawan dan masyarakat mulai gaduh saat proses pembahasan sudah nyaris rampung. Sayangnya, kata Yasonna, publik mendapat draf yang sebenarnya telah mengalami perubahan. Apalagi, kata Yasonna publik hanya melihat pasal tanpa melihat penjelasannya.

"Jadi begini panik cari di mana kiri kanan belakang padahal tim masih bekerja kalian sudah ambil draft lama. Gubrak begitu," ungkapnya.

Diketahui, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan menunda pembahasan dan pengesahan RUU KUHP di DPR. Keputusan ini diambil Jokowi setelah muncul desakan dari sejumlah kalangan yang keberatan dengan sejumlah pasal dalam RUU KUHP.



Sumber: Suara Pembaruan