Anggap Agus Rahardjo Cs Sudah Tidak Ada, Masinton Minta Segera Diganti

Anggap Agus Rahardjo Cs Sudah Tidak Ada, Masinton Minta Segera Diganti
Masinton Pasaribu. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / RSAT Sabtu, 21 September 2019 | 09:26 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tindakan Tiga Pimpinan KPK Agus Rahardjo, Saut Situmorang dan Laode Syarif yang pernah melakukan aksi penyerahan mandat pengelolaan KPK ke Presiden, berbuntut panjang. Anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu, menganggap aksi yang tidak diatur undang-undang tersebut sama saja sebagai pengunduran diri.

“Bagi saya tiga pimpinan KPK ini sudah tidak ada karena sudah menyerahkan mandat,” kata Masinton di Jakarta, Sabtu (21/9/2019). Menurut Masinton karena mereka sudah mengundurkan diri, kini ada kekosongan kepemimpinan di KPK. Presiden Jokowi bisa segera melantik Pimpinan KPK 2019-2023 yang sudah dipilih oleh DPR.

“Ini agar agenda pemberantasan korupsi di KPK tidak terhambat,” tegas Masinton.

Masinton menyesali aksi penyerahan mandat oleh 3 Pimpinan KPK. Menurutnya, Agus cs bukan saja melakukan aksi di luar ketentuan perundang-undangan. “Tetapi tiga pimpinan KPK ini juga menghambat agenda KPK dalam pemberantasan korupsi,” kata Masinton.

Mantan aktivis Mahasiswa 1998 ini mengatakan, salah satu tanda Agus cs menghambat pemberantasan korupsi adalah penolakan terhadap UU KPK yang baru. Sebagai pelaksana UU seharusnya mereka tidak pada pososi menolak atau menerima, tetapi menjalankan UU.

“Mereka menolak UU sama saja menghambat agenda pemberantasan korupsi yang sudah diatur di UU KPK baru. Kerjanya sudah tidak efektif,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga menyampaikan pendapat yang sama, bahwa Presiden Jokowi sebaiknya segera melantik Pimpinan KPK 2019-2023 tanpa harus menunggu masa jabatan Pimpinan KPK 2015-2019 berakhir pada Desember mendatang. Menurut Fahri, pelantikan lebih awal tersebut tidak melanggar undang-undang.

“Pimpinan KPK baru yang telah terpilih bisa sekaligus dilantik lima-limanya. Tidak ada masalah. Secara UU itu tidak masalah. Sebab Keppres hanya mengatur kapan dia mulai,” jelas Fahri.



Sumber: Suara Pembaruan