Workshop dan Uji Kompetensi Humas MA

Sebanyak 120 Petinggi Pengadilan Raih Rekomendasi Kompeten

Sebanyak 120 Petinggi Pengadilan Raih Rekomendasi Kompeten
Sebanyak 120 Petinggi Pengadilan Indonesia (Ketua Hakim, Ketua Pengadilan, dan lain-lain) terekomedasikan Kompeten setelah menjalankan workshop dan Uji komentensi Humas (UKH) yang merupakan kegiatan kerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi London School of Public Relations Jakarta (LSP-LSPR) sejak tanggal 16-20 September 2019. ( Foto: Beritasatu Photo / Istimewa )
Feriawan Hidayat / FER Jumat, 20 September 2019 | 21:53 WIB

Bogor, Beritasatu.com - Sebanyak 120 Petinggi Pengadilan Indonesia (Ketua Hakim, Ketua Pengadilan, dan lain-lain) terekomedasikan kompeten, setelah menjalankan workshop dan Uji Kompetensi Humas (UKH) yang merupakan kegiatan kerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi London School of Public Relations Jakarta (LSP-LSPR), di Pusdiklat Mahkamah Agung (MA), Cisarua, Bogor, yang berlangsung pada 16-20 September 2019.

Proses Assesment Uji Kompetensi Humas MA

Baca Juga: Humas Mahkamah Agung Jalani Uji Kompetensi

Direktur LSP-LSPR, DR Andre Ikhsano, mengatakan, kerja sama ini merupakan jawaban MA pada pesatnya kemajuan teknologi komunikasi, keterbukaan informasi dan tanggapan masyarakat dalam menyerap sebuah fenomena, sebuah lompatan ke depan sekaligus tantangan bagi profesi humas dalam menggiring opini publik yang handal di masyarakat. Kredibitas dan kompetensi profesi humas merupakan salah satu kunci dalam membangun persepsi publik yang akan tercipta.

"Sertifikasi kompetensi humas ini bagi para ketua pengadilan diharapkan dapat menjadi senjata menciptakan Mahkamah Agung yang transparan dan akuntable. Secara teknis, uji kompetensi ini tentu berperan dalam menyampaikan berbagai produk hukum dalam bahasa komunikasi yang mudah dicerna oleh masyarakat umum,” ujar Andre Ikhsano, di Pusdiklat MA, Cisarua, Bogor, Jumat (20/9/2019).

Rangkaian workshop dan uji kompetensi ini, diawali dengan diskusi panel interaktif yang terfokus pada media management dan strategi pembentukan opini publik di media. Acara ini juga dilanjutkan dengan beberapa workshop yang mengangkat sejumlah topik seperti, public speaking, risk management, digital PR, serta media handling, yang bertujuan untuk menggali dan memperkaya keilmuan kritis dan aplikatif bagi para praktisi humas.

"Hal tersebut, merupakan langkah konkrit yang dilakukan oleh MA dalam memahami adaptasi, perubahan dan tantangan lembaga peradilan dalam membentuk persepsi masyarakat yang secara langsung dapat memengaruhi pembentukan citra MA,” tandas Andres Ikhsano.

Antusiasme seluruh peserta terlihat sangat tinggi selama penyelenggaraan workshop, termasuk para hakim yang turut dalam kegiatan ini. Semangat belajar dan keingintahuannya yang mendalam mengenai hal-hal yang baru dan kekinian di ranah media massa, tampak dari interaksi saat pemateri memaparkan dan memberikan waktu untuk melakukan simulasi.

"Workshop ini memberikan wawasan baru bagi kami di jajaran pengadilan tentang media. Harapannya, sangat mendukung dalam menjalankan tugas-tugas yang berkait dengan peningkatan pelayanan publik dimana kita menggunakan media untuk mengedukasi layanan, inovasi, kebijakan-kebijakan kami,” kata Kepala Pengadilan Militer 107 Balikpapan, Kolonel SUS Nursiana.

Diyakini bahwa selepas kegiatan ini, para hakim akan mampu merencanakan, mengambil dan melaksanakan kebijakan-kebijakan baru yang ideal dan strategis. Begitupun ketika materi terkait dengan public speaking diuraikan secara komprehensip, para hakim ini tampak tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan untuk berlatih.

“Saya mengapresiasi upaya MA ini dalam membuat terobosan bidang komunikasi publik di jajarannya. Para petinggi yang menjadi peserta telah memperlihatkan kompetensi mereka untuk berdiri di lini depan penegakan hukum Indonesia yang humanis,” ujar Dr JA Wempi MSI, selaku salah satu asesor Uji Kompetensi Humas (UKH).

 



Sumber: BeritaSatu.com