Pengesahan RKUHP Ditunda, Pengamat: Presiden Akhirnya Dengar Kritik

Pengesahan RKUHP Ditunda, Pengamat: Presiden Akhirnya Dengar Kritik
"Ketok palunya belum tapi ini jelas progress yang sangat penting. Kita semua mesti mengapresiasi, Presiden akhirnya mau mendengarkan kritik," jelas Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti di ujung telepon, Jumat (20/9/2019).
Ahmad Salman / AIS Jumat, 20 September 2019 | 21:21 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Nafas sedikit lega bisa dirasakan sejumlah kelompok yang sebelumnya menolak keras revisi UU KUHP. Yaitu setelah bersuaranya Presiden Joko Widodo yang meminta DPR menunda pembahasan dan pengesahan revisi UU KUHP.

"Ketok palunya belum tapi ini jelas progress yang sangat penting. Kita semua mesti mengapresiasi, Presiden akhirnya mau mendengarkan kritik," jelas Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti di ujung telepon, Jumat (20/9/2019).

Tak lama berselang usai disampaikan sikap Presiden Jokowi, DPR pun sepakat menunda pembahasan revisi KUHP.

Meski demikian kontroversi tetap bergulir, di mana sejumlah pasal dianggap melemahkan usaha pemberantasan korupsi, pembungkaman demokrasi, dan bersinggungan terhadap hak asasi manusia.

Bivitri yang menyebut sebagai bencana legislasi menambahkan undang-undang lain masih terus berjalan. Bivitri mencontohkan UU KPK yang tinggal diimplementasikan.

"Ini sangat buruk bagi pemberantasan korupsi dan jangan lupa masih banyak undang-undang lain," tandas Bivitri.



Sumber: BeritaSatu TV